Dinas PUPR Sumut Turunkan Tim Ahli Independen ke Lapangan

Medan (SIB)
Setelah adanya kesepakatan bersama kedua belah pihak untuk mengakhiri pekerjaan proyek multiyears Rp2,7 triliun di lapangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut akan menurunkan tim ahli independen memverifikasi progres pekerjaan di lapangan.

Hal itu dikatakan Kadis PUPR Sumut Mulyono kepada SIB, baru -baru ini di ruang kerjanya terkait kesepakatan bersama antara Dinas PUPR Sumut dengan Kerja Sama Operasional (KSO) PT Waskita Karya, PT SMJ dan PT Pijar Utama untuk mengakhiri pekerjaan di lapangan.

Dijelaskan Mulyono, dari data yang diterima Dinas PUPR Sumut progres pembangunan jalan dan jembatan sudah mencapai 77 persen. Dan Pemprov Sumut telah membayar Rp818 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan termasuk uang muka.

Baca Juga:

• KPK Tahan Kadis PUPR Sumut Bersama 4 Tahanan Lainnya
• Sat Resnarkoba Polres Tebingtinggi Bekuk Terduga Pengedar Sabu di Sergai

"Jadi untuk memastikan progres dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan, Dinas PUPR Sumut akan menurunkan tim ahli independen untuk memverifikasi sehingga diketahui berapa progres yang sudah siap dikerjakan KSO selaku kontraktor," ujarnya.

Kadis berharap dengan adanya tim ahli ke lapangan, maka diketahui berapa jumlah yang harus dibayar Pemprov Sumut kepada KSO. "Kalau ada kelebihan pembayaran maka pihak kontraktor akan membalikkannya sedangkan bila ada kekurangan Pemprov Sumut akan menambahkannya," katanya.

Baca Juga:

• Dua Pengedar Sabu Warga Handio Ulu Sosa Ditangkap di Sosa Julu
• Bupati Palas Lantik 15 Pejabat Baru

Dia juga mengatakan bahwa proyek multiyears Rp2,7 triliun akan dilanjutkan pekerjaannya baik yang belum rampung maupun yang belum sama sekali dengan metode lain, tentu dengan kemampuan anggaran yang ada pada Dinas PUPR Sumut.

"Kita akan terus membangun jalan dan jembatan paket proyek multiyears Rp2,7 triliun yang belum siap dikerjakan termasuk yang belum dikerjakan sama sekali dengan cara lain tentu dengan kemampuan anggaran yang ada pada kita sehingga jalan mulus dan roda transportasi di Sumut berjalan lancar," tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum BPD Gapensi Sumut Sanggam SH Bakara meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau auditor yang independen, segera mengaudit progres dan mutu proyek pembangunan jalan dan jembatan di Sumut berbiaya Rp2,7 triliun yang dikerjakan secara multiyears.