Beijing (SIB)
China baru saja mencabut kebijakan nol Covid-19 beberapa waktu lalu. Hal ini menyebabkan jutaan warga China menjadi pengangguran.
Pasalnya, pemeriksaan Covid-19 secara reguler telah menjadi bagian hidup dari China selama pandemi. Hal ini juga menciptakan jutaan lapangan kerja.
Dengan dicabutnya kebijakan nol Covid-19, hasil tes PCR negatif atau kode kesehatan hijau sudah tidak diperlukan lagi.
Dengan begitu, sebagian besar tempat tes Covid-19 di seluruh China telah ditutup.
Padahal sebelum kebijakan ini dihentikan, kota-kota di China harus memiliki setidaknya satu tempat tes PCR untuk setiap 2.000-3.000 orang.
Menurut pedoman Komisi Kesehatan Nasional China, setiap tempat harus memiliki 4-5 bilik yang diisi oleh 8-10 tenaga kesehatan dan 4-5 asisten untuk menjalankan tempat tersebut.
Salah seorang pekerja di laboratorium pengujian di Hebei, Xiaoyu, mengatakan jumlah sampel yang diterima sejak kebijakan nol Covid-19 dicabut turun hingga 80%.
Kini pekerja yang membutuhkan hasil tes negatif Covid-19 saja yang datang ke tempat ia bekerja.
"Biaya pengujian (laboratorium) tinggi.. jadi sekarang pada dasarnya kami kehilangan uang setiap hari," ujar Xiaoyu seperti dikutip dari CNA, Kamis (5/1).
"Kami berencana untuk menghentikan pengujian.. tidak mungkin - perubahan kebijakan tidak baik (untuk kami)," lanjutnya.
Salah seorang Apoteker, Zhao Yonggang telah menjadi penguji tes PCR di Beijing sejak Mei.
Namun, ketika kebijakan nol Covid-19 dihentikan, sudah tidak diperlukan lagi tes massal, termasuk untuk karyawan.
Agensi tempat Zhao bekerja pun memotong jumlah lokasi pengujian dari 100 menjadi 7, waktu kerjanya juga hanya setengah hari, begitu juga dengan gajinya. Ia kini hanya membawa pulang 200 yuan (Rp 453 ribu, kurs Rp 2.270) dalam sehari.
"Sekarang semakin sedikit lokasi pengujian. Saya tidak bisa menemukan pekerjaan yang layak, jadi saya akan pulang ke rumah," kata Zhao.
Zhao dan Xiaoyu merupakan sebagian dari jutaan orang yang bekerja di tempat tes Covid-19, garda terdepan pertempuran China melawan Covid-19 selama 3 tahun terakhir. (detikFinance/c)
