Islamabad (SIB)
Menteri Perubahan Iklim Pakistan, Sherry Rehman, mengatakan banjir bandang di Pakistan telah merendam seperempat atau 25 persen wilayah negara di Asia Selatan itu. "Saat hujan reda kami melihat sepertiga atau seperempat wilayah Pakistan di bawah air," kata Rehman seperti dilansir dari Al Jazeera, Senin (29/8). Rehman lalu mengatakan banjir ini merupakan krisis global imbas perubahan iklim. "Dan tentu saja kami akan membutuhkan perencanaan yang lebih baik dan pembangunan berkelanjutan di lapangan. Kami perlu memiliki rencana serta struktur yang tahan perubahan iklim," ujar dia.
Menteri itu juga mengatakan banjir kali ini adalah masalah iklim yang serius, dan salah satu yang terburuk dalam satu dekade. Pakistan, lanjut dia, saat ini berada di titik nol dari garis depan peristiwa cuaca ekstrem, di tengah gelombang panas yang tidak henti-hentinya, kebakaran hutan, banjir bandang, beberapa ledakan danau glasial, serta peristiwa banjir. "Dan sekarang monster musiman dekade ini mendatangkan malapetaka tanpa henti di seluruh negeri," kata dia.
Pakistan mengalami banjir parah imbas hujan lebat dan curah hujan yang tinggi. Sejauh ini, terdapat beberapa provinsi yang terendam air seperti Provinsi Sindh dan Provinsi Balochistan. Menanggapi banjir itu, pemerintah kemudian menetapkan status darurat nasional. Mereka juga mengerahkan helikopter untuk membantu menyelamatkan dan mengevakuasi warga.
Imbas bencana tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pakistan (NDMA) mengatakan lebih dari dua juta hektar tanaman budidaya musnah, 3.451 kilometer (2.150 mil) jalan hancur, dan 149 jembatan hanyut. Sementara itu, para pejabat mengatakan banjir tahun ini berdampak kepada lebih dari 33 juta orang, dan sekitar satu juta rumah hancur.
Butuh Bantuan Keuangan
Pemerintah Pakistan membutuhkan bantuan keuangan internasional untuk mengatasi banjir parah yang melanda negeri itu.
Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Pakistan Bilawal Bhutto-Zardari yang juga berharap lembaga keuangan seperti Dana Moneter Internasional (IMF) akan memperhitungkan dampak ekonomi.
Dilansir dari kantor berita Reuters, Senin (29/7), hujan luar biasa lebat telah menyebabkan banjir dahsyat di utara dan selatan negara itu, berdampak pada lebih dari 30 juta orang dan menewaskan lebih dari 1.000 orang. "Saya belum pernah melihat kehancuran dalam skala ini, saya merasa sangat sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata, itu luar biasa," kata Bhutto-Zardari dalam wawancara dengan Reuters, seraya menambahkan banyak lahan tanaman siap panen, yang menyediakan banyak mata pencaharian bagi penduduk, telah musnah akibat banjir. "Jelas ini akan berpengaruh pada situasi ekonomi secara keseluruhan," ujarnya.
Negara Asia Selatan itu sudah berada dalam krisis ekonomi, menghadapi inflasi yang tinggi, mata uang yang terdepresiasi dan defisit transaksi berjalan. Dewan IMF akan memutuskan minggu ini apakah akan mengeluarkan US$ 1,2 miliar sebagai bagian dari program bailout Pakistan tahap ketujuh dan kedelapan.
"Ke depan, saya berharap tidak hanya IMF, tetapi komunitas internasional dan badan-badan internasional benar-benar memahami tingkat kehancuran ini," katanya.[br]
Menlu Pakistan itu mengatakan bahwa minggu ini pemerintah Pakistan akan meluncurkan seruan yang meminta negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berkontribusi pada upaya bantuan. Pakistan juga perlu melihat bagaimana akan menangani dampak jangka panjang dari perubahan iklim.
Pemerintah Pakistan sebelumnya telah mengumumkan keadaan darurat untuk menangani banjir musim hujan ini. Para pejabat setempat mengatakan banjir tahun ini sebanding dengan banjir tahun 2010, yang tercatat sebagai yang terburuk ketika sedikitnya 2.000 orang tewas dan nyaris seperlima wilayah Pakistan terendam banjir. "Saya tidak pernah melihat banjir besar seperti ini karena hujan dalam hidup saya," ucap seorang petani setempat, Rahim Bakhsh Brohi, yang berusia 80-an tahun dari Sukkur, Provinsi Sindh.
Pakistan berada di urutan kedelapan dalam Indeks Risiko Iklim Global, daftar yang disusun LSM lingkungan Germanwatch dengan memasukkan negara-negara yang dianggap paling rentan terhadap cuaca ekstrem yang dipicu perubahan iklim.
Kondisi WNI
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membeberkan kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Pakistan saat banjir parah menerjang negara Asia Selatan tersebut.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI (KBRI) Islamabad, Konsul Jenderal RI (KJRI) Karachi dan otoritas Pakistan.
"Hingga saat ini tidak terdapat WNI yang menjadi korban bencana banjir tersebut," kata Judha kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/8).
Judha memaparkan sejauh ini WNI yang berada di Pakistan berjumlah 1.267 jiwa. Mayoritas tinggal di Islamabad, Karachi, Rawalpindi, Sialkot, Gujrat, dan Peshwar. Selain itu, ia mengatakan KBRI dan KJRI telah menyampaikan imbauan kepada para WNI agar selalu tanggap dan waspada.
Warga Indonesia di Pakistan juga diminta untuk terus memantau informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Pakistan (NDMA) dan Badan Meteorologi Pakistan (PMD).
Judha juga mengimbau agar WNI menunda perjalanan ke lokasi rawan bencana, dan menghubungi otoritas setempat serta perwakilan RI jika terjadi situasi darurat. Berikut hotline KBRI Islamabad +92 345 8571989, dan hotline KJRI Karachi: +92 300 0340346.
Pakistan diterjang banjir imbas hujan lebat dengan curah yang tinggi dan gletser yang mencair. Imbas bencana tersebut 1.033 orang meninggal. NDMA melaporkan lebih dari dua juta hektar tanaman budidaya musnah, 3.451 kilometer (2.150 mil) jalan hancur, dan 149 jembatan hanyut. Selain itu, banjir tahun ini berdampak kepada lebih dari 33 juta orang, dan sekitar satu juta rumah hancur. (Aljazeera/Rtr/detiknews/CNNI/d)
