Jakarta (SIB)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut, subsidi energi tahun ini yang sebesar Rp502 triliun lebih banyak dinikmati oleh kelompok orang kaya, dibanding orang miskin.
Sehingga, jika subsidi BBM harus ditambah lagi maka orang kaya akan semakin menikmati.
"Jadi memang kalau subsidi diberikan melalui barang dan barangnya dikonsumsi orang mampu ya kita mensubsidi orang mampu, meski memang ada juga orang tidak mampu yang merasakan tetapi porsinya kecil. Ini yang perlu dipikirkan," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara, Kamis (25/8).
Dana subsidi Rp502 triliun itu digunakan untuk subsidi Pertalite, solar, gas LPG 3kg, hingga tarif listrik.
Untuk Pertalite dan solar misalnya, saat ini belum ada pembatasan jenis kendaraan apa saja yang berhak menikmatinya. Sehingga, banyak mobil orang kaya yang "minum" dua jenis BBM subsidi itu.
Begitu juga dengan gas melon, banyak rumah tangga yang tergolong mampu masih menggunakannya.
Lantaran gas tersebut dapat dibeli dengan mudah di mana saja, tanpa ada pembatasan.
Kemudian, Sri Mulyani merinci dari subsidi solar senilai Rp143 triliun, sebanyak 89 persen atau Rp127 triliun dinikmati oleh dunia usaha dan 40 persen orang terkaya di Indonesia.
Dengan demikian masyarakat miskin hanya menikmati porsi yang sangat kecil dari subsidi ratusan triliun tersebut, terlihat dari total volume subsidi solar sebesar 15,1 juta kiloliter, kelompok miskin hanya menikmati kurang dari 1 juta kiloliter.
Hal yang sama juga terdiri dari subsidi Pertalite senilai Rp93 triliun, Sri Mulyani mengungkapkan sebanyak 86 persen atau Rp80 triliun dinikmati 30 persen rumah tangga terkaya di Tanah Air.
Jika dilihat dari volume subsidi Pertalite sebesar 23 juta kiloliter, sebanyak 15,8 juta kiloliter subsidi Pertalite dinikmati orang kaya, sedangkan hanya 3,9 juta kiloliter subsidi Pertalite yang dinikmati golongan 40 persen masyarakat terbawah.
"Jadi kalau nambah subsidi ratusan triliun lagi uangnya dari mana? Ini juga berarti menambah subsidi orang mampu lebih banyak lagi," ujar Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, subsidi energi sebesar Rp502 triliun kemungkinan akan habis sebelum akhir tahun 2022.
Perkiraan tersebut salah satunya berkaca dari kuota subsidi solar yang telah terpakai 9,88 juta kiloliter dari alokasi 15,1 juta kiloliter sejak Januari sampai Juli 2022. Adapun kemungkinan kuota tersebut akan habis di bulan Oktober 2022.
Kuota subsidi Pertalite pun sama, dari alokasi 23 juta kiloliter, subsidi yang telah terpakai adalah 16,4 juta kiloliter sampai Juli 2022, seiring dengan semakin masifnya mobilitas masyarakat. Dengan begitu diperkirakan kuota subsidi Pertalite akan habis pada September 2022.[br]
Harga Asli BBM
Sri Mulyani Indrawati mengungkap, harga keekonomian atau harga asli solar yakni telah mencapai Rp 13.950/liter dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) US$ 100 per barel dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) Rp 14.450. Dengan harga jual saat ini Rp 5.150/liter, maka pemerintah memberikan subsidi Rp 8.300/liter.
"Harga solar (subsidi) tetap Rp 5.150/liter padahal kalau harganya menggunakan ICP US$ 100 dengan nilai tukar Rp 14.450 harga keekonomian solar harusnya di Rp 13.950. Jadi bedanya antara harga sebenarnya di luar harga berlaku di kita itu Rp 8.300 per liter," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8).
Begitu juga dengan Pertalite. Sri Mulyani mengatakan, harga keekonomiannya telah mencapai Rp 14.450/liter. Sementara, harga Pertalite di SPBU Rp 7.650/liter.
"Perbedaan Rp 6.800 itu yang harus kita bayar ke Pertamina. Itulah yang disebut subsidi dan kompensasi," jelasnya.
Subsidi untuk LPG lebih besar lagi. Sri Mulyani menjelaskan, saat ini harga LPG 3 kg dilepas ke pasaran Rp 4.250 per kg. Jika mengikuti harga keekonomian seharusnya harga per kg sebesar Rp 18.500.
"Jadi subsidinya jauh lebih besar 14.000. Karena beda besar ini waktu kami menyampaikan ke DPR waktu itu. Subsidi itu hanya dianggarkan Rp 158 triliun jelas nggak cukup," ungkapnya. (Kompas TV/detikfinance/a)
