Medan (SIB)
Seratusan warga tiga Kabupaten Toba yakni Kecamatan Habinsaran, Borbor dan Nassau mendatangi Komisi D DPRD Sumut, Selasa (23/5). Mereka mempertanyakan kenapa jalan provinsi di 3 kecamatan tersebut masih dibiarkan hancur lebur. Padahal, tahun 2022 lalu mereka sudah menyampaikan aspirasi dan Dinas PUPR yang waktu itu masih dipimpin Bambang Pardede berjanji memperbaikinya.
Kedatangan mereka kali kedua menuntut agar Pemrov Sumut jangan hanya berjanji-janji lagi. Perjuangan Komisi D juga mereka tuntut. Pasalnya, para wakil rakyat tersebut pada pertemuan sebelumnya berjanji mengawal pembangunan jalan dan mendesak Dinas PUPR memprioritaskan pembangunannya. Tapi sayangnya pembangunan yang dijanjikan belum terwujud, malahan kondisi jalan ada yang sudah nyaris putus.
Masyarakat Toba yang hadir di DPRD Sumut tersebut tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Habornas (Forpemas Habornas) diketuai Parasman Pasaribu yang memimpin rombongan Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi D di ruang rapat Badan Anggaran. Bahkan masyarakat didampingi Kepala Bappeda Pemkab Toba Sopian H Sitorus ST dan Asisten II Joni DP Lubis ST. Hadir juga Camat Habinsaran Sabam Pardosi, Camat Borbor James Pasaribu, Camat Nassau Timbul Sipahutar, Camat Silaen Moses Simanjuntak, beserta sejumlah kepala desa dan masyarakat yang umumnya adalah marga Pasaribu.
Mereka diterima ketua Komisi D Benny H Sihotang, Sekretaris Rony Reynaldo Situmorang, Tuani Lumbantobing, Yahdi Khoir Harahap dan Victor Silaen. Parasman Pasaribu pimpinan rombongan menjelaskan, ada 4 ruas jalan penghubung yang mereka perjuangakan yang merupakan jalan provinsi di wilayah Habornas Toba.
Ruas jalan tersebut adalah, jalan Silimbat-Parsoburan sepanjang 40 Km, rusak berat 11,5 Km. Jalan Parsoburan-Borbor-Pangururan-Janji Maria-Batas Taput sepanjang 40 Km yang rusak berat 26,2 Km. Jalan Parsoburan-Batas Labuhanbatu Utara (Labura) sepanjang 40,5 Km, yang rusak berat 4 Km dan jalan Pangururan-Batas Taput sepanjang 17 Km yang rusak berat 15 Km. Sehingga total panjang jalan yang rusak berat 46,7 Km.
“Yang lebih parah lagi, ada sejumlah titik kondisi jalannya nyaris putus/longsor. Seperti Jalan Silimbat-Parsoburan 6 titik, jalan Parsoburan-Borbor ada 3 titik, jalan Parsoburan ke batas Labura 3 titik dan jalan Pangururan ke batas Taput 1 titik. Tidak ada tanda pengaman yang diberikan Pemrov. Ini sangat rawan kecelakaan, terlebih kedalamannya cukup curam,” kata Parasman.
Ketua Komisi D Benny H Sihotang menegaskan kepada Dinas PUPR Sumut segera meprioritaskan pembangunan jalan yang dipaparkan masyarakat Habornas. “Saya malu pembangunan jalan tidak kunjung dilaksanakan, untuk sekarang ini jangan ditunda-tunda lagi,” tegas politisi P Gerindra yang juga mantan Dirut PD Pasar Kota Medan ini.
Victor Silaen juga menegaskan kepada Plt Kadis PUPR Sumut Marlindo Harahap yang akan meneruskan tugas-tugas Kadis sebelumnya Bambang Pardede harus serius menyikapi aspirasi masyarakat Habornas. Karena selama ini belum ada yang dilakukan Pemprov di tiga kecamatan tersebut. Di dalam anggaran kata politisi P Golkar ini, pembangunan jalan di 3 kecamatan tersebut lebarnya 6 meter, namun di lapangan jalan yang dimohonkan lebarnya cuma 4 meter.[br]
“Tolong jangan dikurangi, kalau hanya 4 meter lebarnya, selebihnya panjang jalan ditambahi pembangunannya. Jangan kelebihan anggarannya dipindahkan ke daerah lain,” tegasnya.
Mantan Bupati Tapteng 2 periode Tuani Lumbantobing menyesalkan tidak ada peran Bappeda terhadap keluhan masyarakat.
Seharusnya Bappeda punya peta lokasi dan memaparkan kondisinya, tapi kehadiran mereka pada RDP tersebut hanya duduk manis.
Marlindo Harahap menegaskan segera akan membangun jalan yang disampaikan Habornas. Dalam waktu dekat rekanan dari Waskita akan segera mengerjakannya, tapi tidak keseluruhan. Karena yang masuk dalam anggaran, hanya 11,9 Km yang akan dibangun Dinas PUPR Sumut dalam waktu dekat ini.
Walaupun belum puas dengan jawaban Dinas PUPR, namun Parasman Pasaribu yang didampingi Anggiat Pasaribu, Tagor Pasaribu, bersama warga yang hadir harus menerimanya. Karena perjuangan mereka yang sudah cukup lama sudah menunjukkan titik terang, sehingga mereka tinggal menunggu kehadiran pihak Dinas PUPR dan Komisi D DPRD Sumut mengunjungi ke daerah mereka. (A5/d)
