Demokrat Buka Opsi Poros Baru di Pilpres 2024, Elaborasi 14 Program Perubahan

Jakarta (SIB)

Kepala BPOPKK Partai Demokrat Herman Khaeron membuka peluang terbentuknya poros baru. Hal itu lantaran Herman menilai politik sangatlah dinamis.

"Ya, kita tunggu saja lah ya. Begitu nanti Ketika Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan itu pasti ada reasoning-reasoning, ada alasan-alasan kenapa harus berkoalisi dengan koalisi a atau koalisi b," kata Herman di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

"Atau bahkan mungkin politik itu kan sangat dinamis, siapa tahu nanti akan membangun koalisi baru gitu, bisa saja," sambungnya.

Menurutnya, kemungkinan poros baru tercipta sangat bisa terjadi. Namun, saat ini, kata dia, koalisi yang sudah ada yakni di poros Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

"Kan belum, ini kemungkinan poros baru mau siapa saja kemungkinan itu bisa terjadi. Yang sudah pasti kan ada dua poros, Ganjar dan Prabowo, kalau ini mah sudah dilupakanlah," jelasnya.

Herman kemudian berbicara peluang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu. Dia menuturkan jika komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP terus terjalin.

"Komunikasinya (Mega dan SBY), masih terus dijalani, kan komunikasi itu beberapa level dan itu masih terus berkomunikasi dan mudah-mudahan pada akhirnya bukan karena keinginan Demokrat," paparnya.

"Tetapi memang Tuhan menakdirkan bahwa ada pertemuan yang mengarah ke koalisi yang betul-betul memiliki visi misi dan saya kira tadi menjunjung etika," tambahnya.

Sebelumnya, SBY menyoroti adanya menteri dari jajaran kabinet Presiden Jokowi yang intens melakukan lobi. Menteri tersebut mengajak Demokrat yang dipimpin AHY membentuk koalisi baru.

"Kita juga tahu, seorang menteri, menteri masih aktif dari kabinet kerja Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi, termasuk kepada Partai Demokrat dengan mengajak membentuk koalisi yang baru. Koalisi Demokrat, PKS dan PPP," kata SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9).

Bahkan SBY mengaku mendengar inisiatif menteri tersebut untuk mengajak Demokrat telah diketahui oleh Pak Lurah.

"Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini, sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya, dari yang bersangkutan," kata SBY.

14 Program Perubahan

Herman mengatakan, Demokrat memiliki 14 program perubahan. Program-program itu akan dielaborasi dengan koalisi baru saat Demokrat telah menentukan arah dukungan.

"Demokrat sejak awal kami memiliki 14 program perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Tentu ini akan jadi jargon Demokrat, meskipun nanti akan ada elaborasi dengan partai koalisi selanjutnya," katanya.

Karena itu, Herman pun menyakini koalisi Partai NasDem, PKB dan PKB akan mengubah nama dan tidak memakai perubahan. Herman mengatakan perubahan akan menjadi jargon Partai Demokrat.

"Menurut saya nanti aka diubah, mungkin," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan kemungkinan Demokrat bekerja sama dengan koalisi lain terbuka lebar. Namun, dia menyebut hal itu akan diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"Dalam waktu berapa pekan ke depan barangkali ada keputusan yang juga nanti akan disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat," jelasnya.

Berharap Kembali

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini berharap agar Partai Demokrat kembali dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), usai menyatakan resmi mencabut dukungan untuk bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan pada Jumat (1/9).

"Saya sih masih tetap berharap, meskipun Pak SBY sudah mengatakan, atau Demokrat sudah mengatakan cabut, saya masih berharap mudah-mudahan ke depan ada perenungan ulang bisa gabung dengan koalisi ini, ya kan? Gitu," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9).

Sebab, Jazuli menilai bahwa politik bersifat dinamis. Selain itu, bisa saja keputusan Partai Demokrat mencabut dukungannya terhadap Anies Baswedan dan keluar dari koalisi lantaran kaget mendengar kabar soal sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies.

"Bisa saja kemarin Pak SBY mengatakan saya cabut karena lagi agak kaget gitu, begitu cepat perubahan. Tapi mungkin saja setelah renungan lagi namanya orang kan, kan bagus juga kalau akhirnya Demokrat gabung lagi sama koalisi ini," tuturnya.

Dia menekankan pula bahwa pihaknya masih akan menunggu keputusan Majelis Syuro untuk menyepakati bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Sebab, kata dia, keputusan strategis menyangkut sikap politik PKS tidak dapat diambil secara one man show, melainkan diputuskan melalui Majelis Syuro yang terdiri dari 99 anggota selaku pemegang keputusan tertinggi partai-nya.

"Ketika ada calon umpamanya yang belum dibicarakan di Majelis Syuro, ya kita harus rapatkan dulu nih di Majelis Syuro supaya lebih objektif lah, kira-kira ngambil keputusannya itu," ujarnya.

Baca Juga:

• KPK Sosialisasi SPI, ASN Diminta Serius Jaga Integritas
• Ratusan Siswa Baru di SMK Swasta GKPI 1 Pematangsiantar Ikuti MPLS

Terbuka

Sementara di pihak lain, PPP mengatakan terbuka jika Partai Demokrat ingin bergabung untuk mendukung bakal calon presiden (bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan pihaknya terbuka dengan kerja sama.

"Efek Demokrat yang mundur dari koalisi dan kami welcome untuk Demokrat membangun komunikasi dengan kami menjalin hubungan kerjasama politik tentang Pak Ganjar Pranowo," kata Arwani Thomafi di acara diskusi Samawi Talks, Jalan Kayu Putih, Jakarta Timur, Minggu (3/9).

Meski demikian, Arwani mengatakan di internal tak ada pembahasan mengenai poros koalisi baru yang memasangkan Menparekraf Sandiaga Uno dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Arwani menyebut partainya hingga kini berpedoman pada hasil Rapimnas ke-5 dan ke-6 partai.

"Misalnya tadi menyinggung PKS-Demokrat saya masih melihat statement PKS masih ada di Anies ya," kata Arwani.

Arwani menyebut Rapimnas PPP menegaskan bila partainya mengusung Ganjar Pranowo menjadi capres 2024 dan mendorong Sandiaga sebagai cawapresnya. Menurutnya hal itu sudah menjadi mandat Ketum PPP untuk mendiskusikannya dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Itu aja (berpedoman hasil Rapimnas), jadi kita amanatkan kepada Ketum untuk mengkomunikasikan itu kepada PDIP dan insyaallah besok jam 1 para Ketum juga bertemu dengan Ibu Megawati," katanya. (detikcom/Antara/d)