Medan (SIB)
Politisi PDI Perjuangan Sumut Sutrisno Pangaribuan meminta Gubernur Sumut dan Wali Kota Medan mengevaluasi kinerja bahkan mengganti pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Medan dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Sumut.
Hal itu dikatakannya Minggu (29/8), karena dinilai koordinasi kedua pelaksana tugas tersebut untuk berbagi informasi kepada wartawan terkait jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di isolasi terpusat (Isoter) eks Hotel Soechi, KMP Bukit Raya dan Asrama Haji Medan, sangat lemah.
Ia berharap semua informasi terkait Covid-19 seharusnya terbuka baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterbukaan informasi tersebut agar semua stakeholder dapat berpartisipasi. Bahkan, seharusnya menteri kesehatan, dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota melakukan update data terkait pasien, dirawat, isolasi terpusat, isolasi mandiri di rumah setiap saat.
Fasilitas aplikasi secara online harus dimanfaatkan secara optimal agar semua pihak dapat mengakses secara cepat. "Pers sebagai mitra strategis satuan tugas penanganan Covid-19 agar informasi terkonfirmasi dapat disebarluaskan. Orang yang tidak responsif terhadap upaya mendistribusikan informasi publik terkait penanganan Covid-19 sebaiknya diganti dengan orang yang proaktif," pintanya seperti dilansir dari harianSIB.com.
Ketua DPW PSI Sumut Nezar Djoeli mengimbau Plt Kadis Kesehatan Medan agar lebih transparan terhadap data-data jumlah pasien di tempat di isoter, karena ini rentan akan penggunaan anggaran yang sudah ditentukan oleh Pemko Medan menangani masyarakat yang terpapar Covid-19.
Ia menilai sebagai pelaksana tugas kepala dinas kesehatan seharusnya menunjukkan kinerja yang baik walaupun masih satu minggu pertama duduk menjabat, karena ini merupakan salah satu contoh komitmen dalam mengemban amanah.
"Saya juga berharap dinas kesehatan dapat bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat dan juga insan pers agar membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat Medan yang membutuhkan pelayanan isoter yang telah disiapkan Pemko Medan.
Selain itu, ia sangat menyayangkan dengan sikap yang diperlihatkan Plt Kepala Dinas Kesehatan Sumut yang tidak menjawab pertanyaan wartawan melalui whatsapp pribadinya bahkan dihubungi melalui telepon seluler sama sekali tidak merespon. "Seorang plt kepala dinas harus mampu memberikan contoh koordinasi yang baik dengan kawan-kawan media," ketusnya.
Bahkan juga harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat melalui media ataupun informasi pengumuman di ruang publik, agar transparansi dalam melayani masyarakat atas informasi jumlah pasien yang dirawat di Asrama Haji yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.
Sebelumnya diberitakan, pasca enam hari diangkat sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Medan dr Mardohar Tambunan belum mengetahui jumlah perkembangan pasien terpapar Covid-19 yang dirawat di eks Hotel Soechi Medan.
"Aduh, pagi ini aku belum menerima laporan karena biasanya semua laporan bersamaan masuk di sore hari," kata Mardohar , Kamis (26/8).
Ditanya kembali jumlah pasien yang masuk laporannya pada 25 Agustus di eks Soechi, ia juga tidak mengetahuinya. "Tidak ingat aku sekarang, betul. Semua data ada di dalam handphone aku, betul lupa," ujarnya.
Disinggung lokasi isolasi terpusat (Isoter) terapung di KMP Bukit Raya, ia mengatakan sudah beroperasi dari Sabtu, 21 Agustus 2021. "Tidak ada masalah, sudah beroperasi dari Sabtu kemarin," ungkapnya.
Disinggung kembali berapa jumlah pasien yang sedang dirawat di KMP Bukit Raya, ia mengaku menerima data, namun belum sempat membaca berapa jumlahnya. "Nanti saya kirimkan ya," sebutnya.
Namun sampai berita ini dikirimkan ke redaksi, Mardohar Tambunan tidak ada mengirimkan data jumlah pasien yang dirawat di eks Hotel Soechi dan KMP Bukit Raya .
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah MM juga tidak menjawab pertanyaan terkait jumlah pasien yang dirawat di lokasi Isoter Asrama Haji saat ini. (R4/c)
