Medan (SIB)
Ribuan mobil penumpang umum (MPU) yang tergabung dalam Organisasi Pengangkutan Darat (Organda) Kota Medan akan melakukan aksi demo besar-besaran di Kantor Wali Kota Medan. Hal itu sebagai wujud aksi protes keras tidak berpihaknya pemerintah kepada moda angkutan konvensional.
Demikian disampaikan Ketua Organda Kota Medan, Mont Gomery Munthe didampingi Sekretaris Jaya Sinaga, perwakilan KPUM, Jhon Sitindaon, Ketua Kesper Israel Situmeang serta beberapa pengusaha angkutan lainnya kepada wartawan, Minggu (6/2).
Mereka menyampaikan, alasan mendasar demo dan aksi protes yang akan dilaksanakan tiga hari itu, karena sampai saat ini angkutan massal Buy The Service (BTS) masih belum berbayar di lima koridor yang ada di Kota Medan, sehingga mematikan usaha angkutan umum yang dikelola masyarakat sejak dulu.
Tercatat beberapa trayek MPU yang makin redup akibat terdampak operasional BTS mengingat jalurnya berdampingan, di antaranya Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) trayek 03, 65, 32, 69, 25, 11, 63 dan juga MRX tujuan Terminal Amplas-Belawan. Selanjutnya MPU PT Medan Rahayu Ceria yakni trayek Rahayu 105, Rahayu 125, Rahayu 57, 54, 42, 103 104. Juga PT Morina trayek 81 dan 122, 83 yang semakin kesulitan.
Bahkan, untuk PT Mitra 30 jurusan Belawan saat ini sangat kesulitan. Bak kata pepatah, seperti kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. “Dan ironisnya Pak Wali Kota tidak mau tahu,†ungkap dia.
Dijelaskan Munthe, operasional BTS yang dikelola Trans Metro Deli tersebut juga ditengarai telah menimbulkan banyak pelanggaran massif pada angkutan umum, di antaranya semakin menjamurnya angkutan orang berplat hitam dan angkutan liar tanpa mengindahkan aturan angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang telah ditetapkan pemerintah.
Akibatnya, sebut Munthe, operasional BTS mengesankan sebagai “produk gagalâ€, dan anggaran miliaran rupiah yang telah digelontorkan pemerintah sia-sia, bahkan tidak menyelesaikan beberapa persoalan krusial di jalan raya seperti kemacetan, pelanggaran aturan dan lain sebagainya.
Ketua Organda tidak menampik bahwa desakan ribuan sopir sebagai akumulasi dari akibat belum berbayarnya BTS dan menjadi akar masalah yang sesungguhnya. Kondisi itu memaksa pengusaha angkutan harus memenuhi tuntutan sopir di lapangan, sebab sudah tidak sanggup lagi bersaing secara tidak sehat dengan angkutan gratis massal itu.
Ketika ditanya kepastian kapan aksi akan dilakukan, Munthe menegaskan pasti dalam waktu dekat ini. Dan saat ini pihaknya secara aktif berkoordinasi dengan seluruh mandor di lapangan untuk mematangkan aksi tersebut. (A13/c)
