Mundur dari Menko Polhukam, Mahfud Yakin Kabinet Tetap Solid

Jakarta (SIB)

Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md yakin Kabinet Indonesia Maju (KIM) tetap solid usai dirinya mundur dari jabatan Menko Polhukam. Mahfud yakin pemerintah mampu menghandle kabinet.

Hal itu diungkap Mahfud saat memberikan keterangan pers usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2). Mahfud awalnya mengatakan tidak ada ketegangan dalam pertemuannya dengan Jokowi.

"Iya tadi dengan Pak Jokowi saya gurau-gurau saja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu, nggak ada ketegangan apapun, tadi nggak bicara soal sidang kabinet," kata Mahfud.

Mahfud lantas ditanya kondisi kabinet usai dirinya mengajukan pengunduran diri. Mahfud yakin kabinet tetap solid.

"Ya tentu lah, itu kan pemerintah pasti bisa menghandle itu, soliditas kabinet," ucapnya.

Mahfud telah bertemu Jokowi untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam secara langsung sore tadi. Mahfud mengatakan Jokowi telah menerima surat tersebut.

"Intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti. Isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal," ucapnya.

Pertama, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi telah mengangkat dirinya sebagai Menko Polhukam. Kedua, substansi surat yang berisi permohonan berhenti kepada Jokowi.

"Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik," imbuh Mahfud.

Tak Kaitkan Paslon Lain

Mahfud menegaskan perihal mundur dari dari kabinet adalah urusan pribadi. Mahfud enggan mengaitkan dengan paslon lain yang juga memiliki jabatan di kabinet.

Mahfud menjawab perihal tanggapan paslon lain, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang duduk sebagai Menteri Pertahanan di kabinet. Apakah Prabowo juga perlu mundur dari kabinet?

"Nggak, nggak, kalau saya sendiri tidak akan mengaitkan dengan orang lain. Ini saya saja, kalau orang lain mau mengaitkan silakan," kata Mahfud.

Saat ditanya lagi terkait etika, Mahfud juga enggan memberikan penilaian. Mahfud menjelaskan etika baginya bukan perihal berhenti atau tidak, melainkan penghormatan kepada Jokowi. Sebab, dia dipanggil secara baik-baik sehingga saat mengundurkan diri pun harus secara baik-baik.

"Oh nggak tahu, biar orang lain saja lah, etik saya itu bukan soal yang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu saja kalau etika saya, kalau yang lain-lain itu saya nggak itu, urusan menteri lain," ujarnya.

Mahfud pun menepis anggapan bahwa dia mundur karena jengah karena banyak menteri yang berpihak ke paslon nomor 2 Prabowo-Gibran. Mahfud mengatakan dia tidak berpikir seperti itu.

"Nggak, tadi nggak bicara itu, itu wacana di luar yang begitu, kalau saya nggak bicarakan itu," ucapnya.

Baca Juga:

• Empat Pulau di Aceh Singkil Jadi Milik Sumut, Masinton: Tidak Perlu Harus Berpolemik
• Dinkes Sumut Siapkan Strategi Layanan Cek Kesehatan Gratis di Luar Gedung Puskesmas

Alasan Baru Mundur

Dalam kesempatan itu, Mahfud mengungkapkan alasan dirinya baru mundur sebagai Menko Polhukam saat ini. Menurutnya sekarang adalah momen yang tepat.

Mahfud bercerita bahwa Jokowi menyampaikan bahwa dirinya adalah Menko Polhukam terlama.

"Pak Jokowi bilang, "Iya Pak Mahfud, Pak Mahfud itu adalah Menko (Polhukam) terlama selama saya memerintah'. Saya terus 'Ya pak betul pak'," kata Mahfud menirukan ucapan Jokowi.

Mahfud lalu menyampaikan jika dia mundur saat awal dijadikan sebagai calon wakil presiden (cawapres) akan banyak yang kecewa karena menaruh harapan besar kepada dirinya. Mahfud juga menerima masukan dan saran agar mundur setelah pencoblosan Pilpres 2024.

"Sehingga saya harus mundur, tapi kapan mundurnya? Maka pada waktu itu kesimpulannya, tunggu dulu, tunggu momentum, kapan momentumnya? Yang tepat itu sesudah pemungutan suara, karena sesudah itu, pemerintahan kan berlangsung, dan saya merasa ndak layak kalau masih di situ," kata Mahfud.

"Kalau sesudah pemungutan suara itu kan masih lama. Jadi, ini soal pilihan. Kalau dulu, mundur dulu, bisa ada orang kecewa, karena aturannya kan boleh orang yang lain boleh. Kalau mundur sekarang, ada yang bilang kok baru sekarang, kalau terus juga pasti ada yang mempersoalkan," lanjutnya.

