Jakarta (SIB)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap para menteri yang berasal dari partainya sudah merasa tak nyaman duduk di pemerintahan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi menteri di PDI Perjuangan tetap punya tanggung jawab untuk bangsa dan negara karena tugasnya sebagai pembantu Presiden Republik Indonesia siapapun itu presidennya," kata Hasto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (19/11).
"Jadi tekanan-tekanan nggak ada, tapi ada batin yang kurang pas ya mungkin, tapi ya kita semua bekerja," sambungnya.
Menurutnya, PDIP sudah banyak mengalami peristiwa naik dan turun di perpolitikan.
"Sehingga kami sudah menampilkan suatu tingkat kedewasaan, ya ibaratnya ini ujian naik kelas ibaratnya ini ujian mental spiritual, ujian terhadap soliditas partai," kata Hasto.
"Ujian terhadap konsistensi di dalam semangat juang khususnya amanat reformasi ini semua ujian ujian bagi kami," ujarnya.
Namun, ketika ditanya apakah para menteri dari PDIP akan mundur dari kabinet, Hasto langsung menyudahi wawancara.
Namun, beredar isu menteri-menteri Jokowi yang berasal dari PDIP akan mundur dari kabinet. Saat ini dalam kabinet Jokowi ada tujuh orang menteri yang berasal dari PDIP.
Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawati. Kemudian Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas dan Sekretaris Kabinet yaitu Pramono Anung.
Namun, Mensesneg Pratikno sebelumnya menegaskan, jika isu mundurnya menteri-menteri dari PDIP ini tidak benar.
"Ah, enggak-enggak. Ana-ana wae (ada-ada saja isunya). Enggak ada, enggak," ucap Pratikno di UGM, Rabu (25/10).
Mantan Rektor UGM ini menyebut saat ini suasana dalam kabinet Jokowi tetap harmonis. Para menteri dinilai Pratikno tetap fokus bekerja sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.
"Harmonis. Kerja. Fokus," ucap Guru Besar Fisipol UGM ini.
Komunikasi
Hasto juga menyatakan paslon Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendapatkan banyak tekanan dari aparat negara saat melakukan kunjungan ke daerah-daerah.
“Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan ya. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif. Apalagi yang lain,” kata Hasto.
Menurut Hasto, tidak hanya pihak Ganjar-Mahfud yang mendaptkan banyak tekanan. Pihak Paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) juga mengalami hal serupa.
“Oh, ya banyak (tekanan), kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen kekuasaan,” kata Hasto.
Terkait adanya kesamaan dengan AMIN itu, Hasto menyebut telah berkomunikasi dengan tim AMIN untuk menangani tekanan dari penguasa.
“Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada di koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite,” katanya.
Masa Kegelapan
Saat ini, lanjut Hasto, Demokrasi Indonesia masuk ke masa kegelapan, maka hal itulah yang hatus dikoreksi.
“Terjadi the darkness of Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin. Maka masih ada waktu untuk melakukan koreksi itu agar berbagai upaya-upaya, tekanan tidak terjadi dan ketika tekanan itu makin masif, yang terjadi adalah suatu counter action berupa gerakan rakyat,” pungkasnya. (Liputan6)
