Jakata (SIB)
Permintaan maaf Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri akan elegan jika diikuti dengan langkah mundur dari jabatan. Hal ini dikatakan Ketua Presidium Indonesia Cinta Kamtibmas (ICK) Gardi Gazharin menanggapi pernyataan Kapolda Sumsel yang mengakui kesalahan individu atas ketidak hati-hatiannya terkait bantuan Rp2 triliun sumbangan keluarga Akidi Tio untuk penanganan Covid-19.
"ICK mengapresiasi permintaan maaf Kapolda Sumsel, baik kepada institusi Polri maupun kepada masyarakat Sumsel dan seluruh rakyat Indonesia atas kesalahan individunya menuai polemik di masyarakat," kata Ketua Presidium ICK, Gardi Gazarin SH kepada awak media di Jakarta, Sabtu (7/8).
Meski mengapresiasi, Gardi Gazarin berharap permintaan maaf yang diungkap Irjen Eko Indra Heri juga diikuti dengan langkah pengunduran dirinya sebagai Kapolda Sumsel, sehingga polemik yang mengguncang di tengah masyarakat segera mereda.
"Permintaan maaf diikuti dengan langkah mundur dari jabatan itu sebagai bentuk konsekuensi pengakuan kesalahan. Mundur dari jabatan bukanlah hal yang tabu, karena jauh sebelumnya yakni pada Maret 2009 Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Herman S Sumawiredja tidak saja mundur dari jabatannya tapi juga mundur dari keanggotaan Polri," ungkap Gardi.
Apalagi sebagai Perwira Tinggi (Pati) Polri, lanjut Gardi Gazarin, ke depan dapat menjadi tradisi dan contoh pada perwira menengah (Pamen) maupun perwira dan jajaran di institusi Polri bila melakukan kesalahan dengan legowo mengundurkan diri dari jabatan.
"ICK akan mengapresiasi tinggi bila langkah Kapolda Sumsel dengan iklas bersedia mengundurkan diri. Dengan kelegowoan Kapolda mundur akan menjadi tradisi di institusi Polri, setiap tindakan salah, memalukan korps atau menyimpang dari pimpinan mengundurkan diri. Apalagi masa pensiunnya hanya sampai tahun depan," ujar Gardi Gazarin.
Selain pengunduran diri Kapolda Sumsel, ICK meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jangan segan segera mengganti Direktur Serse Umum dan Direktur Intelkam Polda Sumsel. Karena keduanya juga dinilai bertanggung jawab atas polemik hibah Rp2 triliyun yang disampaikan Haryanti, putri Akidi Tio secara terbuka dan disampaikan langsung Kapoda yang disaksikan Gubernur dan Forkompinda menggelar konferensi pers di Mapolda Sumsel pada Senin (26/7).
"Ini juga demi tegaknya Polri dengan moto Presisi dan kenyamanan di masyarakat hingga tak terjadi guncangan Kamtibmas, walau memang jauh dari bias kerusuhan tapi isu isu ini sulit ditepis dari kenyataan hingga terus berkembang.
ICK mengantispasi adanya pihak-pihak tertentu atau ketiga yang memanfaatkan situasi ini untuk memicu gangguan Kamtibmas di masa pandemi Covid-19 yang cukup berkepanjangan membuat krisis semua line perekonomian masyarakat," terang wartawan senior Ibukota ini. (BR8/a)
