AS dan Inggris Tuduh Pemilu Bangladesh Tidak Adil

Dhaka (SIB)

Amerika Serikat (AS) dan Inggris Raya menuduh hasil pemilu Bangladesh tidak kredibel dan tidak dilangsungkan secara adil dan bebas. Pemilu Bangladesh sendiri memenangkan partai yang berkuasa saat ini sekaligus memperpanjang masa jabatan Perdana Menteri Banglades Sheikh Hasina.

Kedua negara yang memiliki hubungan dagang dengan Bangladesh itu juga mengecam gelombang kekerasan yang terjadi sebelum hari pemilihan pada Minggu (7/1) lalu. Gedung Putih mendesak agar pemerintah Bangladesh menginvestigasi insiden-insiden kekerasan dan mengadili para pelaku.

"Amerika Serikat berbagi penilaian dengan pemantau-pemantau lain bahwa pemilu ini tidak bebas dan adil dan kami menyesal bahwa tidak semua partai berpartisipasi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Mathew Miller dikutip Associated Press, Selasa (9/1).

Suarakan

Satu hari setelah partai milik Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menang dalam pemilu, Amerika Serikat (AS) dan PBB menyuarakan keprihatinan atas kekerasan dan laporan penyimpangan saat hari pemungutan suara.

Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa Washington masih prihatin dengan penangkapan ribuan anggota oposisi politik dan laporan penyimpangan di hari pemilu Bangladesh.

Seperti dikutip dari The Telegraph Online, Selasa, 9 Januari 2024.

Meski Liga Awami pimpinan PM Hasina memenangkan mayoritas kursi dalam pemilu parlemen pada 7 Januari lalu, Kemenlu AS mengatakan bahwa Washington mengutuk kekerasan yang terjadi selama pemilu dan bulan-bulan menjelang pemungutan suara.

"Kami mendorong Pemerintah Bangladesh untuk menyelidiki laporan kekerasan secara kredibel dan meminta pertanggungjawaban para pelakunya. Kami juga mendesak semua partai politik untuk menolak kekerasan," ungkap Kemenlu AS.

Pihak kementerian menambahkan, AS mendukung rakyat Bangladesh dan aspirasi mereka terhadap demokrasi, kebebasan berkumpul secara damai, dan kebebasan berekspresi.

"Ke depan, Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk bermitra dengan Bangladesh guna memajukan visi bersama kami untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, untuk mendukung hak asasi manusia dan masyarakat sipil di Bangladesh, dan untuk memperdalam hubungan antar masyarakat dan ekonomi kita," ucapnya.

Sementara itu, pemerintah Inggris Raya menyebut, Bangladesh tidak memenuhi standar demokrasi saat menjalankan pemilihan umum.

"Kami khawatir dengan banyaknya jumlah penangkapan di pihak partai oposisi sebelum hari pemilihan," demikian tulis keterangan Kementerian Luar Negeri Inggris Raya.

Partai berkuasa di Bangladesh, Liga Awami, memenangkan 222 dari 299 kursi parlemen pada Pemilu Bangladesh 2024. Kandidat independen mendapatkan 62 kursi, Partai Jatiya mendapatkan 11 kursi, dan tiga partai masing-masing mendapatkan tiga kursi.

Pemilu Bangladesh kali ini diboikot oleh oposisi, Partai Nasionalis Bangladesh, yang dipimpin mantan perdana menteri, Khaleda Zia usai lebih dari 20.000 pendukung oposisi ditangkap pasca-demonstrasi rusuh di Dhaka pada 28 Oktober 2023 lalu.

Saat hari pemilihan, hanya 41,8 persen pemilih yang berpartisipasi dan memicu pertanyaan mengenai kredibilitas pemilu kali ini.

Bangladesh sendiri memiliki sejarah kekerasan politik yang mencakup kudeta militer dan pembunuhan bermotif politis. Kekuasaan Bangladesh sendiri dipegang secara berganti-ganti oleh Liga Awami dan Partai Nasionalis Bangladesh bertahun-tahun belakangan, memicu polarisasi dan kekerasan bermotif politik.

Baca Juga:

• Ribuan Warga Thailand Turun ke Jalan, Tuntut Paetongtarn Mundur
• Skandal Proyek Jalan Sumut! KPK Sebut Pemenangnya Sudah Diatur

Penangkapan Oposisi Jelang Pemilu Bangladesh

Sementara itu, Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk meminta pemerintah Bangladesh yang baru terpilih untuk mengambil tindakan guna memperbarui komitmen mereka terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Ia juga menyuarakan kekhawatiran atas dirusaknya pemilu Bangladesh oleh kekerasan dan penindasan terhadap kandidat serta pendukung oposisi.

"Dalam beberapa bulan menjelang pemungutan suara, ribuan pendukung oposisi ditahan secara sewenang-wenang atau menjadi sasaran intimidasi. Taktik seperti itu tidak kondusif bagi proses yang sesungguhnya," sebut Turk.

Ia mencatat bahwa demokrasi "dimenangkan dengan susah payah" di Bangladesh dan "tidak boleh hanya sekedar hiasan." Menggarisbawahi bahwa Bangladesh telah menjadi panutan dalam pembangunan, Turk berkata bahwa dirinya "sangat berharap hal ini akan diterapkan dalam bidang politik dan kelembagaan juga. Masa depan seluruh rakyat Bangladesh sedang dipertaruhkan."

Pejabat PBB tersebut mencatat bahwa penangkapan massal, ancaman, penghilangan paksa, pemerasan dan pengawasan merupakan metode yang dilaporkan digunakan aparat penegak hukum Bangladesh sebelum pemilu, yang diboikot oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP).

Sekitar 25.000 pendukung oposisi telah ditangkap, termasuk para pemimpin penting partai BNP sejak Oktober, kata Turk. Setidaknya 10 pendukung oposisi dilaporkan tewas - atau terbunuh - dalam tahanan dalam dua bulan terakhir, meningkatkan kekhawatiran serius mengenai kemungkinan penyiksaan atau kondisi penahanan yang keras, lanjut petinggi PBB itu.

Baca Juga:

• UMKM Medan Rasakan Langsung Manfaat Gas Bumi PGN
• Laporan Warga soal Jalan Rusak Bongkar Korupsi Berjemaah di Sumut

Perbarui

PBB, Senin (8/1), mengatakan, setidaknya 800 tempat penampungan telah hancur dalam kebakaran yang melanda kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Seorang juru bicara PBB mengatakan, sekitar 120 fasilitas, termasuk ruang belajar, masjid, dan pusat kesehatan juga hancur atau rusak akibat kebakaran di Cox's Bazar.

Kebakaran terjadi sekitar Sabtu (6/1) tengah malam di kamp Kutupalong di Ukhiya dan menyebar dengan cepat, diperparah oleh angin kencang, kata Shafiqul Islam, kepala Stasiun Pemadam Kebakaran Ukhiya, kepada kantor berita Associated Press (AP).

Florencia Soto Nino-Martinez dari PBB mengatakan, sejauh ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan para pengungsi yang mengungsi akibat kebakaran kini berlindung di pusat komunitas kamp dan mendapat bantuan makanan darurat.

Pihak berwenang Bangladesh dan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR), berkoordinasi dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization for Migration/IOM) dan mitra-mitra lainnya memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya yang kehilangan tempat berlindung dan harta benda.

Nino-Martinez mengatakan penyebab kebakaran belum diketahui. (**)