Taufik Ririansyah Resmi Dicopot dari Jabatan Kadis Kesehatan Medan

Medan (harianSIB.com)
Berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat, Taufik Ririansyah resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kadis Kesehatan Kota Medan.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, Sutan Tolang Lubis, Selasa (30/7/2024), kepada wartawan.

Pemko Medan sudah menerima rekomendasi dari Inspektorat Kota Medan perihal pembebasan jabatan Taufik Ririansyah sebagai Kadis Kesehatan Kota Medan.

Baca Juga:

• Suparta Terdakwa Korupsi Timah Meninggal, Gugatan Perdata Dialihkan ke Ahli Waris
• Mantan Direktur PUDAM Tirta Bina Divonis Penjara 7 Tahun dan Bayar Uang Pengganti Rp1,36 M

"Jadi, resmi sudah, Taufik Ririansyah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kadis Kesehatan Kota Medan," ucapnya, sembari menyebutkan Taufik masih berstatus ASN Pemko Medan.

Terkait proses hukum yang berjalan terhadap Taufik di Kejaksaan, pihaknya tidak dapat mengomentarinya. "Kalau masalah itu, tanya kepada pihak yang berwenang saja," ujarnya.

Baca Juga:

• Terdakwa Divonis Bersalah, JPU Kejari Sergai Berhasil Buktikan Perkara Korupsi Penyalahgunaan Kredit di Bank Plat Merah
• KPK Usut 170 Kasus Korupsi di Sumut 2023-2024, 44% Penyalahgunaan Anggaran

Untuk mengisi jabatan Kadis Kesehatan Medan yang masih kosong, Pemko Medan telah menunjuk Sekretaris Dinas Kesehatan Medan, Edi Subroto sebagai pelaksana harian (plh).

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, memberikan komentar terkait pencopotan Taufik Ririansyah sebagai Kadis Kesehatan Medan. Menurutnya, pencopotan itu merupakan hal yang wajar apabila memang Taufik Ririansyah terbukti melakukan pelanggaran berat.

"Ya kalau memang terbukti bersalah, saya fikir wajar-wajar saja kalau beliau dicopot. Itukan memang kewenangannya Pemko Medan," ujarnya.

Namun, bila memang terbukti bersalah dan diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka proses hukum terhadap yang bersangkutan tetap harus berjalan.

"Infonya kan memang diperiksa di Kejaksaan. Ya tentu proses hukum harus tetap berjalan. Kita mendukung hal itu," pungkasnya. (**)