Jakarta (SIB)
Di hadapan para kader Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengaku pernah ragu dan menolak jabatan yang diembannya saat ini, lantaran tidak fasih menggunakan Bahasa Inggris.
"Saya pernah ragu, namun Bang Ara (Maruarar Sirait) dan beberapa abang lain mendorong saya untuk masuk kabinet.
Ditambah dorongan dan keyakinan bahwa amanah tidak akan jatuh ke orang yang salah," ungkapnya dalam Forum Pemimpin Inspiratif, Jumat (28/1).
Forum yang digagas PP GMKI dan DPP GAMKI digelar secara virtual dengan topik "Dari Aktivis, Pengusaha, Menjadi Menteri Berprestasi".
Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, nilai keadilan dan kesejahteraan juga mendorongnya untuk mewujudkan mimpi besar ketika menjadi aktivis, yaitu berguna untuk bangsa dan negara.
Dalam menjalankan tugas, dirinya tegak lurus pada Presiden dan Undang-Undang saja. "Bekerja tanpa kepentingan untuk diri sendiri, sehingga yang dikerjakan akan memberikan manfaat bagi banyak orang," katanya.
Karena kejujuran dan kerja nyatanya, Presiden Jokowi bahkan memberikan perlakuan istimewa kepada Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia untuk mencatut nama Presiden jika ada investor yang bermasalah tentang perizinan di suatu daerah.
"Pak Jokowi yang meminta dan memperbolehkan menggunakan namanya untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar dia.
Bahlil mengomentari temuan survei nasional yang bertajuk “Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024†yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.
Ia memamparkan, salah satu survei memuat temuan mengenai isu perpanjangan masa pemerintahan Jokowi hingga 2027.
Dirinya menyatakan hal ini sejalan dengan beberapa diskusi yang dilakukannya dengan dunia usaha.
"Berdasarkan survei, pengusaha banyak yang menginginkan agar Pemilu diundur. Karena stabilitas ekonomi baru mulai dirasakan sejak 2021, sehingga para pengusaha ingin agar dinamika politik tidak mempengaruhi kondisi ekonomi. Hal itu adalah hasil diskusi dengan dunia usaha," urai Bahlil.
Oleh karena itu, menurut dia, keputusan terkait pengunduran Pemilu ataupun Presiden bisa dijabat tiga periode merupakan ranah dari para anggota DPR dan MPR.
"Saya hanya meneruskan apa yang menjadi bahasan dengan dunia usaha. Terkait aturan dan regulasinya, kembali kepada institusi legislatif," jelas Bahlil.
Terkait capaian kerja, Kementerian Investasi / BKPM di bawah kepemimpinan Bahlil menjadi salah satu kementerian yang dinilai berhasil dan selalu mencapai target, sejak tahun 2019, 2020, dan 2021.
"Memang ini bukan pekerjaan yang gampang karena harus naik kurang lebih sekitar 20 sampai 33 persen dan untuk mencapainya harus dilakukan kerja yang luar biasa masif. Tapi saya punya keyakinan dengan pengalaman 2021, bahwa target 2022 Insyaallah akan tercapai," tutupnya. (SS24/a)
