Jakarta (SIB)
Aplikasi Pedulilindungi belakangan ini disorot karena bocornya sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) berikut NIK-nya. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga koordinator PPKM, mengatakan pemerintah menjamin keamanan data di Pedulilindungi sembari terus melakukan evaluasi.
"Terkait keamanan data di dalam Pedulilindungi, pemerintah menjamin keamanan data tersebut dan saat ini penyimpanan data dilakukan Kementerian Komunikasi Informasi dengan penanganan keamanan data dibantu oleh Badan Siber Nasional, Badan Siber Negara," kata Luhut dalam jumpa pers virtual, Senin (6/9).
"Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan agar kelancaran penggunaan Pedulilindungi semakin baik," kata Luhut.
Luhut memerinci data sampai awal September ini. Sekitar 21 juta orang telah menggunakan aplikasi Pedulilindungi hingga periode waktu tersebut.
"Pada 15 September, per 5 September kemarin, total masyarakat yang melakukan skrining dengan penggunaan Pedulilindungi di beberapa sektor publik seperti pusat perbelanjaan, industri, olahraga dan lain-lain, telah mencapai hampir 21 juta orang," kata Luhut.
Dari angka tersebut, Luhut membeberkan sejumlah temuan. Luhut menyebut masih ada orang dengan kategori merah yang mencoba beraktivitas dan terdeteksi Pedulilindungi. Ke depan, Luhut menyatakan orang-orang dengan kategori tersebut--positif Covid--bakal dibawa ke isolasi terpusat jika masih nekat beraktivitas.
"Dari total 21 juta orang itu, terdapat 761 ribu orang yang masuk kategori merah, tidak diperkenankan masuk melakukan aktivitas di tempat publik oleh sistem dan juga terdapat 1.603 orang dengan status positif dan kontak erat untuk mencoba melakukan aktivitas publik," kata Luhut.
"Ke depan, pemerintah akan menindak orang yang masuk kriteria hitam Pedulilindungi yang masih berusaha melakukan aktivitas di area publik dengan membawa mereka ke isolasi terpusat," ujarnya.
Takedown
Sementara itu, data nomor induk kependudukan atau NIK Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersebar disebut berawal dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah di-takedown atau diturunkan dari situs KPU.
"Oh iya sudah saya sampaikan ya bahwa itu memang, kalau kami itu kan melakukan hal teknis terkait pencalonan. Nah pencalonan itu melalui persetujuan si calon untuk dipublikasi, nah penulisan itu sudah persetujuan dari calon ketika itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo," kata Ketua KPU, Ilham Saputra di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/9).
"Akan tetapi sekarang sudah kita takedown, sudah kita turunkan. Nah itu sebetulnya bagian dari masyarakat mengenal calonnya Pemilu 2019 lalu," sambungnya.
Munculnya data kependudukan Jokowi menurut penjelasan Ilham adalah bagian dari proses Pemilu 2019. Saat itu, para capres 2019 setuju datanya dipublikasikan di situs KPU.
Apakah dalam tahapan pemilu selanjutnya berarti tak ada publiksi data pribadi calon presiden? Ilham menjelaskan publikasi data pribadi pun melalui persetujuan para calon.
"Nanti disetujui saja olah sang calon, kan form-nya jelas disampaikan di situ di form-nya, bahwa ini sudah disetujui calon untuk dipublikasikan," ujarnya.
Para calon pun dapat menolak data penduduknya tak dipublikasikan KPU. Tak ada pemaksaan dalam publikasi data tersebut. "Bisa saja kalau mereka tidak mau mencantumkan misalnya beberapa item terkait dengan apa yang ingin disampaikan kepada publik, bisa ya," katanya.
Tersebarnya data kependudukan Jokowi menurut Ilham bukan bagian dari kebocoran data. Namun, tugas KPU mempublikasikan dengan persetujuan para calon saat itu. "Saya kira tidak ya, karena itu bagian dari tugas kami melakukan setelah bertanya terlebih dahulu kepada pasangan calon apakah itu ingin dipublikasikan atau tidak," imbuhnya. (detikcom/f)
