Jakarta (SIB)
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan kenaikan kasus Corona saat ini telah melampaui puncak lonjakan pada gelombang pertama. Bahkan Wiku menyebut lonjakan kasus saat ini hampir dua kali lipat dibandingkan lonjakan pertama.
"Jika dibandingkan dengan gelombang kasus pertama penambahan kasus positif saat ini sudah jauh melebihi puncak pertama," ujar Wiku, dalam jumpa pers di YouTube BNPB, Selasa (8/2).
"Pada puncak pertama penambahan kasus mingguan tertinggi adalah sebesar 88 ribu kasus. Sementara di minggu lalu penambahan kasus positif mencapai lebih dari 170 ribu kasus. Atau hampir 2 kali lipat puncak lonjakan pertama," tambahnya.
Wiku menambahkan lonjakan kasus saat ini juga mencapai setengah dari lonjakan kasus kedua. Lonjakan kedua yang dimaksudnya ialah Juli 2021, saat tambahan kasus tertinggi mencapai 56.757 kasus baru dalam sehari.
"Dan jika dibandingkan dengan lonjakan kasus kedua penambahan kasus ini setara pada penambahan kasus akhir bulan Juni atau setengah dari puncak lonjakan kasus kedua," lanjut dia.
Lebih Cepat
Wiku mengatakan lonjakan kasus saat ini lebih cepat dibanding lonjakan gelombang kedua. Dia menyebut, pada saat gelombang kedua Corona di RI, dibutuhkan waktu 8 minggu untuk mencapai angka yang setara pada kenaikan kasus tahun ini.
"Sementara penambahan saat ini hanya dicapai dalam waktu 3 minggu saja atau dua setengah kali lebih cepat dibanding lonjakan kedua," ujarnya.
Wiku menerangkan seluruh provinsi di Indonesia telah mengalami kenaikan kasus Corona. Namun jumlahnya tidak sama.
"Lebih dari 90 persen penambahan kasus nasional disumbangkan oleh provinsi di Jawa dan Bali dengan rincian penambahan kasus di minggu lalu, DKI bertambah 44 ribu kasus, Jabar 28 ribu kasus, Banten 15 ribu, Bali 7.500, Jatim 7 ribu, Jateng 3.500 dan DIY 1.000 kasus," kata Wiku.
Optimistis
Menanggapi maraknya kasus Covid akibat varian omicron, Ketua KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) Airlangga Hartarto mengaku optimistis semua bisa dilalui dengan baik.
Ia menilai tantangan menghadapi Omicron tentu tak mudah. Namun, ia tetap percaya semua bisa dilalui dengan baik. Terlebih hingga saat ini, jumlah masyarakat yang sudah menerima vaksin lebih banyak jika dibanding saat gelombang penyebaran varian delta melanda.
"Saat ini vaksinasi tambahan atau booster tak cuma untuk para tenaga kesehatan, tapi juga untuk masyarakat umum. Vaksin ketiga juga kita dorong terutama untuk lansia dan yang punya komorbid," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (8/2).
Dalam Seminar daring bertajuk 'Akselerasi Perekonomian Daerah untuk Memacu Pemulihan Ekonomi Nasional', Airlangga menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional yang dinilai hancur sepanjang pandemi Covid-19 tidaklah benar. Ia justru mengklaim penanganan pandemi di Indonesia menjadi yang terbaik keempat di dunia.
"Benar pandemi melanda dunia, tapi kita juga harus tahu kalau Indonesia salah satu negara yang tak sampai porak poranda. Kita ini dianggap 4 negara yang menangani pandemi dengan baik," ujarnya.
Belum Perlu Ditarik
Sementara itu, Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan pemerintah belum akan menerapkan PPKM darurat meski kasus Covid-19 varian Omicron meningkat tajam. Angka keterisian rumah sakit disebut terkendali meskipun angka kasus Covid-19 tinggi.
"Data mingguan terakhir menunjukkan, meski angka kasus meningkat tinggi, namun angka keterpakaian rumah sakit masih sangat terkendali. Sehingga 'rem' darurat belum perlu ditarik," kata Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo dalam keterangan tertulis.
Abraham menjelaskan, kesiapan pemerintah menghadapi Omicron lebih baik karena selalu melibatkan para pakar serta mengandalkan data dan kajian ilmiah. Dia lantas mencontohkan soal derajat keparahan Omicron.
"Setelah kita kaji karakteristik keparahan Omicron lebih ringan dari Delta, pemerintah pun mengambil kebijakan untuk prioritas isoman atau isoter bagi yang bergejala ringan atau tanpa gejala, dan memprioritaskan RS bagi lansia atau yang memiliki komorbid," ujar Abraham.
"Ini bukti nyata kesiapan pemerintah menghadapi Omicron," sambungnya.
Selain itu, Abraham memastikan perubahan level PPKM akan disesuaikan dengan asesmen setiap daerah, dengan indikator tambahan keterisian tempat tidur rumah sakit dan capaian vaksinasi.
"Arahan bapak Presiden dalam ratas evaluasi PPKM kemarin (Senin, 7/2), capaian vaksinasi harus terus ditingkatkan dan protokol kesehatan harus semakin disiplin," ungkapnya.
Adapun kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM), kata Abraham, tetap mengikuti level PPKM sesuai dengan SKB 4 Menteri serta Surat Edaran (SE) Mendikbud dan Menag. "Soal PTM tidak ada yang berubah," ucap Abraham. (detikcom/f)
