Jakarta (SIB)
Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengembangkan pilot project 29 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah Tertinggal,Terdepan dan Terluar (3T). Pilot project ini bertujuan sebagai percepatan pelayanan jaringan internet di desa daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal).
Pada Rabu (25/8), Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengungkapkan pilot project ini merupakan kerja sama antaraKemendes PDTT, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), dan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasidan Informatika (Kominfo) dan BAKTI yang melakukan percepatan agar internet masukke desa. Karena tidak bisa tidak, desa harus merasakan jaringan internet,†ujar Halim dalam keterangan tertulis, Kamis (26/8).
Doktor Honoris Causa dari UNY ini mengaku banyak usahaBUMDes yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Namun di sisi lain, pihaknya juga menemukan usaha BUMDes yang justru mengalami peningkatan.
“Ada juga (usaha BUMDes) yang naik. Mereka adalah BUMDes-BUMDes yang melakukan transformasi digitalisasi,â€imbuhnya.
Mantan Ketua DPRD Jawa Timur yang akrab disapa Gus Halim ini menilai sebagian besar BUMDes yang berhasil bertahan dari dampak pandemi Covid-19 merupakan BUMDes yang melakukan pengembanganpasar digital tingkat desa. Bahkan, beberapa di antaranya telah membangun jaringan antar BUMDes.
“Ada BUMDes yang membangunjaringan antar BUMDes hingga 10 desa, 15 desa, bahkansampai 20 desa,†terangnya.
Ia menambahkan BUMDes telah memiliki badan hukum yang kuat sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu. Menurut Halim, dengan adanya kekuatanbadan hukum tersebut, kini terbuka peluang besar bagi BUMDes untuk melakukan berbagaipengembangan usaha.
“Jadi sejak Undang-UndangCipta Kerja disahkan, kemudian keluar PP (PeraturanPemerintah) tentang BUMDes dan Permendes (Peraturan Mendes PDTT) tentang BUMDes, maka BUMDesakhirnya menjadi badan hukum yang sangat kuat,†pungkasnya. (detikcom/d)