Jakarta (SIB)
Pemerintah Indonesia mendesak agar perang Rusia dan Ukraina dihentikan. Hal itu disampaikan Wakil Tetap RI untuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Arrmanatha Christiawan Nasir dalam sidang darurat majelis umum PBB, Kamis (7/4).
“Kita harus hentikan perang, kita harus hentikan perang sekarang, jika tidak maka kita semua akan menderita,†ujarnya dikutip dari keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Sabtu (9/4).
Arrmanatha menegaskan, semua pihak untuk mengedepankan dialog untuk mencapai perdamaian.
“Ini adalah cara satu-satunya yang dapat menghentikan penderitaan dan bertambahnya korban jiwa di Ukraina. Sekaligus untuk mencegah semakin parahnya dampak perang ini dalam skala yang lebih luas,†ungkap dia.
Di sisi lain, ia mengingatkan PBB untuk berhati-hati dalam memutuskan pencabutan hak keanggotaan Rusia. Dalam pandangannya majelis umum PBB harus memiliki mengantongi seluruh fakta yang ada sebelum mengambil kesimpulan.
“Majelis umum PBB tidak boleh menciptakan preseden negatif yang dapat menjatuhkan kredibilitasnya sebagai badan terhormat,†tuturnya.
Arrmanatha juga mendorong agar pihak yang bertanggung jawab dalam perang ini mesti dibawa ke meja hijau. “Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Ukraina harus dimintai pertanggungjawaban dan dibawa ke pengadilan,†imbuhnya.
Diketahui dalam voting penangguhan keanggotaan Rusia pada Dewan HAM PBB, Indonesia dan 57 negara lain bersikap abstain. Sedangkan 93 negara anggota PBB mendukung penangguhan itu dan 24 negara sisanya menolak.
Perang Rusia dan Ukraina belum berakhir hingga saat ini sejak pertama kali dimulai 24 Februari 2022. Tak hanya menimbulkan korban dari dua belah pihak, perang ini juga berdampak pada stabilitas ekonomi, dan minimnya sejumlah sumber daya di dunia.
Kecam
Sementara itu, lecaman mengalir dari para pemimpin dunia untuk serangan roket yang merenggut puluhan nyawa di stasiun kereta api Kramatorsk, Ukraina. Salah satunya Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres yang menyerukan agar pelaku serangan mematikan itu dimintai pertanggungjawaban.
Seperti dilansir CNN dan AFP, Sabtu (9/4), Guterres dalam pernyataannya menyebut serangan roket yang menghantam stasiun yang dipenuhi para pengungsi Ukraina itu 'sama sekali tidak bisa diterima'. Otoritas Ukraina sejauh ini melaporkan sedikitnya 52 orang tewas, termasuk lima anak, dalam serangan itu.
"Itu merupakan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, di mana para pelaku harus bertanggung jawab," tegas Guterres dalam pernyataannya.
Dia juga mengingatkan 'semua pihak atas kewajiban mereka di bawah hukum internasional untuk melindungi warga sipil dan urgensi untuk mencapai gencatan senjata kemanusiaan demi memungkinkan evakuasi yang aman dan akses kemanusiaan ke populasi yang terjebak konflik'.
Guterres dalam pernyataannya menegaskan kembali seruannya kepada semua pihak untuk 'segera mengakhiri perang brutal ini'.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juga menyampaikan kecamannya dalam pernyataan via Twitter. Biden bahkan terang-terangan menuduh Rusia telah melakukan 'kekejaman mengerikan'.
"Serangan terhadap stasiun kereta Ukraina menjadi satu lagi kekejaman mengerikan yang dilakukan oleh Rusia, menyerang warga sipil yang berupaya mengungsi dan mencapai tempat aman," sebut Biden.
Secara terpisah, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut serangan terhadap stasiun kereta Ukraina yang dipenuhi pengungsi perang itu 'mengerikan'.
"Warga sipil Ukraina melarikan diri untuk menghindari yang terburuk. Senjata mereka? Kereta bayi, boneka mainan, koper. Pagi ini, di stasiun kereta Kramatorsk, keluarga-keluarga yang hendak pergi mengalami kengerian. Puluhan tewas, ratusan terluka. Mengerikan," sebut Macron dalam pernyataan pada Jumat (8/4).
Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson dalam tanggapannya menyebut serangan itu 'tidak masuk akal'. PM Johnson juga menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin telah melakukan kejahatan perang.
