16 Aktivis KNPB Tambrauw Ikrar Kembali ke KNRI Usai Proklamasikan Kemerdekaan

Tambrauw (SIB)

Sebanyak 3 dari 19 aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya menjadi tersangka buntut memproklamasikan kemerdekaan. Sementara 16 orang lainnya dibebaskan usai berikrar setia kembali ke NKRI.

"(16 orang) Sisanya dikembalikan ke para tokoh untuk dibina dan membuat pernyataan kembali ke Pancasila dan NKRI," tegas Kapolres Tambrauw AKBP Bendot Dwi Prasetyo, Minggu (11/6).

Bendot mengatakan, mereka diminta untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Pernyataan 16 aktivis KNPB itu disaksikan aparat TNI dan polri hingga unsur pemerintah dan tokoh adat.

"Mereka komitmen tidak mengulangi lagi tindakan melawan hukum," jelasnya.

Menurutnya, 16 aktivis KNPB itu dibebaskan sejak Sabtu (10/6). Mereka hanya berstatus saksi usai tidak terbukti melakukan unsur pidana makar.

"Setelah dilakukan interogasi dan mereka tidak memenuhi unsur makar dan pasal 55 KUHP," imbuh Bendot.

Sementara tiga aktivis KNPB sudah ditahan di Polres Tambrauw usai ditetapkan menjadi tersangka. Ketiganya masing-masing inisial UK, YY dan WY.

"Inisial UK dikenakan pasal makar 106 KUHP. Dua orang inisial YY dan WY dikenalkan pasal 55 turut serta membantu," paparnya.

Kabag Ops Polres Tambrauw AKP Putiho menuturkan, 16 aktivis KNPB dipulangkan usai membuat pernyataan di hadapan Pemerintah Kabupaten Tambrauw, TNI/Polri dan tokoh adat. Mereka berjanji tidak akan melakukan tindakan melawan hukum lagi.

"Mereka menandatangani pernyataan di hadapan Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Dandim 1810, Kapolres Tambrauw, tokoh masyarakat, DPRD, tokoh adat untuk membangun Tambrauw dan tidak mudah terprovokasi dengan janji manis yang melawan NKRI," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap 19 aktivis KNPB Tambrauw di Kampung Sarwom, Distrik Bamusbama, Tambrauw ditangkap pada Jumat (9/6) sekitar pukul 16.00 WIT. Mereka diamankan karena memproklamirkan berdirinya KNPB.

"Penangkapan dilakukan saat mereka memproklamasikan berdirinya KNPB dan memproklamirkan merdeka," kata Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Monang Silitonga.

Bentrok

Terpisah dilaporkan, bentrokan dua kelompok warga dari suku Dani dan suku Mee kembali terjadi di Nabire, Papua Tengah. Informasi terbaru, pertikaian tersebut menyebabkan 2 orang tewas dan 13 rumah dibakar.

Bentrokan terjadi di Kampung Urumusu, Distrik Uwapa, Nabire, pada Sabtu (10/6), sekitar pukul 08.00 WIT. Insiden ini menyebabkan 6 rumah warga dari suku Dani dibakar.

"Rumah-rumah tersebut dimiliki oleh Airon Wanimbo (2 unit), Bensin Wanimbo (2 unit), dan Gembi Wonda (2 unit). Saat terjadi pembakaran, rumah-rumah tersebut tidak memiliki penghuni," ujar Wakapolres Nabire Kompol I Wayan dalam keterangannya, Sabtu (10/9).

Kompol Wayan mengatakan, pihaknya sudah memanggil kedua belah pihak untuk didamaikan. Hanya, imbauan dari kepala suku pun tak dihiraukan.

Wayan kemudian mengajak kedua tokoh adat untuk membantu Polri menjaga situasi Kamtibmas dengan mencegah terjadinya tindakan serupa. Dia mengingatkan bahwa pertikaian tersebut hanya akan merugikan kedua belah pihak.

"Kedua belah pihak telah mengalami korban dalam insiden ini, namun jika tindakan semacam ini terus terjadi, maka pertikaian lebih lanjut dapat terjadi," ungkapnya.

Bentrokan pertama pecah dipicu pencabutan tapal batas lokasi tanah adat di Kampung Urumusu, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, pada Senin (5/6), sekitar pukul 12.00 WIT. Insiden itu mengakibatkan 2 warga tewas setelah dievakuasi ke rumah sakit.

"Dua korban tersebut telah dibawa ke RSUD Nabire," ungkap Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Adi Prabowo saat dimintai konfirmasi, Selasa (6/6).

Benny melanjutkan, bentrokan kembali pecah di Kilometer 80 dan kilometer 64 pada Rabu (7/6), sekitar pukul 22.45 Wita. Sebanyak 7 rumah dibakar di lokasi bentrokan sehingga total ada 13 rumah yang dibakar.

"Terjadi pembakaran rumah warga dan dari data sementara personel di lapangan bahwa di Km 80 sebanyak 6 rumah dan Km 64 sebanyak 1 rumah yang merupakan rangkaian pasca-konflik 2 kelompok warga," kata Benny, Jumat (9/6). (detikcom/a)

Baca Juga:

• Petugas Pemasyarakatan Serukan Komitmen Nol HP dan Narkoba di Lapas dan Rutan
• BPOM Ajukan Tambahan Anggaran Rp2,6 Triliun untuk Pengawasan MBG