Megawati Belum Umumkan Jagoan PDIP di Pilgub Jakarta

Jakarta (harianSIB.com)

PDIP mengumumkan calon kepala daerah di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota. Namun tidak ada pengumuman jagoan PDIP untuk Provinsi DKI Jakarta.

Pengumuman ini berlangsung di DPP PDIP , Jakarta, Senin (26/8/2024). Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hadir langsung dalam acara ini.

Baca Juga:

• Gugatan Baru! SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Diseret ke PTUN
• Wong Chun Sen Lepas Peserta Fun Walk Hakka, Ajak Warga Hidup Sehat dengan Cara Sederhana

Sejumlah petinggi PDIP juga hadir dalam pengumuman pemberian surat rekomendasi gelombang ke-III PDIP untuk Pilkada 2024. Mereka di antaranya yakni Prananda Prabowo, Hasto Kristiyanto, Pramono Anung, Komarudin Watubun, Basuki Tjahaja Purnama, Nusyirwan, Djarot Saiful Hidayat, hingga Yasonna Laoly.

Dalam acara ini, PDIP mengumumkan jagoan mereka di Pilgub Banten hingga Pilgub Jateng. Di Banten, PDIP mengusung Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi sedangkan di Jateng PDIP mengusung Andika Perkasa-Hendar Prihadi.

Baca Juga:

• Diduga Lakukan Pencemaran Nama Baik, DPC PDIP Tebingtinggi Laporkan Budi Arie ke Polisi
• Ketua PDIP Tanggapi Isu Bursa Calon Sekjen Jelang Kongres

"Dari Provinsi Banten Ibu Airin Rachmi Diany, didampingi Ade Sumardi, Ketua DPD PDI Banten," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat mengumumkan.

Hingga akhir pengumuman, tak ada jagoan PDIP untuk Pilgub Jakarta yang dimunculkan hari ini. Sebelumnya, duet Anies Baswedan-Rano Karno santer diumumkan.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyingung keputusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pilkada. Dia menyebut Hakim MK ternyata masih punya nurani dan keberanian.

"Jadi rakyat sekarang sudah ngerti, oh iya terutama alhamdulilah MK, hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian," kata Megawati

Megawati pun mengaku tidak bisa membayangkan jika hukum masih bisa dipermainkan. Dia menegaskan hukum punya hierarki yang harus diikuti.

"Saya nggak bisa bayangkan loh hukum kalau diinikan, dimainkan, padahal ada hierarkinya, itu yang harus nurut, ya apa boleh buat, begitu hukum Republik Indonesia ini," ucapnya.

Dia juga menyinggung pergerakan dari civil society hingga mahasiswa mengawal putusan MK.

"Sehingga muncul pergerakan dari civil society, banyak dari kalangan society, minta bertemu dengan saya, saya ngomong kenapa begini? Karena begini begini begini, para akademisi, budayawan, seniman, para mahasiswa. Saya masih bersyukur akhirnya mahasiswa rupanya kalau mudeng bahasa Jawa, bahas Indonesianya mengerti," imbuhnya. (*)