"Serangan di stasiun kereta Ukraina bagian timur menunjukkan betapa dalamnya tentara Putin yang pernah dipuja telah tenggelam," sebut PM Johnson seperti dilansir The Guardian.
"Ini adalah kejahatan perang tanpa pandang bulu untuk menyerang warga sipil. Kejahatan Rusia di Ukraina tidak akan luput dari perhatian atau tidak dihukum," tegasnya.
Kecaman juga disampaikan oleh Turki yang menyatakan 'sangat sedih' atas serangan roket di stasiun Ukraina yang merenggut banyak nyawa itu.
"Dengan kesedihan besar, diketahui bahwa puluhan orang yang menunggu dievakuasi tewas dan luka-luka (akibat serangan)," sebut Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya seperti dilansir AFP.
"Peristiwa tragis ini sekali lagi menunjukkan pentingnya dan urgensinya penetapan koridor-koridor kemanusiaan demi memastikan evakuasi warga sipil yang aman," tegas Kementerian Luar Negeri Turki.
Turki yang menjadi tuan rumah perundingan Rusia dan Ukraina pekan lalu, menempatkan diri sebagai penengah yang netral. "Kami dengan tegas mengulangi seruan kami untuk gencatan senjata segera dan diakhirinya perang yang menghancurkan ini," imbuh pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki.
Kecaman lainnya datang dari perwakilan tinggi urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Uni Eropa, Josep Borrell. "Saya mengecam keras serangan membabi-buta pada pagi hari ini terhadap sebuah stasiun kereta di Kramatorsk oleh Rusia, yang menewaskan puluhan orang dan membuat lebih banyak lagi terluka," tegas Borrell dalam pernyataan via Twitter pada Jumat (8/4).
"Ini adalah upaya lain untuk menutup rute pelarian bagi mereka yang melarikan diri dari perang yang tidak dibenarkan ini dan menyebabkan penderitaan manusia," imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia membantah tuduhan bahwa pasukannya telah melancarkan serangan terhadap stasiun di Ukraina tersebut. Rusia menyebut, serangan itu sebagai 'provokasi' dari pihak Ukraina.
Kementerian Pertahanan Rusia juga balik menuding serangan mematikan itu sebenarnya dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina sendiri, karena rudal taktis Tochka-U, yang serpihannya ditemukan di dekat stasiun kereta Kramatorsk, hanya digunakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pernyataannya menyebut Rusia 'jahat tanpa batas' setelah serangan roket menghantam stasiun Kramatorsk itu.
Usir 45 Diplomat
Terpisah, Otoritas Rusia mengumumkan pengusiran 45 diplomat Polandia dari wilayahnya. Langkah ini menjadi balasan atas pengusiran puluhan diplomat Rusia atas tuduhan spionase oleh otoritas Polandia bulan lalu.
Seperti dilansir AFP, Sabtu (9/4), Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Polandia di Moskow untuk 'mengecam keras pengusiran diplomat Rusia yang tidak bisa dibenarkan' dari Polandia pada 23 Maret lalu.
"Duta Besar diberitahu bahwa kami menganggap langkah ini sebagai konfirmasi atas keinginan sadar Warsawa untuk sepenuhnya menghancurkan hubungan bilateral," sebut Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataan pada Jumat (8/4) waktu setempat.
"Kesalahan untuk itu sepenuhnya berada di pihak Polandia," imbuhnya.
Kementerian Luar Negeri Rusia menetapkan 'persona non grata' terhadap 45 pegawai Kedutaan Besar Polandia di Rusia dan Konsulat Polandia di kota-kota seperti Irkutsk, Kaliningrad dan Saint Petersburg'.
"Sebagai respons atas tindakan tidak bersahabat dari Polandia," tegas Kementerian Luar Negeri Rusia.
Para diplomat Polandia yang diusir itu diminta segera meninggalkan wilayah Ukraina paling lambat 13 April.
Dalam pernyataan pada 23 Maret lalu, Menteri Dalam Negeri Polandia Mariusz Kaminski mengumumkan pengusiran '45 mata-mata Rusia yang berpura-pura menjadi diplomat'. "Kami membongkar jaringan dinas khusus Rusia di negara kami," tulis Kaminski di Twitter, Rabu (23/3) seperti diberitakan Al-Jazeera. (Kps/detikcom/f)
