Masyarakat Diminta Waspadai Hoax-Hindari Ujaran Kebencian Terkait Pemilu

Jakarta (SIB)

Wakil Ketua MPR Prof Sjarifuddin Hasan (Syarief Hasan) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya berita bohong atau hoax terkait Pemilu 2024. Apalagi menjelang minggu tenang 10-14 Februari 2024, penyebaran hoax diperkirakan semakin intens.

Untuk itu, Syarief Hasan meminta masyarakat untuk mengecek kebenaran informasi di media sosial sebelum menyebarluaskan sebuah informasi atau berita tersebut.

Hal tersebut disampaikan Syarief Hasan saat menjadi narasumber Dialog Publik Bersama Legislator dengan tema 'Menangkal Hoaks dan Potensi Konflik Menjelang Pemilu 2024' di Gedung Sinar Sunda, Cianjur, Jumat (26/1).

"Sejalan dengan perkembangan teknologi, ada hal-hal yang perlu dicermati, yaitu maraknya hoaks berkaitan dengan Pemilu 2024. Sebelum menyebarkan sebuah informasi agar terlebih dahulu mencari kebenaran dari informasi tersebut," kata Syarief Hasan, dalam keterangannya, Jumat (26/1).

"Jangan begitu terima informasi atau berita langsung di-share atau disebarluaskan," sambungnya.

Syarief Hasan menambahkan, bila mendapatkan informasi atau berita di media sosial yang isinya sensitif sebaiknya diperiksa lebih awal kebenaran, sumbernya dan validitasnya

"Jangan sampai informasi atau berita hoaks itu malah menimbulkan hate speech atau ujaran kebencian kepada pihak-pihak tertentu," ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Menurut Syarief Hasan, munculnya hate speech atau ujaran kebencian tidak mencerminkan proses demokrasi dan contoh yang baik. Dia mengharapkan jelang minggu tenang Pemilu 2024, hate speech atau ujaran kebencian semakin berkurang.

"Sehingga tidak menimbulkan ketidakstabilan politik, apalagi konflik," tutur Syarief Hasan.

Syarief Hasan mengungkapkan, penyelenggaraan Pemilu 2024 menghadapi berbagai ancaman. Namun Syarief Hasan meyakini ancaman-ancaman itu telah diantisipasi penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum.

"Ancaman-ancaman itu menjadi warning bagi kita semua, namun kita tidak perlu khawatir karena ancaman-ancaman itu telah diantisipasi penyelenggara Pemilu maupun para penegak hukum," katan Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Dalam proses dan tahapan Pemilu, banyak hal yang harus menjadi perhatian. Misalnya, potensi konflik yang tajam pada daerah-daerah tertentu.

Potensi konflik diperkirakan masih bisa terjadi sampai dengan hasil Pemilu nanti. Sebab, pasti ada yang tidak puas dengan hasil Pemilu.

Bagi peserta Pemilu yang tidak puas disediakan ruang untuk menyalurkan ketidakpuasan, yaitu melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan diajukan kalau ditengarai adanya penyimpangan sehingga terjadi konflik atau ketidakpuasan dari peserta Pemilu bisa calon anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, dan capres-cawapres. Keputusan MK itulah akhir dari hasil dari Pemilu yang legitimate.

Syarief Hasan berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Penyelenggara Pemilu harus bisa melaksanakan Pemilu yang jujur, akuntabel, dan bebas dari kepentingan tertentu.

"Sampai sekarang proses Pemilu sudah sesuai dengan track yang kita harapkan. Pemilu sudah melalui proses tahapan sesuai konstitusi dan demokrasi sehingga sebagai komitmen kita sebagai warga negara maka harus menghargai dan menghormati hasil Pemilu," ucap Syarief Hasan. (**)