Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk mengevaluasi PPKM hingga akhir Oktober. Setelah itu, pemerintah akan mengumumkan mengenai status pelaksanaan PPKM bulan depan.
"Bapak Presiden meminta agar PPKM dievaluasi sampai dengan akhir bulan ini. Dan akhir bulan depan nanti akan ditentukan terkait pelaksanaan PPKM ke depan," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (11/110).
Airlangga menekankan tentang upaya peningkatan vaksinasi Covid-19. Airlangga mengatakan, Indonesia bisa lepas dari Covid-19 asalkan bisa menjaga kondisi hingga awal tahun depan.
"Disertai catatan bahwa booster atau vaksinasi diekstensifikasikan di bulan November, Desember, dan Januari karena kalau kita bisa jaga di bulan Februari kasusnya landai, maka kita bisa lepas dari pandemi Covid-19 ini," ujar Airlangga.
Dia memaparkan evaluasi status PPKM berangkat dari kondisi Covid-19 yang mulai melandai. Kasus Covid-19 di Indonesia kini berkisar di angka seribuan.
"Kasus konfirmasi harian secara nasional seven days moving average-nya ada di 1.195 sehingga relatif rendah dan berdasarkan data Rt kita bisa mencapai kurang dari 1 dalam 3 bulan terakhir dan dalam 6 bulan terakhir relatif kasus kita landai," kata Airlangga.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan pandemi Covid-19 saat ini sudah mulai mereda. Jokowi mengatakan pemerintah segera menyatakan pandemi berakhir.
"Pandemi memang sudah mulai mereda, mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir," kata Jokowi dalam acara peluncuran gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/10).[br]
Jokowi juga telah memerintahkan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengenai status pandemi Covid-19. Konsultasi terkait kebijakan lokal pengurangan pengetatan prokes.
"Presiden minta saya untuk konsultasi dengan Dirjen WHO. (Presiden juga) bilang kalau ada kebijakan-kebijakan lokal mengenai pengurangan pengetatan dari prokes (protokol kesehatan) bisa dilakukan," kata Budi, seperti dikutip Antara, Senin (3/10).
Tak Tergesa-Gesa
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta untuk tidak tergesa-gesa menyatakan pandemi Covid-19 telah berakhir. Menurut dia, tantangan baru ke depan tidak kalah pelik dari masalah pandemi.
"Di tengah komitmen kita untuk tetap waspada dan tidak tergesa-gesa menyatakan pandemi telah berakhir, sekarang tantangan baru yang tidak kalah pelik sudah mengadang di depan mata," kata Ma'ruf di acara Anugerah Layanan Investasi Tahun 2022 yang diselenggarakan di Grand Ballroom Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/10).
Ma'ruf mengatakan, 2023 diprediksi menjadi tahun yang sulit bagi perekonomian global seperti resesi akibat konflik geopolitik yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan yang belakangan berimbas kepada ketidakstabilan harga dan tingginya inflasi.
"Mencermati keadaan yang cukup berat tersebut, kita harus optimis mampu melewati krisis yang telah dan sedang menanti di tahun-tahun mendatang. Optimisme ini perlu dibarengi dengan kerja keras, terutama memastikan terjaganya stabilitas ekonomi dan politik," tuturnya.
Kestabilan Ekonomi
Menurut Ma'ruf, kestabilan ekonomi dan politik merupakan kunci keberlanjutan investasi. Namun, tanpa adanya stabilitas para investor sangat mungkin akan memilih keputusan yang lain.
"Stabilitas dalam konteks penanaman modal (investasi) lebih dari sekadar terjaganya kondisi makro ekonomi dan kepastian hukum," ujar dia.
"Unsur-unsur lain yang tak kalah substansial ialah kejelasan regulasi, kelembagaan, kepastian ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur, koordinasi pusat-daerah, kapasitas SDM, serta peran sektor bisnis. Unsur-unsur inilah yang selama ini kerap menjadi keluhan para investor," tandasnya. (Detikcom/Merdeka/a)
