Medan (SIB)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Kebhinekaan Indonesia Bersatu (FKIB) Ustadz Martono, SPd SH menyayangkan Gubernur Sumut hanya membawa tanah dan air Deli yang digabungkan Presiden Joko Widodo dalam satu kendi untuk disimpan di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Diakuinya, di Tanah Deli tepatnya Namorambe memang tempat bersejarah yakni pemandian Putri Hijau.
Tapi menurut Ustadz Martono, alangkah baiknya Gubernur Edy Rahmayadi membawa tanah dan air dari seluruh kabupaten/kota di Sumut. Atau beberapa wilayah yang daerahnya memiliki sejarah dan menjadi kearifan lokal setempat yang sudah terkenal di Nusantara.
“Misalnya, tanah dari Bukit Barisan, dari Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), daerah Labuhanbatu, Kepulauan Nias, Karo, Dairi dan daerah lainnya. Kemudian air Danau Toba, Aek Sijornih dari Tapsel, air dari Pulau Mursala dan banyak lagi tempat pemandian di Sumut yang memiliki cerita dan sejarah,†ucap Martono kepada wartawan, Selasa (15/3).
Karena kata Martono, Sumut ini memiliki keberagaman suku dan agama. Keberagamannya dikenal di Nusantara sampai ke mancanegara. Presiden Jokowi juga mengagumi keberagaman yang ada di Sumut sehingga orang nomor satu di Indonesia tersebut sering berkunjung ke Sumut. Keberagaman itu adalah kekayaan dan kebanggaan Sumut. Itu yang seharusnya dibawa Gubernur Sumut ke IKN dengan menyertakan tanah dan air dari seluruh daerah.
“Semestinya gubernur mengambil kesempatan ini, keberagaman Sumut ikut menjadi bagian monumen bersejarah di titik nol IKN yang tidak akan terulang kembali. Tanah dan air Deli seharusnya tidak boleh mewakili Sumut karena Sumut bukan hanya tanah Deli. Tanah adalah peninggalan leluhur tiap daerah dan punya cerita dan ciri khas tersendiri, sehingga tidak boleh diperkecil,†ungkapnya.
Untuk itu Ustadz Martono menyatakan tidak setuju dengan cara Gubernur Edy yang hanya membawa tanah dan air dari satu daerah. Jangan karena punya kediaman di daerah Namorambe jadi hanya tanah dan air dari sana dibawa ke titik nol IKN.
Padahal untuk membawa tanah dan air dari tiap daerah tidak sulit, tinggal berkordinasi dengan bupati dan wali kota membawa tanah dan air dari tiap daerah.
â€Tidak sulit kok, kan tanahnya bukan dari antariksa diambil, ada yang mengantar, tinggal mencampur air dan tanah dari tiap daerah, air satu liter dan tanah 2 Kg, di dalamnya tercampur semua, termasuk air dan tanah Deli. Sumut yang tanah alamnya kaya, menjadi satu berbaur dengan tanah dan air dari propinsi lain mendukung pembangunan ibu kota baru Indonesia, jangan kita perkecil Sumut ini,“ tuturnya.
Menurut Martono, sebagai Gubernur Edy Rahmayadi harus bangga dengan Sumut, tidak memperkecil sebuah provinsi yang besar. Daerah Sumut yang berjumlah 33 kabupaten/kota tersebut adalah bagian NKRI, sehingga mesti ada tanah dan air masing-masing daerah di titik nol sebagai tanda seluruh warga Sumut mendukung IKN.
â€Tanah Deli adalah bagian dari dari Sumut dan NKRI, begitu juga kabupaten/kota lainnya di Sumut, sehingga tidak boleh tertinggal satupun dan tidak boleh diabaikan dari aspek apapun. Gubernur harus membawa semua daerah ini ke mana-mana, karena daerah-daerah inilah maka ada Provinsi Sumatera Utara,†tegasnya. (A8/c)
