Gaza City (SIB)
Perang berdarah sedang berlangsung antara Israel dan Hamas yang menguasai wilayah Jalur Gaza. Korban tewas akibat pertempuran sengit itu memakan banyak korban, tidak hanya warga Palestina tapi juga warga Israel, dengan total korban tewas melebihi 1.100 orang.
Seperti dilansir Reuters dan Alarabiya News, Senin (9/10), Israel balas menggempur wilayah Jalur Gaza setelah rentetan serangan dilancarkan militan Hamas ke wilayahnya, yang tercatat sebagai salah satu serangan paling berdarah dalam sejarah Israel.
Rentetan serangan dari militan Hamas di kota-kota Israel pada Sabtu (7/10) waktu setempat, yang dilaporkan melibatkan ribuan roket, disebut sebagai serangan paling mematikan sejak serangan Mesir dan Suriah dalam perang Yom Kippur sekitar 50 tahun lalu.
Pemerintah Israel belum merilis secara resmi jumlah korban tewas akibat rentetan serangan Hamas. Namun laporan media-media Israel menyebut sedikitnya 700 orang, termasuk anak-anak, tewas di wilayah Israel.
Juru bicara militer Israel Daniel Hagari menyebutnya sebagai 'pembantaian warga sipil tidak berdosa yang terburuk dalam sejarah Israel'.
Israel membalas dengan melancarkan serangan udara terhadap posisi Hamas di Jalur Gaza. Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menegaskan adanya 'balas dendam yang besar'.
"Harga yang harus dibayar oleh Jalur Gaza akan sangat berat dan akan mengubah kenyataan dari generasi ke generasi," tegas Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant di kota Ofakim.
Dilaporkan bahwa serangan udara Israel menghantam blok-blok perumahan, terowongan bawah tanah dan sebuah masjid, serta menghancurkan kantor dan rumah para pejabat Hamas di Jalur Gaza. Rumah-rumah sipil dan bangunan lainnya juga dilaporkan hancur akibat gempuran militer Israel.
Kementerian Kesehatan Palestina, dalam pernyataannya, menyebut sedikitnya 413 warga Palestina, termasuk 78 anak-anak, tewas akibat serangan udara Israel sejak Sabtu (7/10) waktu setempat. Sekitar 2.300 orang lainnya mengalami luka-luka di wilayah Jalur Gaza.
"Sebagai kekuatan pendudukan, Israel tidak mempunyai hak atau pembenaran untuk menargetkan penduduk sipil yang tidak berdaya di Gaza atau di lokasi lainnya di Palestina," tegas Kementerian Luar Negeri Palestina.
Palestina mengecam serangan udara Israel sebagai 'kampanye kematian dan kehancuran yang barbar'.
Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan sedikitnya 70.000 warga Palestina di Gaza mengungsi ke sekolah-sekolah yang dikelola PBB untuk berlindung dari serangan. PBB menyerukan dibentuknya koridor kemanusiaan untuk menyalurkan makanan ke wilayah Gaza.
AS Kirim Kapal Induk
Menyikapi perang itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memerintahkan kapal-kapal militer dan pesawat tempurnya dikirim ke Israel. Armada itu dikerahkan guna membantu Israel menghadapi Hamas Palestina.
Dilansir AFP, Senin (9/10), Pentagon mengirim kapal pembawa pesawat yakni USS Gerald R Ford, berikut pesawat tempur-pesawat tempurnya. AS juga memperkuat skuadron jet tempurnya di kawasan Mediterania timur itu. Komando Pusat AS mengonfirmasi bahwa kapal-kapal dan pesawat-pesawat telah mulai bergerak ke Israel.
Menteri Pertahanan (Menhan) AS Lloyd Austin, seperti dilansir Associated Press (AP), juga telah menindaklanjuti perintah Presiden Biden dengan memerintahkan kapal induk USS Gerald R Ford, kapal induk bertenaga nuklir, untuk berlayar ke perairan Mediterania Timur dan bersiap membantu Israel setelah rentetan serangan Hamas menghantam negara Yahudi itu.
USS Gerald R Ford yang merupakan kapal induk terbaru dan tercanggih milik Angkatan Laut AS, membawa sekira 5.000 pelaut dan dilengkapi dek untuk jet-jet tempur AS. Kapal induk AS itu didampingi oleh sejumlah kapal perusak dan kapal penjelajah yang dilengkapi peluru kendali.
