Jangan Buat Rusuh Jika Tidak Setuju Hasil Pemilu

Jakarta (SIB)

Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, menilai proses pemilu 2024 saat ini telah berjalan secara konstitusional. Namun, bagi yang tidak setuju dengan hasil pemilu, Uskup Agung minta jangan sampai timbulkan kerusuhan.

"Sejauh saya tahu yang ditempuh sekarang ini yang berjalan sesudah pemilu adalah semuanya dalam konstitusional, jadi tidak setuju dengan hasil, tapi tidak terus turun ke jalan membuat kerusuhan," kata Suharyo dalam konferensi pers di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Minggu (30/3).

Suharyo mengimbau untuk tetap mematuhi apapun yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meminta masyarakat untuk menghindari perpecahan.

"Apapun nanti keputusannya itu kan masih dalam tanda kurung yang keputusan itu adil atau tidak adil, dan sebagainya itu, tetapi menurut saya sudah apapun keadaannya jangan pernah ada perpecahan, apalagi kekerasan," jelasnya.

Menurutnya, perpecahan dan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Suharyo meminta untuk menempuh jalur hukum, jika merasa tidak puas.

"Kalau memang ada yang tidak benar di dalam keputusan ini diperjuangkan terus tetapi tanpa kekerasan," tuturnya.

Sebagai informasi, saat ini MK masih menyidangkan sengketa hasil Pilpres 2024. Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md menjadi pihak pemohon dalam gugatan sengketa tersebut.

Soroti

Ignatius Kardinal Suharyo juga menyoroti sejumlah hal dalam perayaan Hari Paskah 2024. Di antaranya terkait masih marak tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga korupsi. Terkait TPPO penanganannya perlu kerja sama internasional.

"Hari-hari ini banyak berita mengenai tindak pidana perdagangan orang, bahkan bukan yang menyangkut saudara-saudara kita yang kurang beruntung, tapi orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi, mengerikan tindak pidana perdagangan orang," kata Suharyo.

Suharyo mengatakan, selain TPPO, korupsi di Tanah Air masih banyak terjadi. Terlebih, menurut dia, baru-baru ini adanya kasus korupsi yang merugikan negara hingga mencapai Rp 270 triliun.

"Yang juga sangat mengerikan bagi saya adalah korupsi yang sedang ditangani dan tindak pidana pencucian uang yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp 270 triliun, mengerikan sekali dan masih banyak lain," ucapnya.

Menurut Suharyo, TPPO hingga korupsi tersebut bermula dari adanya keserakahan yang timbul dalam diri dan merusak sistem. Dia menilai keserakahan tersebut salah satu bentuk perbudakan.

"Umat kristiani sendiri yang merayakan mesti sadar dengan berbagai macam perbudakan yang masih membelenggu dirinya. Mesti sadar, tidak mudah menyadari itu, tapi itu tanggung jawab," ujarnya.

Dia sendiri mengaku terkejut adanya praktik TPPO ke Jerman. Suharyo lantas mengajak masyarakat untuk tidak tergiur dengan keserakahan yang terjadi.

"Mengenai tindak pidana perdagangan orang, kalau itu menyangkut negara seperti Jerman itu kan mengejutkan ya, tidak terbayangkan tindak pidana perdagangan orang terjadi di Jerman, kalau misalnya di Kamboja, di Myanmar itu bisa dimengerti," katanya.

Lebih lanjut, Suharyo mengatakan, salah satu bentuk untuk membantu terbebas dari perbudakan ialah membantu akses pelayanan kesehatan hingga pendidikan. Terutama, menurut dia, bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu keluarga (KK).

"Konkretnya kalau satu keluarga tidak punya KK, ya dibantu untuk memperoleh KK, supaya nanti orang tuanya, anak-anaknya punya akses terhadap pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan," imbuhnya.

Lawan perbudakan

Suharyo Hardjoatmodjo mengajak seluruh umat menyalakan lilin untuk melawan perbudakan pada momen Paskah 2024.

"Dosa perbudakan bukan hanya dosa pribadi, tetapi bisa juga dosa struktural, untuk itu, daripada meratapi kegelapan, lebih baik menyalakan lilin-lilin kecil, dan lilin-lilin kecil inilah yang kami coba nyalakan di Keuskupan Agung Jakarta," ujar Suharyo.

Ia menjelaskan, sejak dua tahun lalu, umat Keuskupan Agung Jakarta memahami, mempelajari, dan berusaha mewujudkan ajaran sosial gereja.

Kami menjalankan ajaran soal gereja itu yang pertama, hormat kepada martabat manusia, dan kedua, kesejahteraan manusia yang dirumuskan dalam sila kelima Pancasila atau dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, adil dan makmur," tuturnya.

Ia menyampaikan, di tahun selanjutnya, Gereja Katedral akan lebih memperhatikan kondisi masyarakat yang tertinggal.

"Tahun depan, kita akan lebih memperhatikan saudara-saudari kita yang tertinggal, di negara-negara maju masih banyak yang tertinggal meski ada jaminan sosial," ucapnya.

Ia juga menyinggung terkait kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi, sehingga Keuskupan Agung Jakarta terus berupaya untuk membuat berbagai program yang melibatkan pemberdayaan masyarakat.

"Di wilayah Paroki Katedral misalnya, UMKM, usaha-usaha kecil dihubungkan dengan orang-orang yang memiliki alat dan sarana, dihubungkan dengan pemerintah yang memang mempunyai kegiatan untuk mengembangkan usaha menengah kecil itu, berjuang untuk kebaikan bersama," paparnya.

Pada perayaan Paskah 2024, Keuskupan Agung Jakarta mengangkat tema solidaritas dan subsidiaritas.

"Solidaritas artinya setia kawan, kalau mau berkembang kesejahteraan bersamanya, ya bersetia kawan. Itu dilakukan di dalam gereja sendiri, oleh lembaga-lembaga sosial gereja, itu semua dalam rangka solidaritas," katanya.

Ia menegaskan, gereja juga turut andil mendiskusikan permasalahan sosial dan memberikan solusi melalui jalan-jalan yang kecil tetapi tetap bermakna.

"Kita bisa membicarakan konsep-konsep besar, tetapi kita mencari dan menempuhnya lewat jalan-jalan kecil," kata dia. (**)

Baca Juga:

• Istana Ucapkan Selamat Terpilihnya Paus Leo XIV, Tekankan Pesan Perdamaian
• Megawati Sindir Upaya Pecah Belah PDIP: "Gile, Deh!"