Jakarta (SIB)
Suharso Monoarfa muncul usai dilengserkan dari jabatan Ketua Umum PPP oleh tiga Majelis PPP. Di depan kader PPP, Suharso meminta gejolak PPP tak bawa-bawa nama presiden dan lembaga negara.
Hal itu disampaikan Suharso saat mendatangi acara bimbingan teknis (bimtek) PPP. Acara digelar di salah satu hotel di wilayah Jakarta Pusat, sejak Senin (5/9) hingga Selasa (6/9).
Dalam video yang diterima, Suharso datang menemui kader dan menegaskan dirinya masih Ketua Umum PPP. Suasana acara bimtek itu pun sempat membuat kader riuh, saling bersahutan.
"Sekali lagi saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," kata Suharso dalam video tersebut.
Suharso menegaskan hal yang berkembang di internal saat ini tidak benar. Dia berharap seluruh kader bertabayun terhadapnya.
"Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar. Saya telah melalukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan baik cerita-cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya," ujarnya.
Suharso lantas meminta persoalan internal ini tidak membawa-bawa nama presiden dan lembaga negara. Dia menegaskan presiden tidak ikut campur dalam hal ini.
"Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga-lembaga negara dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga-lembaga negara," ucapnya.[br]
"Saya tekankan sekali lagi jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini. Sekali lagi saya tegaskan dan presiden telah menegaskan," lanjut Suharso.
Berkemeja hijau, kedua tangan di kantong celana, Suharso Monoarfa naik ke atas panggung.
Dia membawa sejumlah rombongan masuk ke acara workshop DPRD PPP se-Indonesia di Hotel Red Top Pecenongan.
Untuk diketahui, PPP tengah menggelar Bimtek yang diikuti seluruh anggota DPRD PPP. Acara itu dibuka Senin (5/9) malam dan masih berlangsung hingga Selasa (6/9).
Dari video yang diterima, kedatangan Suharso sempat disambut protes sejumlah peserta acara. Teriakan sahut menyahut pun terdengar.
Kedatangan Suharso dikonfirmasi oleh Waketum PPP Arsul Sani. Arsul mengatakan Suharso datang ke agenda itu pagi itu.
"Tadi pagi," kata Arsul dikonfirmasi, Selasa (6/9).
"Padahal itu bukan acara partai, tapi acara fraksi-fraksi PPP DPRD seluruh Indonesia," lanjut Arsul.
Arsul mengatakan Suharso tidak datang sendiri ke agenda itu. Suharso dikawal loyalisnya.
"Iya dia dikawal oleh para pendukungnya memaksa masuk," ujarnya.
Suasana kedatangan Suharso sempat kisruh itu dilihat dari video yang beredar. Dalam video itu Suharso menegaskan dirinya masih ketua umum.
"Begini begini saya masih Ketua Umum! Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan," ujar Suharso. [br]
Serahkan Berkas
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham di Jakarta, Selasa (6/9).
Berkas diserahkan oleh Pelaksana tugas Ketua Umum (Plt Ketum) DPP PPP Muhammad Mardiono.
"Hari ini saya bersama-sama dengan pak Wakil ketua Umum dan Wakil Sekjen atau dengan para ketua wilayah yang lain menyampaikan berkas-berkas permohonan perubahan di susunan kepengurusan PPP, khusus terkait dengan ketua Umum," kata Mardiono dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (6/9).
Mardiono menuturkan, penyerahan berkas susunan kepengurusan baru di partainya itu merupakan kewajiban konstitusi setelah melalui beberapa tahapan yang dilakukan.
Tahapan itu, kata Mardiono, dijalankan dari mulai keputusan rapat Majelis hingga Mahkamah partai dan diputuskan dalam Mukernas yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 5 September 2022 di Banten.
"Ini adalah kewajiban konstitusi kita bahwa partai telah melakukan proses-proses. Setelah itu selesai maka hari ini kita mendapatkan amanah itu untuk menyampaikan ke Kemenkumham atas dokumen proses-proses itu," jelas Mardiono.
"Dan diterima langsung oleh dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dan kemudian akan dilakukan verifikasi sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang partai politik," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengungkapkan, berkas kepengurusan baru yang diserahkan partainya ke Kemenkumham hanya perubahan pada Ketua Umum saja, yaitu pergantian Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono.
"Pertama tentu surat permohonan untuk pengesahan ya, kepengurusan yang baru dimana yang berubah hanya ketua umumnya saja, hanya itu," terang Arsul.
"Yang selebihnya hanya adalah dokumen-dokumen lampirannya mulai dari surat undangan, keputusan Majelis-majelis, kemudian pengurus harian, kemudian Mukernas, semuanya," ujar Arsul. (detikcom/Merdeka/f)