AS juga menyiagakan beberapa jet tempur milik Angkatan Udara AS, mulai dari jet tempur siluman F-35, jet tempur F-15, F-16 dan A-10, di kawasan Timur Tengah, sebagai pencegahan terhadap Hizbullah di Lebanon dan kelompok militan lainnya yang bersekutu melawan Israel.
Pengerahan itu dinilai sebagai aksi unjuk kekuatan oleh AS dan dimaksudkan untuk siap merespons apapun, dari kemungkinan mencegah senjata tambahan mencapai Hamas di Gaza dan melakukan pengintaian di lautan.
Di sisi lain, Washington juga dinilai ingin mencegah perluasan konflik regional saat perang berkecamuk antara Israel dan Hamas. Pemerintah Israel telah secara resmi menyatakan perang pada Minggu (8/10) waktu setempat dan memberikan lampu hijau untuk langkah militer yang signifikan untuk membalas Hamas. "AS mempertahankan kesiapan pasukannya secara global untuk lebih memperkuat postur pencegahan jika diperlukan," sebut Austin dalam pernyataannya.
Joe Biden sebelumnya menyatakan ke Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, "Bantuan tambahan untuk Pasukan Pertahanan Israel kini sedang dalam perjalanan ke Israel dan lebih banyak lagi yang akan menyusul dalam beberapa hari mendatang."
Biden sendiri sudah berjanji akan mendukung Israel. Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, mengatakan kapal USS Gerald R Ford membawa satu rudal penjelajah dan empat peluru kendali penghancur. "Pemerintah AS akan cepat menyediakan Pasukan Pertahanan Israel dengan peralatan dan sumber daya tambahan, termasuk amunisi," kata Austin.
Reaksi Hamas
Di lain pihak, kelompok Hamas memberikan reaksi keras atas langkah Amerika Serikat (AS) mengirimkan salah satu kapal induknya ke Laut Mediterania bagian timur untuk mendukung Israel, sekutunya, usai digempur serangan mengejutkan. Hamas terang-terangan menuduh AS terlibat dalam 'agresi terhadap rakyat Palestina'.
"Gerakan-gerakan ini tidak membuat takut rakyat kami atau perlawanan mereka, yang akan terus membela rakyat kami dan tempat-tempat suci kami," tegas juru bicara Hamas Hazem Kassem dalam pernyataannya, seperti dilansir CNN, Senin (9/10).
Siapkan Evakuasi
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia telah menyiapkan rencana kontingensi termasuk evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Palestina, usai keadaan memanas buntut perang Israel-Palestina.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan Kemlu terus berkoordinasi erat dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Amman, KBRI Kairo dan KBRI Beirut. "Ini untuk memonitor situasi di Palestina dan menyiapkan rencana kontingensi. Evakuasi menjadi salah satu bagian dari rencana kontingensi tersebut," kata Judha dalam rilis resmi, Senin (9/10).
Berdasarkan data yang dihimpun Kemlu, saat ini terdapat 45 WNI di Palestina. Dari jumlah ini, 10 WNI berada di Gaza dan 35 WNI berada di Tepi Barat. Selain mereka, terdapat pula 230 WNI yang sedang melakukan wisata religi di berbagai titik di Israel.
Judha memastikan hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban. Ia mengimbau para WNI di Palestina dan Israel untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus menjalin komunikasi dengan Perwakilan RI. Lebih lanjut, Judha menyarankan bagi WNI yang punya rencana kunjungan ke wilayah tersebut, agar menunda dan tidak melakukan perjalanan baik ke Palestina dan Israel.
Sandera
Militan Hamas mengklaim pihaknya saat ini menyandera lebih dari 100 warga dan tentara Israel di wilayah Jalur Gaza. Hamas juga menyebut, ada beberapa perwira tinggi militer di Israel di antara orang-orang yang mereka sandera.
Seperti dilansir CNN dan Press TV, Senin (9/10), wakil kepala biro politik Hamas Mousa Abu Marzouk dalam wawancara dengan outlet berita Arab al-Ghad TV mengatakan, jumlah warga Israel yang kini disandera 'belum dihitung namun jumlahnya lebih dari 100 orang'.
