Jakarta (SIB)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 pemerintah pusat tidak sendirian. Selain APBN, ada anggaran di pemerintah daerah atau APBD yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.
Sri Mulyani menjelaskan, total ada dana sebesar Rp 25,46 triliun yang dialokasikan untuk belanja wajib. Dana itu terdiri dari anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) Rp 12,11 triliun dan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi sebesar Rp 13,35 triliun.
"Itu ada dalam APBD yang sebetulnya ditujukan membantu masyarakat. Untuk perlindungan sosial dan untuk pemberdayaan ekonomi," ucapnya dalam konferensi pers APBN KITA, Rabu (21/7).
Namun dari total anggaran sebesar Rp 25,46 triliun itu baru terealisasi Rp 4,7 triliun atau hanya 18,5%. terdiri dari realisasi anggaran untuk perlinsos sebesar Rp 2,3 triliun (19,2%) dan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi sebesar Rp 2,4 triliun (17,8%).
Sri Mulyani pun membeberkan ada 324 pemerintah daerah yang realisasi belanja perlinsos dan pemberdayaan ekonominya baru 6,2%. Lalu 128 pemda baru 22,5%, 66 pemda realisasinya 35%, dan 24 pemda realisasinya sudah 61,1%.
"324 pemda realisasinya baru 6,2%, ini berarti 59,8% realisasi perlinsosnya rendah. Total anggarannya Rp 12,3 triliun yang direalisasi Rp 764,8 miliar. Jadi masih sangat kecil. Pemda harus segera lakukan pelaksanaan ini karena rakyat membutuhkan," terangnya.
"Mayoritas daerah di Indonesia belum gunakan APBD-nya yang sekarang sangat dibutuhkan rakyatnya," tambah Sri Mulyani.
Kementerian Dalam Negeri kata Sri Mulyani akan mengeluarkan instruksi agar para pemda bisa meningkatkan pelaksanaan APBD-nya tersebut.
Sudah dibayar
Sementara itu, klaim rumah sakit untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 22,880,855,748,749 sudah dibayar oleh Kemenkes. Klaim terbesar dibayarkan pemerintah untuk rumah sakit swasta.
"Ini berdasarkan kepemilikan rumah sakit, kalau kita lihat rumah sakit swasta memang saat ini di Indonesia rumah sakit swasta jumlahnya cukup tinggi, kalau kita ketahui rumah sakit di Indonesia sekitar 3 ribu rumah sakit," kata Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Rita Rogayah saat jumpa pers virtual, Rabu (21/7).
Rita mengungkapkan, ada 805 rumah sakit swasta yang sudah mengklaim tagihan untuk penanganan Covid dengan tagihan yang sudah dibayarkan Kemenkes sebanyak Rp11,893 triliun. Kemudian, ada 418 RSUD dengan tagihan sekitar Rp6 triliun.
"Untuk RSUD rumah sakit daerah itu sebanyak 418 dengan jumlah tagihan Rp 6,872 triliun," ucapnya.
Kemudian, lanjut Rita, pembayaran disusul dengan beberapa rumah sakit yang dipunyai Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, BUMN serta RS Kementerian lainnya. "Jadi memang pelayanan yang banyak itu di rumah sakit swasta dan rumah sakit daerah," pungkasnya.
Berikut jumlah RS yang pembayarannya diklaim:
- 11 RS Kementerian Rp 430,037,059,000
- 23 RS BUMN Rp 705, 389,476,850
- 30 RS Kemenkes Rp 1,352,271,683,112
- 33 RS Polri Rp 581,139,177,440
- 58 RS TNI Rp 1,046,271,683,112
- 418 RS Daerah Rp 6,872,324,729,799
- 805 RS Swasta Rp 11,893,023,015,063. (Merdeka/Detikfinance/a)
