Jakarta (SIB)
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi nasional (Rakornas) terkait Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023. Ma'ruf mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat penurunan angka stunting balita tahun 2022 menjadi 21,6 persen.
"Kementerian Kesehatan mencatat angka stunting balita Indonesia sebesar 21,6% di Tahun 2022, turun dari 30,8% tahun 2018 capaian ini adalah hasil kerja bersama yang tentu kita syukuri," kata Ma'ruf Amin dalam acara Rakornas Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (6/10).
Ma'ruf meminta tak berpuas diri dengan penurunan angka stunting balita tahun 2022 tersebut. Dia menyebutkan masih ada target prevalensi stunting 14 persen yang harus dikejar di 2024.
"Namun, saya minta kita tidak berpuas diri, karena masih ada target yang harus kita kejar, yaitu prevalensi stunting 14% di tahun 2024. Waktu kita hanya tersisa satu tahun lagi. Artinya sisa yang harus kita capai di tahun 2023 ini adalah 3,8 persen dan di tahun 2024 3,8 persen, itu 7,6 persen dan itu harus dicapai kalau kita ingin bisa dicapai 14 persen, kalau tidak berarti kita gagal mencapai target tersebut, ujarnya.
Dia mengaku mendapat laporan terkait sejumlah intervensi yang harus ditingkatkan untuk mempercepat penurunan stunting. Di antaranya, peningkatan jumlah petugas kesehatan untuk memantau status gizi anak.
"Terlepas dari tren penurunan stunting dalam empat tahun terakhir ini, saya mendapat laporan, masih ada beberapa intervensi yang harus ditingkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaannya. Pada intervensi spesifik, misalnya, masih diperlukan peningkatan kapasitas kader dan petugas kesehatan untuk penggunaan alat pemantauan status gizi di Posyandu dan perangkat USG di Puskesmas, sehingga pemantauan status gizi bisa dilakukan secara cepat dan akurat," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf mendorong konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil serta pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali. Kemudian, praktik pengasuhan anak juga harus diperhatikan.
"Hal lain yang harus didorong adalah konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI dengan kandungan gizi tepat, serta imunisasi dasar lengkap. Pada intervensi sensitif, selain isu ketahanan pangan, perbaikan praktik pengasuhan juga perlu menjadi perhatian. Edukasi agar diberikan tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada keluarga besar yang melakukan pengasuhan anak," ujarnya.
Ma'ruf mengatakan peningkatan kapasitas penggerak di lapangan juga harus dilakukan. Menurutnya, kepastian penerimaan intervensi ke masyarakat untuk mengurangi stunting dapat dipantau dari para penggerak tersebut.
"Kemudian, aspek lain yang masih harus ditingkatkan adalah pengorganisasian dan peningkatan kapasitas penggerak di lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui mereka, kita harus pastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan betul-betul telah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh target sasaran," ujarnya.
Lebih lanjut, Ma'ruf meminta percepatan penurunan stunting dilakukan melalui berbagai pendekatan. Di antaranya pendekatan formal dan politik serta pendekatan sosial-kultural.
"Selanjutnya, saya minta upaya percepatan penurunan stunting mengoptimalkan berbagai pendekatan, mulai dari legal formal dan politik, hingga sosial-kultural dan keagamaan. Perkuat kolaborasi intens dengan tokoh-tokoh dan organisasi berbasis keagamaan yang mengakar di masyarakat," ucapnya. (detikcom/c)
