Medan (SIB)
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi diminta untuk segera mengevaluasi kinerja komisaris dan direksi PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU), karena dianggap selalu menggerogoti APBD Sumut melalui dana penyertaan modal namun tidak pernah memberikan kontribusi ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) secara signifikan.
"Kinerja Komisaris dan Direktur PT PSU sangat mengecewakan, sudah saatnya Gubernur Sumut mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan perusahaan perkebunan tersebut, agar tidak selalu menjadi beban APBD Sumut," kata anggota Komisi C DPRDSU Syahrul Efendi Siregar kepada wartawan, Rabu (12/1) di DPRD Sumut.
Berdasarkan catatan Syahrul yang juga Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini, perusahaan milik daerah ini kerap meminta suntikan dana dari APBD Sumut dikarenakan banyaknya persoalan yang terjadi, sehingga PT PSU perlu segera diselamatkan dari keterpurukan dengan mengevaluasi seluruh pimpinannya.
"Apalagi kita melihat perkebunan yang dikelola PT PSU tidak pernah dilakukan perawatan dan pemupukan secara baik, sehingga dalam setiap tahun laporannya tidak pernah mencapai target maksimal pendapatannya, sehingga terpaksa meminta suntikan dana dari APBD Sumut setiap tahunnya," kata Syahrul.
Syahrul juga mengungkapkan terkait kerjasama PSU dengan Primkopad, yang dalam kontrak kerjasama tidak ada kompensasi biaya, karena Primkopad hanya membutuhkan tanah timbunan untuk menutup galian C.
“Kerjasama ini perlu ditelusuri dan digali lebih jauh, selain tidak lazim dalam kontrak kerjasama, juga perlu diketahui nilai kompensasinya," kata Syahrul sembari berharap kepada Gubernur untuk melakukan terobosan baru terhadap PT PSU, agar pendapatan dari sektor perkebunan itu bisa bertambah.
Jangan Terlalu Cepat
Sementara itu, Plt Kadis Kominfo Sumut Kaiman Turnip yang dimintai tanggapannya, Kamis (13/1) mengimbau anggota dewan jangan terlalu cepat menilai kinerja komisaris maupun direksi PT PSU, sebab belum ada satu bulan memimpin PT PSU.
Menurut Turnip, gubernur akan tetap memantau kinerja seluruh komisaris dan direksi PT PSU serta pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya agar dapat berkinerja baik untuk menambah PAD di Sumut.
"Direktur PT PSU kan masih baru dilantik, 27 Desember 2021 jadi belum nampak kinerjanya. Pada pelantikan itu juga, pak gubernur mengatakan dalam sambutannya bahwa BUMD itu perusahaan bisnis, yang mencari keuntungan (profit) untuk membantu pembangunan daerah," katanya.
Jadi, tambahnya, gubernur telah mengingatkan kepada seluruh pimpinan BUMD di Sumut harus bisa memperoleh keuntungan dalam arti bukan merugi. Dalam hal ini tentunya gubernur terus memantau kinerja bawahannya, bila tak berkinerja baik pasti akan dievaluasi dan diganti. (A4/A13/a)
