Jakarta (SIB)
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menginjak tahun ketiga. Ketua DPP PKB Daniel Johan menyampaikan sejumlah capaian sekaligus catatan kritis untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dia awalnya memberikan apresiasi atas kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin sehingga Indonesia berhasil melewati masa-masa sulit wabah Corona. Kondisi perekonomian pun menurutnya terbilang stabil dan mulai membaik.
"Pertama kita apresiasi atas kinerja kepemimpinan Bapak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin karena dalam tiga tahun terakhir telah melewati masa-masa sulit wabah Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020, pemerintah telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam mengatasi dampak dari penyebaran Covid-19. Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan perekonomian mulai membaik dan menunjukkan tren positif," kata Daniel Johan saat dihubungi, Kamis (20/10).
Kemudian, Daniel Johan juga mengapresiasi Jokowi-Ma'ruf Amin yang bisa menjaga stabilitas perpolitikan di Indonesia. Selain itu, pertahanan dan keamanan, kata dia, juga cukup baik.
"Dari sisi politik cukup stabil, sedangkan menjadi catatan ketika pengesahaan UU Cipta Kerja yang menuai banyak protes karena dianggap kurang melibatkan partisipasi berbagai pihak. Dari sisi hankam cukup baik, Indonesia mampu memainkan peran ketika Presiden Jokowi mengunjungi dua negara yang sedang berkonflik Rusia Ukraina dengan satu misi yaitu menciptakan suasana damai di antara kedua negara," ucapnya.
Namun demikian, Daniel Johan menyoroti beberapa hal. Satu yang jadi perhatian serius, menurutnya adalah institusi Polri.
"Hal yang harus menjadi perhatian serius terkait citra dan kinerja polri, Pemerintah harus mengembalikan citra positif institusi polri di bawah pemerintah Bapak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin," imbuhnya.
Selain itu, anggota Komisi IV DPR RI ini juga memberi catatan kritis terkait sektor pertanian. Dia menegaskan selama tahun tahun kepemimpinan, Jokowi belum cukup memperhatikan sektor pertanian.
"Hal ini dinilai dari kebijakan soal pupuk yang menjadi faktor kunci keberhasilan petani, pemerintah tidak berani memberikan anggaran untuk mengatasi masalah melonjaknya harga pupuk, anggaran subsidi semakin kecil dan stagnan sementara kebutuhan petani semakin tinggi," jelasnya.[br]
"PKB menilai kebijakan soal pangan, pertanian belum maksimal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Kebijakan terkait masalah sawit yang diambil pemerintah yang niatnya untuk mengatasi masalah minyak goreng justru menjadi bumerang bagi petani sawit, harga sawit menjadi anjlok dan berdampak luas pada petani sawit, sampai saat ini harga sawit belum kembali normal seperti yang diharapkan petani," lanjut dia.
Dia pun memberi catatan untuk Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke depannya yakni program massif menyuburkan lahan-lahan pertanian, benahi soal harga pupuk dan kuota pupuk subsidi. "Anggaran untuk subsidi pupuk harus ditingkatkan minimal untuk subsidi diperkirakan sekitar Rp 75 triliun untuk bisa memenuhi kebutuhan e-rdkk petani," imbuhnya.
Dia juga ingatkan terkait persoalan pangan. Dia meminta pemerintah mengantisipasi kerawanan pangan.
"Pemerintah harus antisipasi terkait dengan kerawanan pangan, yang harus dilakukan adalah produksi pangan sebanyak-banyaknya, berikan fasilitas sarana dan prasarana kepada petani guna mendukung peningkatan produksi pangan, lumbung-lumbung pangan di desa harus dibangun, proteksi pangan dalam negeri adalah kebijakan yang harus dilakukan, ekspor menjadi pilihan kedua ketika pangan dalam negeri sudah surplus," pungkasnya. (detikcom/d)
