Perwakilan lima Majelis Agama yang ada di Sumut mendatangi Kantor Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Sumut di lantai 5 Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Medan, mengingatkan biro tersebut untuk dapat menampung dana pembinaan keagamaan di P-APBD 2022.
Hal itu dikatakan Sekum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Sumut Pdt Dr Eben Siagian, kepada wartawan di kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (10/6).
"Kedatangan kami ini ke kantor gubernur untuk mengingatkan agar dana pembinaan umat dari masing-masing lima agama di Sumut ditampung di P-APBD 2022, berhubung pada APBD murni tahun 2022, anggaran pembinaan untuk agama Konghucu, Hindu, Kristen, Katolik dan agama Buddha tak ada sama sekali ditampung," ujarnya.
Menurut Pdt Eben, tidak dianggarkannya dana pembinaan keagamaan tersebut, merupakan sesuatu yang sangat ironis, padahal pada tahun-tahun sebelumnya tetap dianggarkan. Misalnya tahun 2019 dialokasikan Rp1 miliar, tahun 2020 dialokasikan Rp2 miliar dan tahun 2021 Rp2 miliar. "Tahun 2022 malah tidak ada dialokasikan," ujarnya.[br]
Dalam kesempatan tersebut Pdt Eben memaparkan bahwa pada rapat Badan Pengurus Harian (BPH) GTDI dipimpin Ketua Nasional Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) Bishop Dr Peringatan Zebua MPdK MTh di Kantor Pusat GTDI telah dilaporkan agenda rencana keberangkatan kontingen Pesparawi Sumut ke Pesparawi Yogyakarta yang berlangsung 19 - 26 Juni 2022.
"Hanya saja kontingen pun mengalami kesulitan karena ketiadaan dana. Dana yang dibutuhkan Rp2 miliar lebih, tapi Pemprov hanya memberi Rp 500 juta. Kita syukuri," ujar Pdt Eben Siagian yang juga dalam kapasitas sebagai Ketua Panitia Persiapan dan Kontingen Sumut ke Pesperawi Yogyakarta.
Diakui Pdt Eben, kondisi tersebut telah dilaporkannya langsung kepada Gubernur Edy Rahmayadi dan sepertinya gubernur tidak mengetahui tentang tidak dianggarkannya dana pembinaan itu. Hal itu terjadi mungkin ada laporan stafnya yang belum lengkap. Setelah disampaikan malah gubernur balik bertanya mengapa hal itu bisa terjadi dan dia mengatakan agar diupayakan ditampung di P-APBD.
Pdt Eben juga memohon kepada para anggota DPRD Sumut khususnya Panitia Anggaran agar berkenan mengawal dana pembinaan agama di P-APBD 2022 agar jangan sampai zonk kembali.
Meski tak ada dana pembinaan, lanjut Pdt Eben Siagian, tak ada alasan untuk berdiam diri. "Apakah karena tak ada dana pembinaan, tak ada perayaan Natal atau Paskah, misalnya. Harus ada dengan swadaya dan membuktikan keberadaan orang Kristen di daerah ini. Benar karena tak ada bantuan untuk kegiatan kekristenan. Contohnya ke Pesparawi Yogyakarta yang membawa nama Pemprov Sumut juga dana sangat minim tapi tak boleh menyerah," tegasnya.[br]
Menanggapi kondisi itu, Bishop Peringatan Zebua mengatakan, warga Kristen harus bersatu karena dengan kepaduan segala sesuatu dapat diselesaikan. "Soal dana, apakah harus berpangku tangan? Tidak! Sinode gereja harus kreatif dan harus mampu menggali berdasarkan potensi umat, keberadaan jemaatnya GTDI pun demikian," ujar mantan diplomat yang eks Ketua Komisi Pemuda PGI tersebut.
Ia mencontohkan kondisi di Kepulauan Riau di mana GTDI sebagai gereja 'kecil' namun memberi warna dalam perhelatan kekristenan dan perayaan hari besar.
Bishop Peringatan Zebua menyoroti kondisi kekinian Kontingen Pesparawi Sumut yang hendak ke perhelatan nasional dan masih "terseok-seok". "Kiranya kondisi ini membuka mata hati warga Kristen untuk tetap berpengharapan, agar pergumulan berat ini ada jalan ke luar melalui mujizat-Nya, tapi harus lebih dulu bersatu," tutupnya. (A13/c)
