Medan (SIB)
Ketua DPD Asosiasi Petani Nasional (Aspatan) Sumut Toni Togatorop SE MM meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan suap pemilihan Wakil Wali Kota Binjai yang rekaman percakapan membahas suap tersebut beredar di media sosial dan menjadi berita besar di media cetak.
"Jika rekaman percakapan dugaan suap dalam pemilihan Wakil Wali Kota Binjai nantinya terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran hukum, harus segera dianulir hasilnya dan para pelakunya (oknum anggota DPRD Binjai yang menerima suap serta pemberi suap) segera diproses hukum," tegas Toni Togatorop kepada wartawan, Jumat (30/7) di Medan.
Begitu juga Wakil Wali Kota yang terpilih, kata mantan Ketua FP Hanura DPRD Sumut itu, harus segera dibatalkan, karena pemilihannya sarat dengan korupsi. Hal itu sangat penting, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kota Binjai yang saat ini didambakan seluruh masyarakat.
Toni juga mengungkapkan keheranannya terhadap adanya percakapan dugaan suap dalam pemilihan Wakil Wali Kota Binjai tersebut, sebab di saat sedang sibuknya semua pihak "memerangi" pandemi Covid-19 yang sedang mewabah serta gencarnya seluruh aparat penegak hukum memberantas korupsi, justru malah terjadi transaksi dugaan suap di lingkungan DPRD Kota Binjai.
"Dugaan suap itu telah menyuramkan demokrasi dan menghancurkan prestasi politik kita. Sangat miris, sepertinya oknum pemberi dan penerima suap tidak ada yang takut melanggar hukum. Padahal kita tahu suap kejahatan yang menghempang pembangunan serta mendatangkan penderitaan bagi masyarakat," ujar Toni .
Toni sangat berharap di era keterbukaan ini hendaknya para pejabat dan anggota legislatif menjunjung tinggi etika politik yang bersih dan santun, agar kelak bisa diwariskan kepada generasi penerus bangsa yang bersih, bukan generasi yang telah dilumuri suap dan mental korup.
Berkaitan dengan itu, Toni sangat berharap kepada aparat penegak hukum khususnya Poldasu bergerak cepat melakukan pengusutan terhadap dugaan suap dalam pemilihan Wakil Wali Kota Binjai, demi terciptanya demokrasi yang bersih dan berwibawa serta berpihak kepada masyarakat.
"Jangan nodai demokrasi jika ingin membangun dan berprestasi memakmurkan Kota Binjai. Mari saling bahu-membahu membersihkan kota rambutan itu dari korupsi, kolusi dan nepotisme," tegas Toni sembari meminta eksekutif dan legislatif di Kota Binjai menjadikan demokrasi yang bersih dan memihak rakyat.
Isu Suap Hoax
Terpisah, Ketua DPRD Binjai Noor Sri Alamsyah Putra menegaskan isu suap bagi-bagi uang kepada anggota dewan terkait pemilihan Wakil Wali Kota Binjai tidak benar alias hoax.
"Tentang postingan di media sosial yang menuding adanya dugaan suap pemilihan Wakil Wali Kota di DPRD itu tidak benar alias hoax. Saya harap agar masyarakat tidak mudah percaya dengan postingan-postingan di media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bijaklah dalam bermedia sosial, jangan mudah percaya begitu saja. Cobalah cari tahu dulu kebenarannya seperti apa," ungkapnya, menanggapi isu suap pemilihan Wakil Wali Kota Binjai yang viral diperbincangkan di media sosial, Jumat (30/7) di Binjai.
Sebelumnya postingan tentang adanya dugaan suap dalam pemilihan Wakil Wali Kota Binjai di DPRD Binjai ramai diperbincangkan netizen dimedia sosial.
Dalam postingan tersebut ada yang menyebut angka Rp 20 juta untuk setiap anggota dewan. Uang itu diberikan kepada anggota dewan yang akan memberikan hak suaranya kepada salah satu calon.
Proses pemilihan Calon Wakil Wali Kota dan Penetapan Calon Wakil Walikota Binjai masa jabatan 2021-2024 berlangsung pada Rabu 21 Juli 2021 pekan lalu. Hasilnya, sebanyak 26 anggota DPRD Binjai memilih Rizky Yunanda Sitepu sebagai Wakil Wali Kota Binjai terpilih mendampingi Wali Kota Binjai, Amir Hamzah.(A4/A06/c)
