KPU Bantah Server Sirekap di China: Penyimpanan Data Seluruhnya di RI

Jakarta (SIB)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah isu terkait server Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 berada di luar negeri.

Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan seluruh server yang menyimpan data Sirekap berada di Indonesia.

"Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain," ujar Betty di kantornya, Senin (19/2) malam.

Belakangan, beredar informasi mengenai Sirekap menggunakan layanan yang berlokasi di luar negeri, yakni China, Singapura, dan Prancis.

Menurutnya, Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi suara sudah sangat mendukung dari sisi akuntabilitas dan transparansi. Ia menyebut Sirekap memiliki skala yang besar dan kompleksitas yang tinggi dalam hal komputasi.

Betty mengatakan Sirekap baru pertama kali digunakan untuk Pemilu 2024 dengan kompleksitas lima jenis pemilu sekaligus.

"Untuk menunjang kebutuhan Sirekap membutuhkan cloud server yang reliable, memiliki skalabilitas yang tinggi, dan memiliki sistem keamanan yang mumpuni. Implementasi cloud server memperhatikan regulasi yang berlaku dan memperhatikan perlindungan data pribadi," jelas Betty.

Dalam rentang waktu 14-19 Februari 2024, Sirekap telah diakses sebanyak 648.307.624 kali. Dengan traffic yang begitu tinggi, kata dia, Sirekap dapat diakses tanpa ada kendala.

Jika ada kendala, KPU mengklaim dapat menanganinya dengan bekerja sama dengan keamanan siber KPU.

Guna mengolah traffic tersebut, KPU pun mengimplementasikan Content Delivery Network (CDN) yang berfungsi sebagai loket-loket yang tersebar di seluruh belahan dunia.

Betty menjelaskan, publik dapat mengakses portal publikasi Sirekap yang akan diarahkan ke CDN, sehingga website memiliki kinerja lebih cepat dan aman.

Sementara dari sisi keamanan, Sirekap dilindungi oleh Web Application Firewall (WAF) dan anti-DDoS yang dapat membersihkan traffic secara efisien serta memberi perlindungan, bahkan ketika akses yang sangat tinggi secara bersamaan ke aplikasi itu.

Betty menyebut terdapat dua jenis pengguna Sirekap, yakni pengguna dari dalam negeri dan luar negeri.

"Cloud memiliki teknologi IP yang mengguna anycast IP dan diregistrasi di Singapura. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa DDoS tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di luar negeri," kata Betty.

Diberitakan beberapa media, komunitas keamanan siber dan perlindungan data, Cyberity menemukan sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di China, Perancis, dan Singapura.

Penyedia internet yang digunakan di situs tersebut merupakan milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba. Karena itu, Cyberity menilai terdapat celah kerawanan siber pada dua sistem tersebut.

Kritik

Sementara itu, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai KPU kurang serius mempersiapkan Sirekap Pemilu 2024. Ketidaksiapan itu mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan di Sirekap.

Mulanya, Titi mengatakan Sirekap bukan pertama kali digunakan pada 2024, tetapi telah berjalan sejak Pemilu 2014 dan 2019. Menurutnya, kompleksitas dalam Pemilu 2024 tidak dapat dijadikan alasan timbulnya kesalahan-kesalahan dalam Sirekap.

"Mestinya tidak ada alasan kompleksitas pemilu menjadi hambatan, karena kan justru teknologi itu untuk mengurai kompleksitas dan beban kerja teknis yang dihadapi oleh petugas di TPS," kata Titi seusai acara diskusi 'Menjaga Suara Calon Legislatif 2024: Memastikan Perolehan Suara Tidak Lenyap di Rimba Rekapitulasi Berjenjang', di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

Titi mengakui Pemilu Indonesia memang sangat kompleks. Namun, kata dia, karena kompleks tersebut, seharusnya KPU dapat lebih mempersiapkan Sirekap dengan lebih baik. Meski rencana Sirekap sudah dirancang sejak tahun-tahun sebelumnya, tapi ternyata masih ada masalah di Sirekap pada Pemilu 2024 ini.

"Menurut saya sih ini lebih kepada kekurangseriusan KPU di dalam mempersiapkan Sirekap dan menempatkan Sirekap sebagai prioritas yang harus dikerjakan dengan sangat profesional, cermat, teliti, dan baik," sorot Titi.

Terlebih, menurutnya, anggota KPU saat ini merupakan orang-orang yang telah memiliki pengalaman pada pemilu sebelumnya. Seharusnya mereka lebih dapat memahami posisi Sirekap yang sangat strategis di Pemilu 2024.

"Jadi kalau saya sih melihat problem ini, selain karena ada problem masalah teknologi, sosialisasi, dan juga kurang responsifnya KPU, ini diakibatkan oleh kurang serius dan profesionalnya KPU di dalam menyiapkan Sirekap," ungkap dia.

Titi juga menyoroti sikap KPU yang kurang responsif dalam menanggapi temuan atau laporan dari masyarakat terkait Sirekap. Titi menyebut sikap KPU itu mengakibatkan timbulnya banyak spekulasi di masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi data Pemilu 2024. Menurutnya, menutup Sirekap bukan solusi dari permasalahan tersebut. Seharusnya, kata dia, KPU lebih responsif mengenai temuan salah konversi data.

"Perbaiki segera dan laporkan proses perbaikan itu secara terbuka kepada publik. Jangan kemudian menoleransi kesalahan pembacaan data dengan mengatakan skip atau fokus saja pada data yang sudah benar," ujarnya.

"Justru karena Sirekap ini alat bantu yang jadi basis rekapitulasi di kecamatan ya, karena yang ditampilkan saat rekapitulasi itu sumber datanya dari Sirekap," lanjut dia.

Lebih lanjut, Titi mengatakan permasalahan Sirekap ini juga berdampak terhadap kesehatan anggota KPPS. Menurutnya, Sirekap yang sulit diakses membuat para anggota KPPS bekerja lebih ekstra.

"Betul (berdampak), kalau yang meninggal saya tidak bisa hubungkan langsung ya. Tapi saya dapat pengakuan dari sejumlah KPPS yang mereka merasa stres, tertekan, karena harus menunggu waktu lama setelah selesai penghitungan suara untuk bisa mengakses dan mengunggah data ke Sirekap," paparnya. (**)

Baca Juga:

• Bupati Sergai Ajak Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa Jaga Kondusivitas Daerah
• Skandal PDNS: Kejari Jakpus Tetapkan 5 Tersangka, Eks Pejabat Kominfo Terlibat