Tebingtinggi (SIB)
Komisi X (sepuluh) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Tebingtinggi mengecek kesiapan PTM (Pembelajaran Tatap Muka), tetapi Wali Kota Umar Zunaidi malah curhat terkait penanganan banjir di Tebingtinggi dan mohon perhatian pemerintah pusat.
“Kami tahu Komisi X DPR RI membidangi Pendidikan, namun kami memohon agar penangan banjir di Tebingtinggi bisa jadi perhatian pemerintah pusat,†ujar Wali Kota Umar Zunaidi saat memberikan sambutan di kunjungan DPRI Komisi X di Tebingtinggi, Jumat (26/11).
Tim Komisi X DPR RI yang ikut kunker di Kota Tebingtinggi sebanyak 14 orang, di antaranya Desy Ratnasari dan Putra Nababan. Tim yang diketuai Abdul Fikri Faqih diterima langsung Wali Kota, Ketua DPRD Basyaruddin Nasution bersama Forkopimda.
"Hari ini kembali kami alami musibah banjir disebabkan luapan sungai Padang dan Sungai Sibarok. Sungai ini merupakan wewenang pemerintah pusat dan kami tak dapat memperbaikinya karena kemampuan keuangan kami tidak cukup dan sudah berkali-kali dimasukkan ke program strategis nasional," ujar Wali Kota pada pertemuan itu.
Umar juga menyampaikan, luapan Sungai Padang, Bahilang dan Sibero mengakibatkan beberapa gedung SD dan SMP terendam banjir, sehingga sekolah terpaksa diliburkan sampai air surut.
Selain itu juga disampaikan, terkait pembiayaan tenaga P3K, pemberian beasiswa minimal bagi sepuluh ribu siswa demi kemajuan pendidikan di Tebingtinggi, tambahan mobil operasional untuk perpustakaan keliling serta renovasi GOR Marah Halim dan GOR Asber Nasution yang akan menjadi salah satu venue PON tahun 2024.
Dalam sambutannya, Ketua Tim Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan hasil survey kendala pelaksanaan PTM terbatas, antara lain ijin dari Satgas Covid-19, belum divaksinnya tenaga pendidik dan belum mendapat ijin dari orang tua.
"Pada aplikasi survey 22 Agustus 2021, kendala pelaksanaan PTM terbatas antara lain kendala tidak diberi ijin oleh Satgas Covid-19 sekitar 64 persen. Guru dan tenaga pendidikan belum mendapat vaksin sebesar 14 persen, belum mendapat ijin orang tua sebesar 10 persen dan alasan lain sebesar 22 persen," urainya.
Lebih lanjut disampaikannya, terkait PTM terbatas, upaya yang dilakukan Komisi X DPR RI adalah menggali informasi untuk mendapat data dan fakta aktual, penggunaan kurikulum darurat, implementasi SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri dan perkembangan vaksinasi bagi pendidik, tenaga pendidik dan anak didik.
"Kami berupaya menggali informasi kesiapan PTM terbatas secara langsung di daerah, dengan kunjungan spesifik di Sumut dan Jawa Timur. Oleh karena itu kami berharap mendapat data dan fakta aktual terkait perkembangan sekolah untuk PTM terbatas,". (BR3/a)
