Jakarta (SIB)
Bendum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni sependapat dengan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie yang menyebut gerakan pemakzulan belakangan ini karena ada yang takut kalah. Sahroni menyebut isu pemakzulan itu memang sengaja digiring untuk menguntungkan salah satu paslon.
"Saya cukup sepakat dengan Prof Jimly, jangan-jangan isu pemakzulan ini dihembuskan untuk pengalihan isu atau menggiring persepsi ke arah tertentu demi keuntungan salah satu paslon," kata Sahroni saat dihubungi, Minggu (14/1).
Caleg DPR dari dapil 3 DKI Jakarta ini beralasan isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sulit, bahkan mustahil untuk dilakukan. Menurutnya, pemerintahan Jokowi juga hanya tersisa 1 tahun.
"Karena pada praktiknya pemakzulan ini sangat sulit dan panjang prosesnya, yang saya bilang sih hampir mustahil dilakukan, apalagi pemerintahan hanya tersisa kurang dari setahun," ucapnya.
Atas dasar itulah, Wakil Ketua Komisi III DPR ini menilai Pilpres 2024 jadi terkesan lebih kompetitif. Dia menyinggung isu setinggi pemakzulan pun bisa muncul ke publik.
"Saya melihat, persaingan di pilpres ini ternyata lebih kompetitif dibanding yang saya bayangkan sebelumnya, sampai isu-isu setinggi ini bisa dihembuskan," imbuhnya.
Pernyataan Jimly
Sebelumnya, Jimly Asshiddiqie menyoroti gerakan pemakzulan yang akhir-akhir ini muncul. Jimly menilai hal ini sebagai pengalihan perhatian karena ada yang takut kalah.
Hal ini disampaikan Jimly dalam akun X resminya, @JimlyAs, seperti dikutip Minggu (14/1). Jimly mengaku bingung dengan ide pemakzulan Jokowi yang muncul jelang Pemilu.
"Aneh, 1 bulan ke pemilu kok ada ide pemakzulan presiden. Ini tidak mungkin, kecuali cuma pengalihan perhatian atau karena pendukung paslon, panik dan takut kalah," tulis Jimly. Jimly telah mengizinkan cuitannya dikutip.
Menurutnya, waktu satu bulan tidak cukup untuk mengumpulkan sikap resmi DPR dan MPR. Oleh sebab itu, Jimly meminta agar seluruh pihak fokus saja dalam mensukseskan Pemilu 2024.
"1 bulan ini, mana mungkin dicapai sikap resmi 2/3 anggota DPR dan dapat dukungan 2/3 anggota MPR setelah dari MK. Mari fokus saja sukseskan pemilu," kata Jimly.
Tidak Ada
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengomentasi soal isu pemakzulan Jokowi. Menurutnya, saat ini partai pendukung pemerintah 85% di DPR RI.
"Itu tidak ada itu (pemakzulan Jokowi) kan Golkar di DPR. Itu tidak ada," kata Airlangga kepada wartawan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (14/1).
Menko Bidang Perekonomian itu mengatakan tak ada sama sekali isu tersebut. Sebab, ungkapnya, partai pendukung pemerintah sebanyak 85% di DPR.
"Tidak ada sama sekali, tidak ada. Partai pendukung pemerintah 85 persen. Jadi itu saya tegaskan. Tidak ada isu itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud menerima kedatangan 22 tokoh dari Petisi 100 di kantornya. Mereka datang untuk mengusulkan pemakzulan Presiden Jokowi dari pemilu.
"Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi," kata Mahfud Md saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (9/1). (detikcom/d)
