Kepala BPOM : Harga Obat di Indonesia Lebih Tinggi 400 Persen Dibanding Luar Negeri

Jakarta (SIB)
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar buka-bukaan soal biang kerok harga obat mahal di Indonesia. Taruna yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku mendapatkan tugas untuk menekan harga obat yang terlampau tinggi di Indonesia.

Taruna memaparkan dalam laporan yang diterima Jokowi, harga obat di Indonesia 400% lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga di luar negeri, khususnya di negara tetangga. Jokowi, kata Taruna, meminta BPOM bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan untuk menekan harga obat-obatan di Indonesia.

"Beliau instruksikan bagaimana harga obat ini bisa dikontrol setidaknya bisa mirip-mirip dengan harga generik atau harga obat di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina atau singapura. BPOM tak bisa bekerja sendiri soal itu, beliau meminta untuk kolaborasi dengan Menkes, Mendag," papar Taruna usai menghadap Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, seperti dilansir Harian SIB, Selasa (20/8).

Baca Juga:

• Jet Tempur Canggih Rafale Pertama Indonesia Muncul di Pabrik Dassault, Prancis
• Jaring Bakat Baru, Renjana dan Fans Karo Gelar Golden Voice of Karo

Dia lantas bicara soal biang kerok harga obat di Indonesia bisa menjadi sangat mahal. Pertama, menurutnya, harga obat di Indonesia mahal karena biaya promosi dan periklanan. Pemerintah seharusnya bisa menekan perusahaan untuk menekan biaya tersebut. "Pada umumnya harga obat di Indonesia itu mahal karena harga promosi, harga advertisement, harga iklan. Kita harus bisa menekan di situ dengan perusahaan, mereka harusnya menekan iklan jangan berlebihan. Kan logikanya harga bisa turun," jelas Taruna.

Selain itu, masalah bahan baku yang terlalu banyak diimpor juga menjadi salah satu biang kerok utama pemicu meroketnya harga obat di Indonesia. Taruna memaparkan 80-90% obat di Indonesia diproduksi dengan bahan baku yang diimpor dari luar negeri. "Saya kira salah satunya juga impor. Pak Presiden bilang di atas 80%, di atas 90% obat yang diproduksi di sini itu bahannya impor. Bahan baku obat impor itu kan harganya mau-maunya pemasok, bisa naikkan harga dasar, kalau harganya mahal masuk sini terpaksa dijual mahal," sebut Taruna.

Baca Juga:

• Jawab Tom Lembong, Jokowi Akui Pernah Perintahkan Lakukan Impor Gula
• Teka-Teki 'Mister J' di PSI: Kaesang Umumkan Ketua Dewan Pembina Baru, Siapa Dia?

Lebih lanjut dia memaparkan beberapa obat di Indonesia belum bisa murah harganya karena belum bisa menjadi obat generik. Dia menjelaskan, obat non generik hak patennya masih ada, sehingga harganya mahal. Obat generik sendiri bisa murah karena hak patennya sudah habis.

Masalahnya, Taruna menjelaskan, ada oknum nakal yang membuat harga obat generik seakan-akan menjadi obat dengan hak paten. Harganya pun bisa 'digoreng' jadi lebih mahal. Biasanya modusnya mengubah kemasan. "Obat kan dibagi 3 ada generik yang patennya hilang itu kan murah, kalau obat paten biasanya mahal karena ada biaya riset dan pengembangan. Namun, ada juga biasanya obat sudah generik, kemasan itu diubah dan dibuat semacam obat paten, itu biasanya yang dimainkan harganya," tutur Taruna.

Menurutnya, pemerintah bisa menekan harga obat dengan banyak mengatur harga eceran tertinggi (HET). Lewat HET obat, pemerintah bisa menyeimbangkan harga tertinggi yang beredar. Harga tersebut tidak mahal-mahal untuk masyarakat, sementara itu harganya juga tidak merugikan industri obat.

"Simpelnya kita harus bisa buat harga eceran tertinggi yang seimbang. Pada saat keluar izin, kita kan tahu modal produksinya, kita tentukan. Kita memang bukan kapasitasnya menentukan, tapi bisa kerja sama dengan Kemenkes dan Kemendag berapa harga tertinggi yang pas untuk masyarakat dan pengusaha," pungkas Taruna.(**)