Jokowi : Hindari Konflik, Jangan Ada Politik Identitas

Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada Komisioner KPU agar pada Pilkada 2024 ini jangan sampai terjadi politik identitas.

Hal itu disampaikan Jokowi kepada para Komisioner KPU yang datang menemuinya di Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dilansir Harian SIB, Rabu (4/9) melaporkan perkembangan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, wejangan itu disampaikan Jokowi di tengah diskusi mereka terkait perkembangan Pemilu dan Pilkada 2024.

Baca Juga:

• Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah Bisa Picu Revisi UU Lewat Omnibus Law
• Kemendagri Akan Pelajari Putusan MK soal Pemilu Nasional-Daerah Dipisah

"Yang paling diatensi [Presiden] sebenarnya adalah kehati-hatian kita agar tidak terjadi konflik dan juga politik identitas agar tidak muncul kembali," kata Afif.
Afif mengatakan, Jokowi juga berpesan agar Pilkada 2024 dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ia membantah, ada instruksi khusus dari Jokowi terkait gelaran pilkada serentak itu.

Menurut Afif, Jokowi mendukung sepenuhnya konsistensi KPU untuk melaksanakan tahapan Pilkada sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Baca Juga:

• MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Pileg DPRD Bareng Pilkada
• Presiden Prabowo Nyatakan Perang Lawan Korupsi

Selain itu, Jokowi juga meminta KPU melakukan pendidikan politik secara lebih masif lagi, serta meminta KPU untuk memastikan hak warga terpenuhi dalam Pilkada nanti.

Jokowi, kata Afifuddin, juga menekankan pentingnya sosialisasi Pilkada. "Artinya pendaftaran pemilih, kemudian sosialisasi itu juga bisa dimaksimalkan dan yang paling penting menghindari terjadinya konflik, konflik sosial ataupun dampak-dampak lain yang ditimbulkan oleh Pilkada 2024 ini," ucapnya.
Afifuddin menangkap hal yang paling menjadi atensi adalah kehati-hatian dalam menyelenggarakan Pilkada. Hal itu juga sekaligus untuk menghindari konflik hingga politik identitas.

"Yang paling diatensi sebenarnya adalah kehati-hatian kita agar tidak terjadi konflik dan juga politik identitas agar tidak muncul kembali," ujarnya.

"Yang paling penting tadi, Pak Presiden mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pilkada dengan mematuhi semua aturan perundang-undangan," lanjut Afifuddin.