Indonesia Dorong Kolaborasi Negara ASEAN untuk Terapkan Digitalisasi Inklusif

Jakarta (SIB)

Delegasi RI melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) mendorong kolaborasi negara-negara ASEAN untuk menghadapi tantangan digitalisasi yang kompleks.

Sekjen Kemenkominfo Mira Tayyiba menyatakan upaya membangun ASEAN digital yang inklusif dan terpercaya akan lebih mudah dengan menindaklanjuti ASEAN Digital Masterplan (ADM) 2025.

"Membangun ASEAN digital yang inklusif membutuhkan daya tahan, keuletan, dan perhatian. Namun yang terpenting, kolaborasi yang teguh, saling mendukung, dan tekad untuk tidak meninggalkan siapa pun, no one left behind," ujar Mira, dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/2).

Hal ini disampaikannya dalam agenda 4th ASEAN Digital Ministers Meeting 2024: "Building Inclusive and Trusted Digital Communities" di Shangri-La Hotel, Singapura, Kamis (1/2).

Menurut Mira, di tengah gejolak ekonomi makro di seluruh dunia, ASEAN telah menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan yang besar. ASEAN memiliki PDB gabungan sebesar $3,7 triliun dan menjadi perekonomian terbesar ketiga di Asia serta perekonomian terbesar kelima secara global.

"Rekomendasi tindakan yang disajikan dalam Tinjauan Jangka Menengah ADM 2025 akan memungkinkan ekosistem digital yang inklusif dan terpercaya tumbuh di seluruh Negara Anggota ASEAN serta berkembang di seluruh ASEAN sebagai kawasan yang kohesif," kata Mira.

Beberapa strategi telah dirumuskan negara ASEAN untuk mendorong pertumbuhan regional. Salah satunya ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang berpotensi melipatgandakan nilai ekonomi digital kawasan dari $1 triliun menjadi $2 triliun pada tahun 2030.

"Prospek yang menjanjikan ini harus dimanfaatkan secara strategis, untuk memungkinkan percepatan pertumbuhan baik bagi ASEAN maupun negara-negara anggotanya," ujar Mira.

4th ASEAN Digital Ministers Meeting 2024 di Singapura dipimpin oleh Menkominfo Singapura Josephine Teo dan Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand Prasert Jantararuangtong.

Pertemuan tersebut membahas isu-isu prioritas dalam pengembangan digitalisasi di kawasan ASEAN, seperti tata kelola Artificial Intelligence (AI), aliran data lintas batas, dan keamanan siber.

Lima Langkah Indonesia

Sekjen Mira Tayyiba menjelaskan beberapa langkah pemerintah untuk menghadapi tantangan digitalisasi. Menurutnya, Indonesia berupaya mengoptimalkan teknologi digital agar disrupsi teknologi tidak berpotensi memperburuk kesenjangan.

Adapun langkah yang diambil yaitu, pertama, menyediakan konektivitas digital yang mudah diakses, terjangkau dan andal. Kedua, mengembangkan literasi dan keterampilan digital yang penting.

Ketiga, menjaga ruang digital yang aman dan produktif. Keempat, membangun tata kelola data yang adil dan transparan.

Dan kelima, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi.

"Indonesia berpandangan bahwa teknologi digital harus menjadi jembatan dua arah yang dapat diakses oleh semua orang. Oleh karena itu, Indonesia berupaya sebaik-baiknya," tegas Mira.

Pada tahun 2023, Indonesia meluncurkan Satelit Indonesia Raya (SATRIA)-1 dengan kapasitas high-throughput untuk memperluas jangkauan konektivitas digital ke daerah-daerah terpencil.

Guna menumbuhkan ekosistem digital yang inklusif dan terpercaya, Indonesia menerbitkan UU Perlindungan Data Pribadi pada 2022 dan Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada 2023 untuk mengakomodasi perlindungan online bagi anak-anak yang mengakses sistem elektronik.

"Dan sebulan yang lalu, Indonesia meluncurkan Visi Indonesia Digital 2045, sebuah inisiatif yang mencakup strategi Indonesia menuju masa depan digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan," tutur Mira.

Mira Tayyiba menekankan perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang memiliki potensi dan tantangan besar. Beberapa tantangan itu antara lain kemungkinan hilangnya lapangan kerja akibat otomatisasi dan penyebaran misinformasi dan disinformasi produk teknologi AI dan diperkuat media sosial yang telah menyebabkan kekacauan sosial dan politik.

"Sebagai langkah awal dalam regulasi AI, Indonesia baru-baru ini mengeluarkan Surat Edaran Menteri tentang Etika AI sebagai pedoman bagi organisasi publik atau swasta dalam menyediakan sistem elektronik saat mengembangkan dan menggunakan AI," tegas Mira.

Sebagai informasi, ASEAN Digital Ministers Meeting (ADGMIN) merupakan pertemuan tahunan bagi pimpinan tinggi bidang digital dan pemangku kepentingan di wilayah ASEAN untuk membahas perkembangan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan perekonomian serta kualitas hidup masyarakat ASEAN.

Turut mendampingi Mira dalam agenda ini di antaranya Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) Adhyanti Wirajuda dan Kepala Pusat Kerja Sama Internasional (PUSKI) Setjen Kemenkominfo Ichwan Makmur Nasution. (**)

Baca Juga:

• Tiba di Indonesia, China Bawa 23 Pemain
• Kolaborasi DJP dengan DJBC, Layanan Kemenkeu Satu di Bandara Kualanamu Diresmikan

Baca Juga:

• Polres Simalungun Peringati Hari Lahir Pancasila
• Pemko Tanjungbalai Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila