Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan kekecewaannya di depan para gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia. Hal itu dikarenakan anggaran lebih pilih ditimbun di bank ketimbang dibelanjakan.
Jokowi mengungkapkan, dana pemerintah provinsi (Pemprov) terbaru yang mengendap di bank senilai Rp 226 triliun. Jumlah itu bukannya berkurang, justru terus meningkat dari bulan-bulan sebelumnya.
"Saya harus ngomong apa adanya para gubernur, bupati dan wali kota, tadi pagi saya cek ke menteri keuangan masih ada berapa uang yang ada di bank. Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi tidak turun justru naik. Saya dulu peringatkan di Oktober seingat saya Rp 170 (triliun), ini justru naik menjadi Rp 226 triliun," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Rabu (24/11).
Hal itu dikatakan Jokowi saat pihaknya menjelaskan bahwa investasi merupakan jangkar pemulihan ekonomi. Sebelum sampai ke situ, seharusnya uang yang ada dihabiskan terlebih dahulu.
"Ini perlu saya ingatkan, uang kita sendiri aja tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk, logikanya nggak kena. (Harusnya) uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan segera habis, waduh udah nggak ada APBD, APBN udah nggak ada, baru mencari investor untuk uang datang, logika ekonominya seperti itu," jelasnya.
"Ini masih Rp 226 triliun, triliun lho, gede sekali ini. Kalau di miliar kan Rp 226.000 miliar, gede sekali ini," tambahnya.
Sebelum mengejar investor untuk menanamkan uangnya di Tanah Air, kata Jokowi, seharusnya uang yang ada dihabiskan dan direalisasikan terlebih dulu.
"Jadi ini dihabiskan segera, habiskan dulu realisasi kan, baru kita berbicara investor 'mana uangmu realisasikan juga' itu dampaknya akan dobel. Saya titip itu aja," tandasnya.
AJAK KEPALA DAERAH
Jokowi juga mengajak seluruh kepala daerah membuka mata terhadap apa yang terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Kondisi ini terjadi akibat pandemi Covid-19 yang telah melanda hampir 2 tahun, dan belum tahu kapan akan selesai.
Presiden Jokowi mengatakan, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang di luar perkiraan dan berimbas ke mana-mana. Banyak hal tidak terduga yang kemudian mengekor di belakangnya, seperti kelangkaan energi yang kini terjadi di sejumlah negara.
"Banyak juga negara yang mengalami kelangkaan kontainer, hingga distribusi barang jadi terganggu. Juga banyak negara mengalami kenaikan inflasi yang menakutkan semua negara," kata Jokowi .
"Dan akhir-akhir ini banyak negara mengalami kenaikan harga produsen, yang nanti dikhawatirkan ini akan berimbas karena harga produsennya naik, nanti harga di konsumen juga akan ikut naik," keluh Presiden Jokowi.
Jokowi menyebut, pertumbuhan ekonomi tidak bisa terwujud jika pandemi Covid-19 belum terkendali. Karena itu, Jokowi meminta jajarannya mewaspadai ancaman lonjakan kasus pada periode libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).
"Kita harus betul-betul kerja keras menyiapkan semuanya dan kuncinya hanya satu, kita bisa mengendalikan yang namanya pandemi Covid. Hanya itu," ujar Jokowi.
Jokowi mengakui, terkadang berbicara keras kepada kepala daerah untuk memastikan penanganan Covid-19.
Menurut dia, hal tersebut penting demi pemulihan ekonomi nasional. "Sehingga kenapa saya kadang berbicara keras kepada gubernur, bupati dan wali kota karena memang kuncinya ada di situ. Tanpa kita bisa mengendalikan Covid jangan berharap yang namanya pertumbuhan ekonomi itu ada," jelasnya.
Jokowi mengingatkan, saat ini di negara-negara pada benua Eropa dan Amerika tengah terjadi gelombang kasus Covid-19 hingga jilid keempat. Karenanya, Jokowi mengingatkan kepada jajarannya agar jangan sampai terjadi kondisi itu di Indonesia.
"Hati-hati saya ingin mengingatkan kembali, di Eropa, Amerika ini sedang tinggi-tingginya muncul setelah gelombang satu, gelombang dua, gelombang tiga, gelombang empat, muncul. Kita ingin apa yang sudah Alhamdulillah terkendali Covid di negara kita ini tidak mengalami lonjakan lagi," jelasnya.
"Oleh sebab itu, saya kemarin rapat marilah kita bersama-sama utamanya menghadapi natal dan tahun baru, kita kendalikan bersama-sama dalam rangka ekonomi kita bisa lebih baik," tutup Jokowi.
Sudah Disuntik
Pemerintah per 23 November 2021 telah menyuntikkan 226 juta dosis vaksin Covid-19 ke masyarakat. Presiden Joko Widodo menyebutkan vaksinasi ini adalah upaya untuk menekan penularan Covid-19.
Jokowi mengungkapkan saat ini mobilitas masyarakat mulai meningkat. Seiring dengan melonggarnya pembatasan kegiatan karena kasus penularan mulai turun.
"Vaksinasi ini penting. Saya sampaikan pada 23 November 2021, dosis yang sudah disuntikan adalah 226 juta dosis. Dosis pertama 65% dan dosis kedua 43%," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021, Rabu (24/11).
Dia menyebutkan, angka 226 juta ini wajib disyukuri. Karena saat ini masih banyak negara yang terkendala untuk proses vaksinasi.
Jokowi menargetkan hingga akhir tahun 290 juta dosis vaksin sudah disuntikkan ke masyarakat.
Dia menyebut, pada Juli lalu Indonesia berada di angka 56 ribu kasus harian. "Sangat ngeri sekali saat itu. Bapak ibu kalau datang ke rumah sakit atau melihat kondisi wisma atlet, itu BOR nya sangat tinggi di atas 90%," ujar dia.
Jokowi mengungkapkan per 23 November 2021 kasus harian di angka 394 kasus per hari. Pemerintah berupaya untuk mendorong proses vaksinasi dan akhir tahun ini ditargetkan ada di angka 280 juta - 290 juta dosis yang sudah disuntikkan kepada masyarakat.
Selama 1 setengah tahun, pandemi Covid-19 berbagai negara hanya memikirkan urusan kesehatan dan vaksinasi. Namun setelahnya terjadi kelangkaan energi, kontainer, inflasi yang naik dan ini akan berdampak pada konsumen.
Di Indonesia sendiri, pandemi disebut berhasil dikendalikan. Tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 yang berada di level 7,07% lalu kuartal III di level 3,51%.
"Kenapa bisa turun di kuartal II dan III? Karena kita ada PPKM darurat satu bulan penuh kita rem total karena masuknya varian delta yang tidak disangka," jelas dia. (Detikfinance/Merdeka/Okz/c)