Mahfud menyampaikan proses kontra terkait langkah mundur dirinya merupakan hal biasa. Sebab setiap orang memiliki pendapat yang berbeda.

"Itu biasa dalam politik, karena kepala kita itu 270 juta kepala. Boleh berpendapat berbeda-beda. Tapi, saya sudah menyatakan, saya memilih berhenti sekarang. Ini momentum yang harus saya ambil sekarang," imbuhnya.

Mahfud sebelumnya bertemu dengan Jokowi hari ini. Dia menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya.

Baca Juga:

• Forum Peduli Penyandang Disabilitas Sumut Minta Pemko Pematangsiantar Buat Perda
• Bulog Sumut Optimistis Capai Target Penyerapan 20.800 Ton Gabah Hingga Juni 2025

3 Tugas Jokowi Masih Dikerjakan

Mahfud juga membeberkan tiga tugas di Kemenko Polhukam yang masih menggantung atau masih berlanjut. Tugas itu perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni meliputi BLBI, pelanggaran HAM berat, hingga UU MK.

"Ndak (ada pointers tugas Menko Polhukam ke depan), karena tugasnya sudah rutin, cuma tugas yang masih menggantung di internal saya yang masih dilanjutkan, yang masih dilanjutkan karena tugas resmi dari presiden," kata Mahfud.

Pertama, yakni BLBI yang merugikan negara lebih dari Rp 11 triliun dan saat ini pemerintah sudah berhasil mengembalikan Rp 35,8 triliun. Mahfud mengatakan dirinya sudah membuat peta pihak-pihak harus ditagih terkait sisa kerugian.

"Satu BLBI, kita yang dulu hampir kehilangan uang lebih dari Rp 111 triliun, sekarang kita sudah berhasil menghimpun collect Rp 35,8 triliun selama 1,5 tahun kami mengejar itu, dan sisanya sudah kami petakan ini yang harus ditagih lebih lanjut gitu," ucapnya.

Tugas kedua yakni penyelesaian pelanggaran HAM Berat. Mahfud mengatakan tugas itu masih berlangsung dan terus dikerjakan.

"Lalu yang kedua penyelesaian pelanggaran berat. Saya katakan untuk penyelesaian dari sudut korbannya itu terus berjalan sesuai dengan inpres, dan itu mendapat pujian resmi dari PBB. Pidato dewan HAM PBB di Jenewa memberi penghargaan karena telah melakukan langkah-langkah lebih dulu dari langkah hukum yang masih rumit dan akan terus dikerjakan," ucapnya.

Selanjutnya adalah terkait UU Mahkamah Konstitusi. Mahfud mengatakan dirinya sudah memberikan masukan kalau UU tersebut ditahan terlebih dahulu. Hal itu sudah dilaporkan ke Jokowi dan dirinya menyerahkan kepada pemerintah terkait sikap selanjutnya.

"Lalu yang ketiga UU MK yang sekarang memang di tangan saya, saya anu dulu, saya tahan dulu pada waktu itu. Dan saya sudah lapor presiden ini ditahan dulu, karena tidak bagus, karena ada aturan peralihan. Tapi nanti apapun terserah pada pemerintah itu aja tadi," ucapnya.

Tunggu Keppres

Meski sudah menyerahkan surat pengunduran diri, Mahfud masih menunggu keputusan presiden (keppres) untuk bisa bebas tugas.

"Sampai ada keppres, sampai ada keppres, dong," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan dia tidak ingin 'colong playu' atau pergi meninggalkan tugas.

"Kalau belum ada keppres-nya, tapi saya pergi kan colong playu," ujarnya.

Tak Akan Mundur

Terpisah, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hashim Djojohadikusumo menegaskan Prabowo Subianto tidak akan mundur dari kabinet seperti Mahfud Md.

Hashim menyampaikan itu di sela acara Gema Desa (mantan kades) se-Jatim dukung 02 di Dyandra Convention Center, Surabaya, Kamis (1/2). Usai acara, Hashim ditanya soal Prabowo Subianto akan mundur dari kabinet mengikuti jejak Mahfud Md atau tidak.

"Nggak bakal mundur," kata Hashim usai acara.

Hashim kembali menegaskan Prabowo tidak akan mundur dari kursi Menhan RI saat ini.

"Tidak perlu mundur. Cukup Pak Mahfud saja," tambahnya.

Hashim juga menyebut Prabowo Subianto sudah menyiapkan materi dengan baik untuk persiapan debat terakhir yang digelar KPU RI.

"Bagus, mantap. Siap," tambahnya. (**)