Jakarta (SIB)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM).
Hal ini diwujudkannya dengan menyempatkan diri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tangerang pada Sabtu (20/8).
Dari hasil pantauan di SPBU Kemuning dan SPBU Balaraja, Menteri Erick menyebut, pasokan Pertalite dan Solar terjaga dengan baik saat ini. Meski sempat mengalami penurunan pasokan beberapa waktu sebelumnya.
"Hari ini mengunjungi dua pom bensin, SPBU Kemuning dan SPBU Balaraja untuk mendengar mengenai pasokan BBM dari para petugas dan pelanggan. Alhamdulillah, di SPBU Kemuning ketersediaan Pertalite kembali terjaga. Di SPBU Balaraja, ketersediaan Solar pun terpantau aman," ujar Erick di SPBU Balaraja, Tangerang, Banten, Sabtu (20/8).
Menteri Erick juga mengaku terus mendorong penerapan sistem MyPertamina agar BBM bersubsidi dapat benar-benar tepat sasaran.
Melalui platform tersebut, ucapnya, masyarakat yang berhak mendapat BBM bersubsidi mendapat perlindungan penuh dari pemerintah untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi.
"Kita terus berupaya agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Sudah bukan eranya lagi yang mampu justru memakai BBM bersubsidi," ucap Menteri Erick.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Erick juga menelepon direksi Pertamina. Dalam perbincangannya, Erick meminta Pertamina lebih intens dalam menjaga ketersediaan pasokan dan meningkatkan pelayanan terkait pasokan BBM bersubsidi kepada masyarakat.
"InsyaAllah mari kita jaga pasokan BBM dan penggunaan BBM bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran," pungkasnya.[br]
Naik
Pemerintah berencana menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Rencananya pekan depan, Presiden Jokowi akan mengumumkan harga Pertalite Cs naik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menegaskan, pemerintah terus mengupayakan untuk menjamin pasokan BBM bagi seluruh masyarakat Indonesia di tengah tingginya harga minyak mentah dunia.
Menurut dia, saat ini, pihaknya sedang menyiapkan beberapa opsi agar BBM bersubsidi yang memang diperuntukkan untuk masyarakat berdaya beli menengah ke bawah dapat tepat sasaran.
"Saat ini, sedang dikaji banyak opsi secara keseluruhan, nanti kita akan pilih yang terbaik, karena subsidi ini kompensasinya sudah berat sekali, sementara harga minyak masih cukup tinggi," ujar Arifin seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Sabtu (20/8).
BBM bersubsidi merupakan bahan bakar, yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
BBM ini memiliki jumlah terbatas sesuai kuota yang ditentukan, harganya ditetapkan pemerintah, dan hanya untuk konsumen pengguna tertentu. Jenis BBM bersubsidi tersebut saat ini adalah Biosolar dan Pertalite.
Maka dari itu, Menteri Arifin meminta kepada masyarakat yang sudah mampu untuk tidak lagi membeli BBM bersubsidi yang memang bukan peruntukannya.
"Pemerintah terus berupaya agar masyarakat tidak kekurangan bahan bakar. BBM bersubsidi seperti Pertalite itu hakikatnya untuk membantu masyarakat yang daya belinya belum cukup. Nah, jangan sampai masyarakat yang sudah cukup atau mampu, tetapi membeli Pertalite," ujarnya.
Hal ini, lanjut Menteri ESDM, bertujuan agar subsidi BBM benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan. Untuk itu, tambahnya, masyarakat juga harus disiplin menggunakan BBM sesuai dengan haknya.[br]
Dalam Pembahasan
Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut, keputusan terkait kenaikan harga BBM saat ini dalam pembahasan oleh pemerintah.
"Ini sedang dipikirkan. Jadi masih dalam penggodokan, masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan atau tidak," kata Wapres usai menghadiri Acara Haul Ulama Indonesia Ke-23 Tahun Almarhum Habib Umar Bin Hood Alatas di Depok, Jawa Barat, Sabtu (20/8).
Dia mengatakan, saat ini beban subsidi negara atas harga BBM sangat besar, lebih dari Rp500 triliun sehingga jika ada kenaikan harga BBM maka hal itu dalam rangka upaya agar subsidi bisa terus berlanjut.
"Bagaimana supaya ini berjalan dengan baik. Jadi APBN kita bisa menopang, tapi juga tidak kemudian kita sampai tidak mampu memberikan subsidi, dan ini sudah ditetapkan 2023," jelasnya.(Merdeka/Ant/c)
