Medan (SIB)
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba mendukung wacana Pemprov Sumut Cq Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Sumut untuk membangun proyek fisik infrastruktur jalan rusak sepanjang 450 Km yang anggarannya senilai Rp2,7 triliun.
"Soal anggarannya darimana diambil gubernur, apakah dari APBD Sumut secara multiyears atau pinjaman dari pihak ketiga, itu terserah dia, yang penting kalau ada wacananya memperbaiki seluruh jalan provinsi yang rusak selama tiga tahun ini, harus kita dukung," ujar Mangapul Purba kepada wartawan, Kamis (20/1) melalui telepon di Medan.
Menurut Mangapul, gubernur pernah menyampaikan kepada anggota dewan akan melakukan perbaikan infrastruktur jalan provinsi dengan menggelontorkan dana APBD Sumut melalui skema multiyears sebesar Rp 2,7 triliun dengan tiga tahun APBD (2022, 2023 dan 2024).
Perbaikan jalan tersebut akan dikerjakan Dinas BMBK Sumut mulai tahun 2022 ini, dengan pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase.
"Kita harapkan kalau jadi nanti dikerjakan Dinas BMBK Sumut, Fraksi PDI Perjuangan meminta seluruh prosesnya dikerjakan sebaik mungkin, karena menyangkut kepentingan masyarakat selama 3 tahun ke depan. Jangan nanti asal jadi saja kemudian di tahun ke tiga sudah rusak lagi,†ungkap Mangapul.
Namun Mangapul lebih lanjut mengatakan, sumber dana maupun aspek yuridisnya sumber dananya harus jelas dan memiliki payung hukum sesuai aturan perundang-undangan, jangan sampai menjadi temuan hukum di kemudian hari.
Menurut Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini, persoalan kerusakan jalan di Sumut sudah menjadi momok bagi masyarakat dan jelas telah menyengsarakan rakyat sekaligus merusak citra Provinsi Sumut, sehingga kalaupun ada wacana gubernur untuk 'memuluskan' jalan tersebut, tentu harus didukung.
Apalagi selama ini, katanya, Fraksi PDI Perjuangan terus mendesak Provinsi Sumut untuk melakukan perbaikan dan penanganan jalan yang rusak, sebab dari 3.000,65 Km panjang jalan provinsi di daerah ini, terdapat 750 Km jalan yang rusak berat dan rusak ringan, sehingga sangat meresahkan masyarakat.
"Tapi perlu diingat, dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan ini harus hati-hati dan harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai menyalahi aturan hanya demi mencapai target pekerjaanâ€, tegasnya.
Tidak Pernah Dibahas
Sebelumnya diberitakan SIB (20/1), Ketua Fraksi Nusantara (FN) DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga kaget mendengar adanya "ribut-ribut" soal anggaran konsultansi proyek konstruksi atau fisik senilai Rp2,7 triliun yang dialokasikan Dinas BMBK Sumut di APBD Sumut, karena anggaran paket sebesar itu tidak pernah dibahas di Banggar (Badan Anggaran) eksekutif - legislatif.
"Kita sempat kaget mendengar adanya paket proyek konstruksi sebesar Rp2,7 triliun di Dinas BMBK Sumut. Kita tidak tahu darimana datangnya proyek dengan dana sebesar itu, karena kita tidak pernah membahasnya di APBD TA 2022," tandas Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Rabu (19/1) di DPRD Sumut.
Menurut Bendahara DPW PKB Sumut ini, Banggar Eksekutif - Legislatif hanya pernah membahas soal proyek fisik di Dinas BMBK Sumut yang dialokasikan di APBD 2022 sebesar Rp500 miliar dan hingga saat APBD disahkan, anggaran itu tidak berubah.
Berkaitan dengan itu, Zeira Salim mendesak Dinas BMBK Sumut untuk menyampaikannya ke lembaga legislatif apakah dana sebesar Rp2,7 triliun tersebut berasal dari APBD Sumut atau ada pihak ketiga atau kontraktor yang mendahulukan dananya dan akan dibayarkan secara multiyears dalam jangka tiga tahun anggaran (tiga kali APBD). (A4/a)