Saat ditanya lebih lanjut soal apakah tentara Israel berada di antara para sandera itu, Marzouk menjawab: "Ada beberapa perwira tinggi."
Secara terpisah, juru bicara sayap militer Hamas, Brigade al-Qassam, Abu Ubaida, seperti dilansir Press TV, mengklaim para petempurnya berhasil menangkap sekelompok tentara Israel ketika serangan skala besar Hamas terus berlanjut melawan Israel. Tentara-tentara Israel itu lantas dibawa ke Gaza.
Ubaida tidak menyebut lebih lanjut jumlah tentara Israel yang kini disandera Hamas, namun dia menyatakan jumlahnya lebih tinggi daripada jumlah yang diyakini Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Diketahui bahwa Netanyahu sebelumnya mengklaim tidak lebih dari 'lusinan' warga Israel disandera oleh Hamas.
"Hari ini, Anda berbicara soal lusinan tahanan dan kami meyakinkan Anda, Netanyahu, bahwa tahanan dari pihak Anda jauh lebih banyak dari jumlah ini, dan Anda harus memantau tentara Anda dengan baik," tegas Ubaida.
Militan Jihad Islam, yang juga bermarkas di Jalur Gaza, mengklaim secara terpisah bahwa para petempurnya kini menyandera sebanyak 30 warga Israel di Gaza. Ketua Jihad Islam Ziad al-Nakhala, seperti dilansir Reuters, menegaskan, sandera Israel tidak akan dipulangkan 'hingga semua tahanan kami dibebaskan' -- dia merujuk pada ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.
CNN tidak bisa memverifikasi secara independen klaim yang disampaikan Hamas dan Jihad Islam tersebut.
Serangan besar-besaran Hamas terhadap Israel, yang menurut Press TV disebut sebagai 'Operasi Badai al-Aqsa', dilancarkan sejak Sabtu (7/10) waktu setempat dan tercatat sebagai operasi terbesar oleh militan Palestina terhadap Israel dalam beberapa tahun terakhir.
Selain warga Israel, beberapa warga negara asing juga diyakini disandera oleh Hamas. Menteri Luar Negeri (Menlu) Meksiko Alicia Barcena menuturkan dua warga negaranya -- seorang pria dan seorang pria -- diduga telah disandera oleh Hamas, sedangkan otoritas Brasil menyebut tiga warganya juga hilang.
Harus Dihentikan
Kantor Staf Presiden mendukung penuh konsistensi Kemlu RI untuk berperan aktif dan strategis dalam mewujudkan perdamaian permanen bagi Palestina.
"Indonesia terus mendorong seluruh anggota PBB agar secara serius menyelesaikan konflik Palestina-Israel sehingga tercapai perdamaian abadi," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Siti Ruhaini Dzuhayatin, melalui keterangan tertulis, Senin (9/10).
Ruhaini menegaskan, kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi Indonesia, yakni kemerdekaan hak semua bangsa. Selain itu, kemerdekaan Palestina mandat KTT Non-Blok yang diprakarsai Indonesia pada 1955 di Bandung yang masih belum tercapai.
Untuk itu, sambung Ruhaini, Indonesia secara konsisten mendorong diplomasi internasional bagi kemerdekaan Palestina dan mengupayakan penguatan kapasitas Palestina dalam kerjasama di bidang birokrasi, ekonomi, dan pendidikan.
Lebih lanjut, Ruhaini menjelaskan pemerintah Indonesia melalui Kemlu telah mendorong Palestina dan Israel untuk menahan diri, dan terus mengupayakan jalan damai dalam menyelesaikan masalah kedua negara. Penyelesaian konflik harus menyentuh akar masalah, yaitu kepatuhan pada konvensi PBB tentang solusi dua negara di kawasan yang diperebutkan.
"Israel harus mematuhi konvensi PBB tersebut dengan menarik mundur pasukan dan menghentikan agresi pada wilayah pendudukan di Palestina," tegas Ruhaini.
Lebih lanjut, Ruhaini juga menyatakan sikap Kantor Staf Presiden yang mengutuk keras konflik dan kekerasan di antara dua pihak, Palestina dan Israel.
"Konflik dan kekerasan ini harus dihentikan karena sudah menyebabkan korban jiwa, baik yang meninggal maupun luka-luka," tandasnya. (AFP/AP/CNNI/detikcom/c)
