Mahfud: Tak Punya Etika-Akhlak Selalu Berbarengan dengan Sifat Koruptif

Jakarta (SIB)

Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, berpendapat, sikap tak beretika dan tak berakhlak selalu dibarengi dengan sifat koruptif. Dia menuturkan, membiarkan ibu melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa, karena anak tak berakhlak akan menghancurkan bangsa.

Pernyataan itu diutarakan Mahfud menjawab pertanyaan dalam acara dialog bertajuk 'Tabrak Prof' di Bento Kopi, Bandar Lampung, Kamis (25/1) malam.

"Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak, itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak," kata Mahfud.

Mahfud khawatir permasalahan etika berdampak pada perilaku koruptif. Di mana tindakan tersebut dapat merugikan negara.

"Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak, dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya," jelas Mahfud.

Dia pun berpesan kepada siapapun untuk tidak membiarkan kaum ibu melahirkan anak dalam situasi kurang akhlak. Dia lalu bicara soal tak berakhlak bertentangan dengan budaya bangsa, ajaran agama hingga hukum di Indonesia.

"Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak," pungkasnya.

Tak Bisa Didikte

Mahfud Md juga ditanya masyarakat terkait sikapnya kepada ketua umum partai pengusungnya bila terpilih menjadi wakil presiden (Wapres) di Pilpres 2024. Apa kata Mahfud?

Pertanyaan itu dilontarkan oleh seorang Mahasiswa di acara dialog bertajuk 'Tabrak Prof' di Bandar Lampung, Lampung. Mahfud ditanya sikapnya terkait ketua partai.

"Ketika Prof Mahfud yang memiliki pengalaman legislatif, yudikatif, eksekutif, ketika terpilih jadi wapres, apakah punya sikap yang jelas tidak dinahkodai oleh ketua partai?" tanyanya kepada Mahfud, Kamis (25/1) malam.

Mendengar pertanyaan itu, Mahfud langsung menjawab. Dia mengatakan, kesepakatannya dengan partai pengusung yaitu tidak boleh ada yang saling menugaskan.

"Tapi kesepakatannya itu menegakkan hukum dan konstitusi sesuai dengan proporsinya masing-masing," jawab Mahfud

"Partai politik tugasnya menegakkan hukum dan konstitusi, sehingga mengirim orang-orangnya ke DPR sehingga bisa menegakkan konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan. Kemudian juga mengirimkan pejabat-pejabatnya ke pemerintah dalam rangka tugas bersama menegakkan konstitusi," sambungnya.

Lebih jauh Mahfud menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum dan konstitusi. Dia memastikan, tak ada yang dapat mendikte dirinya dalam hal itu.

"Jadi apapun, prosedurnya, kalau prinsipnya udah sama untuk menegakkan konstitusi tidak ada yang bisa mendikte Mahfud Md, tidak ada," tegasnya. (**)

Baca Juga:

• Pemkab Kerjasama dengan BPN akan Sertifikatkan Rumah Ibadah di Deliserdang
• Satreskrim Polres Humbahas Tahan Tersangka Perusak dan Pencuri Hasil Hutan Lindung di Pakkat