Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India yang mengangkat tema 'One Earth'. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengajak para pemimpin negara G20 untuk melakukan aksi nyata dalam melindungi kelestarian bumi.
Dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, pertemuan sesi pertama KTT G20 India ini digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu (9/9).
"Kita semua harus walk the talk, because we only have one earth," ajak Jokowi.
Jokowi menyebut bahwa upaya bersama menjaga bumi tersebut melainkan karena bumi ini merupakan milik semua pihak dan juga tentunya milik generasi masa depan.
"One earth, for every body. One earth, for us and for our future generation," ucapnya.
Jokowi mengatakan, Indonesia telah melakukan sejumlah aksi nyata untuk melindungi bumi. Di antaranya melalui upaya menekan deforestasi hingga restorasi mangrove.
"Indonesia di tahun 2022, telah turunkan emisi 91,5 juta ton. Laju deforestasi ditekan hingga 104 ribu hektare. Hutan dan lahan direhabilitasi seluas 77 ribu hektare dan mangrove direstorasi seluas 34 ribu hektare," ujar Jokowi.
Jokowi kembali menegaskan, dia mengajak semua pihak untuk bertanggung jawab dan berkomitmen dalam menjaga kelestarian bumi.
"Mari penuhi tanggung jawab dan komitmen bersama untuk menjaga planet bumi tetap lestari," imbuhnya.
Suhu Dunia
Jokowi juga memaparkan sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peningkatan suhu bumi yang diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan.
"Bumi kita tengah sakit, pada bulan Juli lalu, suhu dunia capai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan, ini akan sulit ditahan, kecuali dunia menghadangnya secara masif dan radikal," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan. Dia menilai hingga saat ini pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas.
"Komitmen pendanaan negara maju masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate USD 100 miliar per tahun maupun fasilitas pendanaan loss and damage," tuturnya.
Jokowi mengungkapkan, saat ini negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia.
"Kami negara berkembang sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau," kata dia.
Selain itu, Jokowi menuturkan pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga dinilai penting. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan karena dinilai dapat menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.
"Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance, skema Just Energy Transition Partnership (JETP) ini harus diperluas dan diperbesar," ungkap dia.
Untuk itu, Jokowi menyebutkan dibutuhkan standar global seperti dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah praktik greenwashing.
"Dibutuhkan standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik greenwashing dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus merefleksikan representasi negara-negara anggotanya," jelasnya.
Kolaborasi Antarnegara
Jokowi juga memimpin pertemuan MIKTA Leaders' Gathering ke-1 yang diselenggarakan di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengajak kolaborasi antarnegara demi menghadapi antangan global.
"Kita paham, tantangan global saat ini sangat kompleks dan untuk jawab tantangan tersebut, kolaborasi dan kerja sama adalah jawabannya," ujar Jokowi.
Jokowi menyebut semua negara harus menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan global termasuk negara-negara anggota MIKTA.
"MIKTA harus memastikan dipenuhinya hak pembangunan seluruh negara termasuk global south, untuk melakukan hilirisasi industri dan menjadi bagian rantai pasok global," tuturnya.
Tak hanya itu, Jokowi menekankan negara MIKTA harus terus mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif melalui transformasi digital seperti yang sudah dilakukan oleh ASEAN.
"Saat ini, ASEAN telah memiliki Digital Economic Framework Agreement (DEFA) yang dapat melipatgandakan ekonomi digital hingga USD2 triliun di 2030," ungkapnya.
Jokowi turut mengajak negara-negara anggota MIKTA untuk mendorong reformasi tata kelola global yang dapat mengakomodir suara dan kebutuhan negara berkembang. "Dan harus sesuai dengan tujuan dan zamannya," lanjutnya,
Oleh sebab itu, Jokowi mengahak selruuh pemimpin negara anggota MIKTA agar memperkuat kerjasama dan sinergi guna mewujudkan dunia yang lebih baik lagi.
"Mari kita terus perkuat sinergi kita, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi semua," imbuh Presiden.
Diketahui, MIKTA adalah forum konsultatif antar 5 negara yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye, dan Australia (MIKTA).
MIKTA dibentuk pada tahun 2013 melalui pertemuan para Menteri Luar Negeri kelima negara anggota di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-68 di New York, Amerika Serikat. (detikcom/r)
