Wakil Ketua MPR RI Sebut Perlunya Upaya Preventif untuk Menjaga Demokrasi RI

Jakarta (SIB)

Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan (Syarief Hasan) menghadiri kegiatan bertajuk 'Indonesia 5 Tahun ke Depan, yang Sudah Baik Lanjutkan yang Belum Baik Perbaiki'. Pada kesempatan itu, ia memberi tanggapan terkait kritik yang disampaikan oleh berbagai civitas akademika terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Syarief berpendapat kritik tersebut merupakan sebuah asumsi, sehingga sebaiknya dilakukan upaya preventif dan tidak seharusnya dijustifikasi. Menurutnya, akan lebih baik jika seluruh kampus ikut terlibat dalam upaya-upaya mengawal pemilu agar berlangsung secara jujur, adil, netral, dan tidak ada keberpihakan.

"Jadi ini adalah kritik untuk kita bersama, karena memang ada yang terjadi di lapangan," ujar Syarief dalam keterangannya, Kamis (8/2).

Pernyataan tersebut disampaikan Syarief di Cibubur, Jakarta pada Rabu (7/2) malam.

Selain itu, ia mengaku prihatin dengan banyaknya kasus perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu 2024. Menurutnya, perusakan itu menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak baik para caleg maupun masyarakat.

Syarief menjelaskan caleg merugi karena APK-nya rusak dan tidak maksimal mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat. Sementara masyarakat tidak sempat mengenal dan membandingkan para calon karena alat peraga yang digunakan di rusak.

"Kasus ini banyak terjadi di lapangan dan patut disayangkan. Semestinya, pemerintah daerah bersama aparat terkait, termasuk Bawaslu bisa melakukan upaya-upaya pengamanan kepada seluruh APK, terlepas dari siapa calon dan asal partainya," ungkapnya.

"Dan itu harus dilakukan seragam di seluruh daerah. Peristiwa ini harus menjadi catatan untuk dievaluasi dan diperbaiki pada pelaksanaan pemilu berikutnya. Apalagi, perusakan APK juga berkontribusi terhadap tingginya biaya pemilu. Karena para kontestan yang APK nya rusak, pasti akan mengganti dengan yang baru," lanjutnya.

Lalu, ia menyebutkan meski APK berkontribusi terhadap tingginya biaya kampanye, bahkan menyebabkan korban jiwa, Syarief menolak jika baliho, spanduk hingga umbul-umbul sebagai APK ditiadakan. Meskipun saat ini sudah memasuki era digital dan media sosial. Pasalnya, menurut Syarief Hasan belum semua anggota masyarakat, khususnya yang tinggal di desa, pelosok dan pedalaman bisa bersentuhan dengan media sosial.

Sebelumnya, saat menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara ini, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan beberapa temuan pada pelaksanaan kampanye Pemilu 2024. Menurut SBY, ada beberapa proses pemilu yang harus diperbaiki antara lain menyangkut fokus masyarakat hanya kepada pilpres.

Padahal, pada 14 Februari bukan hanya memilih presiden, tetapi juga anggota DPR, DPRD, dan DPD. Karena itu, masyarakat harus diingatkan agar tidak hanya salah memilih pemimpin, tapi juga tidak salah memilih wakil rakyat dan partai politiknya.

SBY juga menemukan kesan pemilu seolah-olah akan berlangsung curang, sehingga hasilnya harus ditolak adalah sesuatu yang berlebihan. Namun, mengabaikan pikiran kritis dari civitas akademika, agar pemilu adil, juga tidak bijak. Bagaimanapun, hasil pemilu adalah sah, begitu juga hasil pemenangnya. Oleh sebab itu, pemilu harus dipastikan berjalan secara jurdil, dan seluruh aparat negara berlaku netral. (**)