Jakarta (SIB)
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum.
Hasilnya, tingkat kepercayaan publik ke Kejaksaan Agung (Kejagung) paling tinggi yakni sebesar 75%.
Survei ini dilakukan pada 13-20 September 2022. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Dalam survei ini melibatkan sampel sebanyak 1.220 orang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki margin of error +-2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi mengatakan Kejagung menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat trust paling besar dari 3 lembaga lainnya, yaitu pengadilan, KPK, dan Polri.
Burhanudin menuturkan munculnya Kejagung sebagai lembaga paling dipercaya menjadi fenomena baru.
"Ini kita tanya penegakan hukum di antara 4 lembaga penegakan hukum. Seberapa percaya masyarakat terhadap 4 lembaga ini dalam penegakan hukum itu yang paling tinggi tingkat trust diberikan kepada Kejaksaan Agung. Ini mengonfirmasi survei-survei sebelumnya ya, yang menunjukkan Kejagung sekarang tampil sebagai lembaga yang paling dipercaya publik total 75%," kata Burhanudin dalam pemaparannya secara daring, Minggu (2/10).
"Terus terang sejak saya aktif di dunia riset opini publik baru belakangan ini Kejaksaan Agung paling dipercaya publik. Ini memang preseden baru dalam dunia opini publik," lanjutnya.
Dalam survei itu, pengadilan menjadi lembaga penegak hukum kedua yang paling dipercaya. Disusul KPK dan Polri di urutan terakhir.
Berikut urutan tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum menurut survei Indikator, Minggu (2/10):
Kejagung 75%,
Pengadilan 74%,
KPK 73%,
Polri 63%.
Naik
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia juga mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkat ke angka 67%.
Diketahui, tingkat kepuasan terhadap Jokowi sebelumnya sebesar 62,6% pascakenaikan harga BBM pada awal September.
Survei ini dilakukan pada 13-20 September 2022. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Dalam survei ini melibatkan sampel sebanyak 1.220 orang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki margin of error +-2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka.
Burhanudin Muhtadi pun memaparkan alasan puas dan tidak puas para responden terhadap kinerja Jokowi.
Burhanudin mengatakan mayoritas responden yang mengaku puas didasari alasan program bantuan pemerintah.
"Memberi bantuan ke rakyat kecil itu isu yang sekarang menjadi signature-nya pemerintah ya, biasanya infrastruktur. Tapi di kondisi sekarang memberikan bantuan kepada rakyat kecil itu menjadi salah satu yang membuat 67% yang tadi merasa puas, mengatakan inilah yang membuat mereka puas. Kedua, ada infrastruktur, dan seterusnya," kata Burhanudin.[br]
Sementara, lanjut Burhanudin, mayoritas responden yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi lantaran meningkatnya harga bahan pokok.
Selain itu, program bantuan pemerintah yang dianggap tidak merata juga menjadi alasannya.
"30,8% masyarakat yang tidak puas sebagian besar menyebut masalah peningkatan harga kebutuhan pokok. Ada juga yang menyebut bantuan tidak merata," ujarnya.
Berikut alasan teratas responden yang merasa puas dengan kinerja
Jokowi:
memberi bantuan kepada rakyat kecil 38,9%,
membangun infrastruktur jalan, jembatan 19,4%,
orangnya merakyat 6,5%,
kinerjanya sudah bagus 6,0%,
orangnya baik 4,7%.
Sementara, ini alasan teratas responden merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi:
harga-harga kebutuhan pokok meningkat 35,2%,
bantuan tidak merata 17,4%,
kemiskinan tidak berkurang 6,6%,
kurang berpihak kepada rakyat kecil 5,4%,
kinerjanya buruk 4,5%. (detikcom/c)
