Arahan Jokowi: Buka Puasa Bersama Pejabat-Pegawai Pemerintah Ditiadakan

Jakarta (SIB)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terkait buka puasa bersama kepada para pejabat dan pegawai pemerintah selama Ramadan 1444 Hijriah. Jokowi meminta agar buka puasa bersama ditiadakan.

Arahan itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023. "Iya betul," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan, Rabu (22/3).

Surat arahan itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga.

Ada tiga poin dalam surat arahan Jokowi tersebut. Berikut ini poin-poinnya:

1. Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan.

3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati dan wali kota.

"Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing," tulis dalam surat itu.

Pramono menyampaikan Ramadan 1444 H merupakan tahun puasa pertama setelah pemerintah mencabut PPKM.

"Tahun ini kita memasuki bulan suci Ramadan 1444 H, Ramadan kali ini atau kita berpuasa kali ini adalah puasa pertama kali ketika pemerintah telah mencabut PPKM," kata Pramono .

Pramono mengajak semua pihak tetap menjaga protokol kesehatan. Dia tidak ingin ada pandemi baru.

"Namun kita tetap harus waspada dan hati-hati kita harus tetap menjaga protokol kesehatan agar bulan puasa ini tidak menimbulkan pandemi baru," ujar Pramono.

Pramono meyakini semua umat Islam akan menjalani Ramadan dengan penuh kegembiraan dan penuh makna mendalam. Pramono berdoa agar Ramadan selalu memberikan berkah kepada semuanya.

"Tetap semangat menjaga kesehatan, menjaga kebersamaan, menjaga persaudaraan dengan senantiasa, dengan penuh doa, memohon rahmat Allah SWT. Semoga senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua," ujar Pramono.

TAK BERLAKU

Istana menyampaikan larangan itu hanya ditujukan kepada para menteri hingga kepala lembaga.

"Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, buka puasa itu, atau arahan Presiden itu, hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah," kata Pramono Anung .

Pramono mengatakan larangan ini tidak berlaku untuk masyarakat umum. Oleh karena itu, masyarakat tetap diberi keleluasaan untuk melakukan buka puasa bersama.

"Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberi kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama," ujar Pramono.

Siapkan Edaran

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi yang larangan pejabat-pegawai pemerintah menggelar buka puasa bersama (bukber). Kemendagri sedang menyiapkan surat edaran untuk para kepala daerah.

"Kemendagri saat ini sedang menyiapkan Surat Edaran. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota diseluruh Indonesia," kata Kapuspen Kemendagri Benni Irwan saat dihubungi, Kamis (23/3).

Benni menuturkan belum dapat menyampaikan isi surat edaran larangan bukber tersebut. Namun, lanjutnya, isi surat edaran bersifat turunan dari surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.

Tak Seharusnya

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyoroti larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintah yang dikeluarkan Presiden Jokowi. Menurutnya, jika tidak dipahami dengan benar, larangan itu dapat berdampak pada suasana kekeluargaan di Ramadan 1444 H.

"Larangan buka bersama itu, jika tidak dipahami dengan benar, bisa berdampak pada berkurangnya suasana kekeluargaan dan ukhuwah di bulan Ramadan," ujar Abdul Mu'ti di akun Instagram resminya, seperti dikutip, Kamis (23/3).

Abdul Mu'ti menilai, buka puasa bersama justru akan mempererat hubungan dan menjadi sarana komunikasi pejabat dan masyarakat.

"Yang perlu ditekankan adalah bagaimana agar buka bersama tidak berlebih-lebihan sampai makanan terbuang. Dengan buka bersama justru bisa mencairkan hubungan serta bisa menjadi sarana komunikasi antara para pejabat negara dan masyarakat," tuturnya.

Mu'ti menilai pejabat tak seharusnya dilarang mengadakan buka puasa bersama. Namun buka puasa bersama tersebut tidak boleh menggunakan anggaran negara.

"Sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dan tetap dilaksanakan secara sederhana, tidak seharusnya para pejabat negara dilarang menyelenggarakan buka bersama," ujarnya. (detikcom/c)

Baca Juga:

• Rayakan Paskah, Gereja Katolik St Fransiskus Xaverius Sunggal Salurkan Aksi Puasa
• Hasto Kristiyanto Puasa Ekstrem Selama di Rutan KPK

Baca Juga:

• Cara Merawat Kulit Pasca Lebaran agar Tetap Glowing
• Presiden Prabowo Sampaikan Pesan Idulfitri 1446 H