Jakarta (SIB)
Pelapor khusus situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Tom Andrews meminta Junta Militer Myanmar jangan diundang di acara ASEAN. Andrew menyoroti kejadian akhir-akhir ini yang turut melibatkan Junta Militer Myanmar dalam sebuah pertemuan informal.
Andrews menyebut Indonesia terus mendorong implementasi lima poin konsensus. Namun, baru-baru ini terdapat kegiatan yang diinisiasi negara tertentu melibatkan Junta Militer Myanmar yang berpotensi menimbulkan dampak bahaya, yaitu melegitimasi Junta.
"Upaya Indonesia untuk memajukan Konsensus Lima Poin melalui keterlibatan dan pertanggungjawaban menghadapi dua hambatan utama; yaitu Junta, yang terus menolak untuk mematuhi Konsensus Lima Poin; dan sekarang adalah sekelompok pemerintah yang baru saja mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan perwakilan Junta, yang dapat menimbulkan dampak yang berbahaya, yaitu melegitimasi junta dan merongrong persatuan ASEAN," kata Andrews pada wartawan di Kantor PBB, Jakarta Pusat, Rabu (21/6). Namun Andrews tidak menyebut negara mana yang dia maksud melakukan pertemuan tersebut.
Ia menyebut, rakyat Myanmar tidak memiliki waktu sehingga membutuhkan tanggapan internasional yang kuat terhadap krisis yang dilakukan di 'zona waktu' yang sama dengan serangan brutal diderita. Andrews mengatakan Myanmar membutuhkan kepemimpinan yang diperlukan untuk membentuk respon internasional yang efektif, berprinsip, dan mendesak terhadap krisis ini.
"Melegitimasi Junta Militer yang terus menerus menyerang rakyatnya merupakan pengkhianatan terhadap rakyat Myanmar dan sebuah kesalahan besar. Sudah saatnya untuk mempertimbangkan opsi opsi alternatif untuk memecahkan persoalan yang telah menjadi kebuntuan yang mematikan," katanya.
MENUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN
Lebih jauh, ia meminta ASEAN mempertimbangkan langkah untuk menuntut pertanggungjawaban Junta terhadap pelanggaran HAM berat dan mengabaikan 5 Poin Konsensus.
"ASEAN harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menuntut pertanggungjawaban Junta atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan pengabaian terhadap pelaksanaan Lima Poin Konsensus," katanya.
Lebih lanjut, Andrews menilai kehadiran Junta militer Myanmar di pertemuan tinggi ASEAN, seolah-olah membenarkan bahwa tidak terjadi apa-apa di negara tersebut. Ia meminta agar ASEAN tidak boleh mengizinkan personel militer Myanmar untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertahanan lainnya.
"Hal ini tidak dapat diterima. Junta tidak boleh diundang untuk menghadiri pertemuan ASEAN mana pun. Setidaknya, ASEAN tidak boleh mengizinkan personel militer Myanmar untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini atau pertemuan pertahanan lainnya," tuturnya.
Ia berharap Indonesia dapat menunjukkan sikap tegasnya sebagai Ketua ASEAN.
"Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan, bersama negara-negara ASEAN lainnya dan tidak hadir jika undangan ke junta militer tidak dibatalkan," ucapnya.
"Tindakan-tindakan seperti ini tidak hanya merusak kredibilitas ASEAN tetapi juga berfungsi untuk melegitimasi junta dan memperpanjang penderitaan rakyat Myanmar," imbuhnya. (detikcom/a)
