Jakarta (SIB)
Jelang Pemilu 2024, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengingatkan semua pihak agar mewaspadai politik identitas. Dia menilai, politik identitas bisa memicu terjadinya perpecahan.
"Indonesia sudah masuk tahun politik. Jadi, saya tentunya harus dalam posisi selalu mengingatkan bahwa di tahun 2019, tanpa kita sadari politik identitas terjadi, sehingga menyebabkan perpecahan. Tentunya di 2024 (Pemilu 2024) ini kita jaga masyarakat agar tidak terpengaruh, terpecah karena adanya politik identitas," ujar Kapolri Listyo di Kediri, seperti dilansir Antara, Minggu (7/8).
Listyo, dalam silaturahminya dengan ulama di Pondok Pesantren Al Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri mengatakan, perpecahan atau polarisasi akibat politik identitas pada 2019 terjadi di mana-mana. Bahkan, sampai saat ini suasana tersebut masih ada.
"Bagaimana masyarakat kita yang terkenal toleran, gotong royongnya bagus saat ini berubah. Misalnya, memilih Presiden, berbeda dengan tetangga yang tadinya setiap hari bersapa saat ini mungkin tidak mau," kata dia.
Dia menambahkan, mau tidak mau juga harus disadari bahwa Pemilu 2024 sudah tinggal selangkah lagi. Untuk itu, ia berharap tidak terjadi masalah di masyarakat.
"Saya tekankan dan tentunya saya punya iktikad tidak akan bisa maksimal selain dibantu ulama. 2024 kita jaga masyarakat agar tidak terpengaruh, terpecah karena adanya politik identitas," ucap Listyo.
Dia justru berharap calon kepala negara nantinya turut serta mendamaikan masyarakat dengan adu program positif sehingga masyarakat melihat apa yang dikampanyekan tersebut cocok. Jika cocok pada figur tersebut, tentunya akan memilihnya.[br]
Imbauan
Listyo mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh adanya beragam isu yang bisa memecah belah persatuan bangsa.
Masyarakat juga harus cerdas dan tidak terpengaruh berbagai macam informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoaks.
"Jangan sekali kita biarkan ada yang membuat terpecah belah, SARA, ujaran kebencian, hoaks. Itu tidak boleh terjadi lagi. Tugas kita mengingatkan. Jika ada yang masuk ke telepon seluler (hoaks), kita hapus," kata dia.
Ia optimistis jika negara terjaga dari beragam isu hoaks maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik termasuk mampu menjaga inflasi.
"Kuncinya, mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu perlu stabilitas keamanan, kerja keras masyarakat," kata dia.
Bentuk 8 Tim
Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk delapan tim yang betugas dalam tahapan pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilihan Umum (pemilu) 2024.
Dari delapan tim yang dibentuk, enam di antaranya bertugas untuk melakukan verifikasi berkas yang diajukan parpol dan sudah diunggah ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.
Adapun seluruh tim dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bernad Dermawan Sutrisno, sementara anggota timnya merupakan seluruh pegawai KPU.
"KPU membentuk tim ada 8 tim. KPU menugaskan kepada Sekjen KPU untuk memimpin tim pendaftaran dan verifikasi partai," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Minggu (7/8).[br]
Tim pertama, kata Hasyim, yakni tim helpdesk yang berada di kantor KPU.
Tim ini bertugas melayani segala macam perkembangan informasi terkait pendaftaran partai politik. Tim tersebut, kata dia, bakal berhubungan dengan pejabat penghubung partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu.
Kedua, lanjut dia, adalah tim umum yang memberikan dukungan segala macam keperluan terkait prasarana dukungan untuk tim helpdesk, pendaftaran dan juga tim investigasi.
"Kemudian yang 6 tim itu adalah tim verifikasi administrasi. Ini yang kita bentuk dan tertutup, sudah mulai bekerja sejak tanggal 2 Agustus," papar Hasyim. (Liputan6/Kps/c)
