Medan (SIB)
Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting mengecam keras tindakan manajemen PTPN IV Bah Jambi yang mengerahkan ratusan karyawannya menginjak-injak atau merusak tanaman milik warga Nagori Meriah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Simalungun, dengan dalih mengambil-alih lahan yang digarap masyarakat.
"Tindakan yang benar-benar tidak berperikemanusiaan. Di saat pemerintah sedang menganjurkan masyarakat bercocok tanam, seperti menanam padi, jagung, ubi kayu dan lainnya, guna menopang ketahanan pangan, justeru manajemen PTPN IV mengerahkan kekuatan karyawannya merusak tanaman warga," tegas Baskami Ginting kepada wartawan, Senin (17/10) melalui telepon dari Jakarta.
Penegasan itu disampaikan Baskami menanggapi berita SIB, Senin (17/10) terkait ratusan karyawan PTPN IV menginjak-injak tanaman warga Mariah Jambi, walaupun masyarakat dengan tangisan histeris memohon agar tanaman mereka tidak dirusak.
Menurut politisi PDI Perjuangan Sumut ini, dengan melihat fakta kesadisan ratusan karyawan menginjak-injak tanaman warga tesebut, patut diduga manajemen PTPN IV tidak mendukung program pemerintahan Presiden Jokowi untuk menjaga ketahanan pangan menghadapi krisis global yang mengancam dunia.
"Seharusnya manajemen PTPN IV melakukan musyawarah secara humanis kepada warga, atau memberi kesempatan warga menanami sekali atau dua kali tanam, jika pihak perkebunan ingin mengambil-alih lahan yang digarap. Bukan sebaliknya dengan cara-cara kekerasan apalagi menginjak-injak tanaman hasil jerih payah warga," katanya.
Apalagi, tambah Baskami, persoalan kisruh yang terjadi di Afdeling 2, Kebun Bah Jambi itu merupakan satu di antara sejumlah persoalan agraria di Sumut, sehingga tidak dibenarkan dilakukan pengambil-alihan secara tidak manusiawi.
"Dari informasi yang kita terima, warga beralasan menduduki lahan itu dengan memiliki alas hak. Sementara, pihak PTPN IV mengatakan wilayah itu merupakan wilayah HGU. Jadi tidak boleh semena-mena dilakukan pengusiran secara paksa," tegas Baskami sembari mengingatkan manajemen PTPN IV untuk tidak bertindak semena-mena terhadap warga.
Dalam persoalan ini, anggota dewan Dapil Medan ini juga meminta Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Sumut untuk segera bertindak cepat melakukan penyelesaian sengketa lahan, agar kejadian serupa tidak terulang lagi di daerah ini, mengingat banyaknya persoalan tanah antara BUMN, swasta, aparat dan warga maupun masyarakat adat.
Ambil Alih
Sebelumnya, Asisten Distrik I PTPN IV Bah Jambi Nanda saat dikonfirmasi SIB mengaku bahwa gerakan dan aksi dilakukan pihak manajemen PTPN IV merupakan salah satu upaya untuk mengambil alih lahan yang digarap masyarakat.
"Untuk gerakan pertama kita memang sudah bersihkan seluruh tanaman warga seluas 70 hektare, dan beberapa hari ke depan kita akan kembali bergerak membersihkan tanaman warga di lahan seluas 55 hektare lagi," katanya. (A4/f)
