Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menegaskan, mafia tanah harus dilawan. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN, Hadi Tjahjanto meluncurkan hotline pengaduan masyarakat untuk melawan mafia tanah.
"Dalam rangka mengubah wajah ATR/BPN menjadi kementerian yang lebih terbuka, responsif, melayani dan menerima kritikan, selain memiliki aplikasi LAPOR bekerja sama dengan MenPAN-RB, pada kesempatan ini saya juga meluncurkan hotline kontak pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di 081110680000." kata Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima dari Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni, Rabu (27/7).
Hotline pengaduan ini akan dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kakantah atau Kepala Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya.
"Respons dan kemampuan menyelesaikan keluhan masyarakat menjadi menjadi KPI (Key Performace Indicators) dalam menentukan promosi, mutasi, rotasi atau bahkan demosi di tubuh ATR/BPN. Kita lahir melayani rakyat, maka kualitas pelayanan adalah indikator keberhasilan utama," ujar Hadi.
Hadi mengaku fokus kepada satu pertanyaan setelah dirinya dilantik sebagai menteri. Pertanyaan ini mengenai kepercayaan masyarakat.[br]
"Semenjak dilantik saya terus fokus pada pertanyaan, bagaimana rakyat bisa percaya dan menjadi dekat dengan ATR/BPN.
Jawabannya BPN harus terus meningkatkan inovasi pelayanan dan responsif terhadap kritik, keluhan dan saran masyarakat," kata Hadi Tjahjanto.
Hadi juga meluncurkan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) dan Pembukaan Loket Prioritas yang dikhususkan bagi pengurus tanah secara langsung, tidak diwakili pihak ketiga. "Kita berikan karpet merah untuk warga yang mengurus sendiri administrasi tanahnya," kata mantan Panglima TNI itu.
Soroti
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyoroti seragam baru PNS ATR/BPN yang kini berbaret dan bertongkat komando. Doli mengingatkan masalah pertanahan masih banyak.
"Masalah pertanahan di negara ini masih banyak sekali PR-nya. Yang penting apakah suasana baru itu dapat mendorong terumuskannya langkah-langkah baru dalam penyelesaian masalah pertanahan," kata Doli saat dihubungi, Rabu (27/7).
Waketum Golkar ini menekankan, ukuran keberhasilan Kementerian ATR/BPN adalah kinerja kementerian itu sendiri. Hal ini, kata dia, tak berkaitan dengan atribut PNS di kementerian.
"Jadi yang menjadi ukuran adalah apakah kinerja dari seluruh Kementerian ATR/BPN, bukan apakah atributnya baru, bagus, atau tidak," ucapnya.[br]
Doli menambahkan hal yang ditunggu masyarakat saat ini adalah terobosan baru dari ATR/BPN, bukan kostum jajaran kementerian.
"Yang kita tunggu adalah terobosan baru apa yang dilakukan untuk memberantas mafia pertanahan, penyelesaian sengketa tanah, percepatan sertifikasi tanah masyarakat, dan lain-lain," imbuhnya.
Untuk diketahui, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menambah dan memberikan atribut baru kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Atribut tersebut antara lain tongkat komando, baret, dan tanda pangkat yang akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH).
Atribut baru ini diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/7). (detikcom/c)
